Saturday, February 13, 2010

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI dari Perspektif Hukum Islam

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI dari Perspektif Hukum Islam

Saya diminta untuk membuat analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-1/2003) dari sudut perspektif ummat Islam. Sebuah permintaan yang sulit untuk dipenuhi karena beberapa hal. Pertama, bila judul tersebut dipenuhi, maka analisis akan lebih bersifat politis daripada hukum, pada hal yang diharapkan sebenarnya adalah analisis hukum. Kedua, ummat Islam adalah sebuah istilah dengan pengertian luas dan variatif yang memasukkan semua orang yang beragama Islam, baik warga negara Indonesia, maupun asing. Ketiga, sampai saat ini belum muncul pendapat hukum dari kalangan ummat Islam Indonesia, atau organisasi Islam, mengenai masalah ini. Keempat, pendapat yang beredar melalui media masa baru dari beberapa tokoh Islam yang kebetulan ditanya mengenai masalah ini, dan karena itu tidak dapat dikatakan sebagai mewakili pendapat ummat Islam.

Karena itu, maka judul tulisan ini berubah menjadi seperti di atas dan analisisnya beranjak dari perspektif hukum Islam sebagai hukum yang hidup di kalangan ummat Islam Indonesia seperti yang dipahami penulis ini.

Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi RI a quo menyangkut tentang konstitusional atau tidaknya Pasal 60 huruf g UU RI No. 12 Tahun 2003 di mana dinyatakan bahwa di antara syarat calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa yang bersangkutan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tidak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.

Terhadap perkara tersebut, putusan MK RI berbunyi:

Menyatakan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRDD Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 4277) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menyatakan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRDD Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 4277) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jadi, menurut pendapat mayoritas Majelis Hakim MK, Pasal tersebut tidak konstitusional dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sayang sekali putusan ini tidak diambil dengan suara bulat oleh Majelis Hakim MKRI. Selain pendapat mayoritas, juga terdapat dissenting opinion dari salah seorang anggota Majelis. Pendapat yang berbeda tersebut antara lain berbunyi:

Pertimbangan yang diatur dalam Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD tidak termasuk dalam salah satu hak yang disebut dalam Pasal 28 1 ayat (1). Karena itu pembatasan dalam Pasal 60 huruf g tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jadi, menurut pendapat minoritas Majelis Hakim MK, Pasal tersebut konstitusional dan karena itu ia masih mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai sekarang. Ia mengusulkan pengecualiaan ini dapat dicabut secara bertahap persis seperti yang berlaku terhadap mantan anggota NAZI Jerman di masa lalu.

Putusan MKRI yang tidak bulat tersebut tampaknya mencerminkan pendapat wakil-wakil rakyat sewaktu Pasal tersebut diputuskan berdasarkan mekanisme voting di DPR RI. Fraksi PKB dan Fraksi PPP pada waktu itu menghendaki hanya orang yang terlibat langsung saja dalam G30S/PKI yang tidak dibenarkan menjadi calon wakil rakyat, sedangkan kalimat organisasi terlarang lainnya dihapuskan. Sementara itu, Fraksi TNI/Polri menghendaki rumusan seperti pada UU yang ada sekarang, yaitu larangan menjadi anggota legislatif bagi warga yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI dan organisasi politik terlarang lainnya. Kebetulan, hakim MK yang mempunyai dissenting opinion dalam perkara ini berasal dari latar belakang ABRI. Ini tampaknya bukan kebetulan, karena beberapa petinggi ABRI juga menyatakan keheranan dengan putusan tidak konstitusionalnya Pasal a quo. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, misalnya, mengatakan: Semoga mereka sadar ya moga-oga saja. Sebenarnya UU itu justru untuk mencegah PKI tidak melakukan pengkhianaan lagi. Ia juga mengatakan: Saya tidak tahu apakah keputusan itu bisa diperbaiki atau tidak. Akan tetapi, kita masih punya TAP MPR No. XXX yang melarang penyebaran idiologi komunis.[1]

Dissenting opinion

Dissenting opinion adalah contrariety of opinion (perbedaan pendapat). Istilah ini pada umumnya digunakan untuk menunjukkan ketidaksepakatan khas seorang (atau lebih dari) hakim pengadilan tentang putusan mayoritas hakim dalam perkara yang diajukan kepada mereka.[2] Hukum acara Indonesia memang membolehkan perbedaan pendapat di antara majelis hakim yang menyidangkan suatu perkara. Pendapat yang terbaik adalah musyawarah untuk mufakat, tetapi bila tidak terdapat permufakatan antara hakim-hakim yang memutus perkara, maka putusan diambil berdasarkan pendapat terbanyak, dan bila semua hakim berbeda pendapat, maka diambil pendapat hakim ketua majelis.

Selama ini, dari waktu ke waktu tetap ada perbedaan pendapat di kalangan majelis hakim yang mengadili perkara, tetapi jarang sekali yang disertakan dalam lembaran putusan. Karena itu, masyarakat umum dan kalangan universitas secara khusus sangat sulit mendapatkan data tentang perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Penyebabnya boleh jadi adalah politik hukum “musyawarah untuk mufakat” yang menjadi trade mark rezim Orde Baru.

Alhamdulillah di era reformasi ini sesuai dengan semangat keterbukaan dan pluralisme yang menjadi ciri masyarakat madani, dissinting opinion sudah mulai menjadi bagian dari putusan hakim pengadilan. Tradisi ini antara lain dimulai oleh Hakim Agung Artijo Alkautsar dalam perkara Joko Candra (No. 1688K/Pid/2000) dan Hakim Agung Abdurrahman Saleh dalam perkara Akbar Tanjung (No. 572K/Pid/2003) yang banyak menarik perhatian masyarakat. Sekarang Hakim Mahkamah Konstitusi Achmad Roestandi semakin mengokohkan tradisi baru ini untuk perkara No. 17/PUU-I/2003. Perbedaan pendapat dalam tiga perkara ini sebenarnya mencerminkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat secara umum dan ahli hukum secara khusus. Khusus mengenai perkara a quo, perbedaan itu tampak sejak dari pembahasan RUU Pasal 60 huruf g tersebut di DPR RI, dari reaksi spontan masyarakat sejak UU tersebut diundangkan, termasuk dari tokoh ummat Islam dan para petinggi ABRI yang mendukung dissinting opinion.

Di masa lalu, perbedaan-perbedaan pendapat yang tajam di bidang hukum sering membawa perpecahan dan bahkan disintegrasi bangsa, tetapi di era masyarakat madani yang menjamin hak-hak sipil, maka perbedaan-perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat ini tampak secara khusus dari diundangkannnya UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan penambahan pasal-pasal khusus tentang hak-hak asasi manusia ke UUD 1945 melalui perubahan ketiga. Putusan a quo, baik pendapat mayoritas maupun pendapat dissenting, merujuk kepada kedua naskah penting ini. Intinya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menilai pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, sejarahlah yang akan menetukan mana di antara dua pendapat hukum yang berlawanan ini yang paling adil. Keadilan yang mungkin diusahakan olah akal manusia adalah keadilan nisbi dan keadilan sesungguhnya hanya ada di tangan Allah Yang Maha Adil. Keadilan (gerechtigheit) adalah salah satu unsur penting penegakan hukum. Keadilan antara lain diartikan oleh Hans Kelson[3] sebagai keadilan berkebasan, keadilan yang damai, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.[4] Sungguhpun demikian, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka pendapat mayoritaslah yang diambil sebagai pendapat resmi pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

Pendapat Tokoh Islam

Tokoh Islam yang dikutip pendapat mereka oleh media massa antara lain adalah Hasyim Muzadi (Ketua PB NU), Solahuddin Wahid (juga salah serorang Ketua PB NU), Syafii Ma‘arif (Ketua PP Muhammadiyah) dan Umar Shihab (Ketua MUI).[5] Semua tokoh ini tidak mempermasalahkan putusan a quo. Mereka mengatakan bahwa “Itu bagus-bagus saja,” (Hasyim Muzadi) “Tidak ada masalah. Kita akan hadapi dengan cara baik. Kita menolak komunisme dengan menghilangkan kondisi yang menyuburkan komunisme,” (Solahuddin Wahid), “Kalau kita mau obyektif, Marxisme, Komunisme, dan Leninisme, tidak lagi punya daya tawar. Terutama setelah Uni Soviet jatuh, Tembok Berlin runtuh, dan beberapa kejadian lain di Eropah Timur,” (Syafii Ma‘arif), dan “Jangan karena keputusan MK tersebut akhirnya eks anggota PKI itu diberi kesempatan mengembangkan kembali ajaran komunis. Saya harapkan, pahamnya tetap dilarang dan memang itu tidak dibenarkan dalam negara Pancasila.” (Umar Shihab). Ini sejalan dengan pendapat Muladi (mantan Menkeh & HAM dan mantan Hakim Agung).[6] Bila disimpulkan, mereka menerima putusan MK, tetapi tidak menginginkan pelarangan komunisme di Indonesia.

Pendapat tersebut tidaklah mewakili organisasi yang mereka pimpin, dan tampaknya tercetus begitu saja sebagai pendapat pribadi. Ini mungkin mencerminkan pendapat umum ummat Islam karena negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ummat Islam sebagai ummat beragama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguhpun demikian, putusan a quo belum pernah dibahas dari sudut hukum Islam dalam sidang-sidang Lajnah Bahsul Masa’il NU, atau Lajnah Tarjih dan Pemikiran Islam Muhammadiyah, atau Komisi Fatwa dan Perundang-undangan MUI sebagai lembaga-lembaga yang kompeten membahas masalah hukum di ketiga organisasi.

Hukum Islam di Indonesia

Berbicara tentang putusan MK tersebut dari sudut hukum Islam di Indonesia berarti membicarakannya dari sudut fatwa mufti atau lembaga fatwa, yurisprudensi peradilan Islam dan perundang-undangan yang bersumber dari fiqh. Hal ini karena ketiga hal inilah yang mewakili hukum Islam di Indonesia.

Fiqh dipandang oleh masyarakat sampai saat ini sebagai hukum Islam. Fiqh berhubungan dengan perbuatan-perbuatan orang dewasa (af‘âl al-mukallafin) yang diklasifikasikan kepada lima kategori (al-ahkâm al-khamsah) berupa wâjib, sunnat, harâm, makrûh dan mubâh, atau apa yang sering dipahami oleh orang awam sebagai kaedah halal-haram.

Fiqh diajarkan di mushalla, masjid, majelis ta‘lim, surau, pondok, madrasah, perguruan tinggi dan lain-lain serta didukung oleh buku-buku berbahasa Arab yang diterbitkan di luar negeri atau di Indonesia dan buku-buku berbahasa Indonesia sendiri, baik terjemahan maupun hasil karya fuqaha’ Indonesia.

Fiqh selalu ditanyakan oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia kepada guru-guru agama, para muballigh, alim ulama atau siapa saja yang dianggap menguasai fiqh. Pertanyaan menyangkut al-ahkâm al-khamsah juga ditanyakan kepada berbagai lembaga fatwa yang tersebar di seluruh persada Indonesia. Pertanyaan adakalanya disampaikan secara lisan dalam pertemuan tatap muka langsung atau melalui media massa seperti radio dan televisi, atau secara tulisan melalui surat dan media cetak. Akhir-akhir ini pertanyaan tentang halal-haram juga disampaikan melalui surat elektronik dan sms.

Hukum Islam di Indonesia juga dapat dilihat dari putusan pengadilan, terutama melalui Pengadilan Agama, yang disebut dengan berbagai nama sejak lama, jauh sebelum kedatangan penjajahan Barat ke Indonesia. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Islam di Indonesia dengan kompensi yang terbatas, pada umumnya menyangkut bidang personal law seperti perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah dan shadaqah. Penelitian hukum Islam di Indonesia akhir-akhir ini juga memberi indikasi tentang wujud putusan pengadilan dalam bidang pidana pada kerajaan-kerajaan Islam di masa lalu, misalnya di wilayah Aceh dan Banten.

Hukum materil dan acara yang digunakan di Pengadilan Agama dari dahulu sampai sekarang adalah buku-buku fiqh yang banyak beredar di Indonesia. Buku-buku tersebut pada mulanya tidak terbatas, kemudian dibatasi pada 13 buku saja dan selanjutnya diunifikasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sekarang KHI sedang dikembangkan untuk menjadi beberapa undang-undang agar dapat dipakai sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama. Dari KHI jelas tidak mungkin dijadikan dasar penilaian terhadap putusan MK tersebut karena jangkauannya memang tidak sampai ke hukum konstitusi.

Hukum Islam juga dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berasal dari fiqh. Mulai dari Piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945 sampai kepada UU tentang Otonomi Khusus di Aceh, di Indonesia telah lahir berbagai perundang-undangan bersumber hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu sebagai hukum negara. Peraturan perundang-undangan seperti ini akan terus bertambah sesuai dengan hasrat rakyat melalui wakil-wakil mereka di lembaga pembuat undang-undang negara di masa depan.

Hukum Islam yang ditegakkan melalui lembaga peradilan di Indonesia tidak mempunyai kompetensi membahas konstitusional atau tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan. Sementara itu, hukum Islam sebagai fatwa ulama atau lembaga fatwa belum pernah memberikan pendapat yang berhubungan dengan konstitusional atau tidaknya sebuah peraturan perundang-udangan. Pendapat satu-satu yang mungkin dapat digunakan adalah dari fiqh para fuqaha’ mengenai masalah pengadilan.

Dalam praktek hukum Islam, putusan hakim pada hakikatnya sama dengan putusan (fatwa) mufti, tetapi bila terjadi perbedaan putusan, maka putusan hakim didahulukan sebagai hukum qadhâ’î yang wajib dilaksanakan. Sementara itu, putusan mufti dipegang sebagai hukum diyâni yang tidak bisa dipaksakan dari luar oleh negara. Atas dasar ini, sekalipun terdapat pendapat yang berbeda dari lembaga hukum Islam non-peradilan mengenai putusan MK a quo, maka hanya pendapat peradilan yang harus dipegang secara hukum dan MK adalah sebuah jenis peradilan negara di Indonesia. Ini persis seperti putusan hakim dalam hampir semua sistem hukum di dunia ini; bila putusan hakim telah bekekuatan hukum tetap, maka semua pendapat ahli hukum di luar pengadilan harus tunduk kepada putusan hakim tersebut.

Kemungkinan lain satu-satunya dari perspektif hukum Islam adalah peninjauan kembali putusan MK tersebut, bila majelis hakimnya menemukan pertimbangan lain yang lebih kuat. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang dikeluarkan oleh Khalifah ‘Umar bin Khaththab kepada hakim di Kofah pada masa pemerintahan beliau. ‘Umar menulis:

“Tidak ada yang menghambat anda terhadap perkara yang anda putuskan hari ini kemudian anda tinjau kembali karena terjadi kekeliruan (fahudîta li rusydika), bahwa nada kembali kepada kebenaran. Kebenaran itu terdepan dan tidak dibatalkan oleh apa pun. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus menerus dalam kebatilan.”[7]

Sungguhpun demikian, mekanisme peninjauan kembali ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai MK. Hal itu karena MK adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

Segi lain dari hukum Islam yang dapat diutarakan dari putusan a quo adalah putusan hakim sebagai ijtihad. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Qur’an dan Sunnah, hakim memutus perkara berdasarkan ijtihad pribadinya, yang dapat salah atau benar. Secara keagamaan, salah atau benar dari putusan yang diterbitkannya tidak lagi menjadi soal, selama usaha ijtihad telah dilakukan secara maksimal. Perbedaanya adalah, bila putusan sang hakim benar di sisi Allah, maka ia mendapat pahala sekali lagi, balasan atas kecocokan putusannya dengan kebenaran.

Penutup

Dalam hal putusan MK di atas, maka secara hukum keagamaan Islam, kedua kesimpulan, baik pendapat mayoritas maupun dissenting opinion, sama-sama mempunyai nilai tambah satu. Sebagai kesimpulan nalar manusia, maka tidak ada individu atau otoritas di dunia yang berhak menyatakan bahwa salah satu dari dua pendapat tersebut mendapat nilai tambah satu point lagi karena ia putusan yang benar. Sungguhpun demikian, sebagai keputusan pengadilan negara, maka pendapat mayoritaslah yang harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum.

&



[1] Seperti dikutip oleh Kompas. Http//www.kompas.co.id. Berita Utama, 26 Februari 2004.

[2] “The terim is most commonly used to denote the explicit disagreement of one or more judges of a court with the decision passed by the majority upon a case before them.” Hendry Campell Black, Black Law Dictionary (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, 11th reprint 1997), hlm. 472.

[3] “’Ny’ justice, then, is the justice of freedom, the justice of peace, the justice of democracy—the justice of tolerance.” Hans Kelson, What Is Justice? (Berkeley and Los Angeles: University of California, 1957), hlm.

[4] Sudikno Metokusumo et.al., Bab-Bab tentang Penemuan Hukum (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1-4.

[5] Seperti dilaporkan oleh beberapa media cetak: Harian Pikiran Rakyat 28 Februari 2004, rubrik Pemilu 2004 (http//www.pikiran-rakyat,com), harian Kompas 26 Februari 2004 (passim), Repbulika Online, 25 Februari 2004 (http//www.republika.co.id).

[6] Era Muslim 02/03/2004 jam 14:25 WIB (http//www.eramuslim.com).

[7] Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I‘lâm al-Muwaqqi‘în ‘An Rabbi ‘l-‘Alamîn. CD-

ROM Jâmi‘ al-Fiqh al-Islâmî, topik al-Qadhâ’. Harf 2000; lihat juga: Rifyal Ka‘bah, “Sejarah Ringkas Peradilan Islam” dalam Penegakan Syari‘at Islam di Indonesia (Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2004), hlm. 120.

No comments:

Post a Comment