Tuesday, February 16, 2010

Beberapa Permasalahan dalam al-Ahwâl asy-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) Mesir

Beberapa Permasalahan dalam al-Ahwâl asy-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) Mesirâ

Oleh Rifyal Kabah

Antara Indonesia dan Mesir terdapat beberapa kemiripan dalam sejarah hukum.

Pertama, sebelum datangnya penjajah Barat, dalam bidang peradilan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyyah adalah lembaga peradilan yang dominan di kedua negara.

Kedua, Indonesia dan Mesir sama-sama merasakan dualisme pendidikan hukum dan peradilan. Di satu pihak terdapat pendidikan hukum untuk hukum warisan kolonial yang bermuara ke Pengadilan Umum dan di lain pihak terdapat pendidikan syari‘ah untuk hukum Islam yang bermuara ke Pengadilan Agama.

Ketiga, kedua negara sama-sama berbasis tradisi civil law di mana asal usul hukum materiil dan acara berasal dari Prancis. Mesir mengambilnya melalui Code Napoleon dan perundang-undangan Perancis modern, dan Indonesia mengambilnya melalui Belanda karena Belanda pernah dijajah Perancis.

Keempat, kedua negara berusaha untuk menyatukan kedua sistem hukum dan peradilan dalam kerangka hukum nasional masing-masing. Di Mesir, hukum privat Islam sudah menyatu dengan hukum private umum dan Peradilan Agama (Mahkamah Syar’iyyah) sudah menyatu dengan Peradilan Umum, sementara itu, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 35 tahun 1999 (UU satu atap), tetapi sampai hari ini belum terlaksana.

Dari sudut al-Ahwâl asy-Syakhshiyyah, maka terdapat kemiripan-kemiripan yang nyata antara kedua negara, di samping perbedaan-perbedaannya. Bahan-bahan ini mungkin dapat bersaham dalam memperkaya hukum keluarga di Indonesia, atau hal-hal yang selama ini menjadi kompetensi Peradilan Agama.

I. Al-Ahwâl asy-Syakhshiyyah

Al-Ahwâl ash-Syakhshiyyah biasa disalin ke bahasa Inggeris dengan "personal statute" (statuts personels/hukum privat/ privaatrecht)[1]. Ahwâl, kata jamak dari hâl, berarti "keadaan" atau "hal-hal" dan syakhshiyyah berarti "pribadi"; jadi al-Ahwâl ash-Syakhshiyyah adalah hal-hal yang berhubungan dengan pribadi. Hal-hal pribadi yang dimaksud adalah masalah-masalah di mana pribadi menjadi topiknya atau undang-undang yang mengendalikan masalah-masalah pribadi.[2]

Bidang hukum yang menyangkut pribadi dibedakan di sini dari masalah-masalah yang bersifat umum atau publik karena tabiatnya yang berbeda. Pada hukum privat atau perdata yang menjadi inti hukum adalah pengaturan antara sesama individu dalam masyarakat, dan pada hukum umum atau publik adalah hubungan antara individu dan masyarakat atau negara.

Khusus mengenai Mesir sebagai bagian dari pusat dunia Islam, kedua jenis hukum ini dulunya merupakan satu bagian yang tak terpisah dengan nama Syariat Islam. Kemudian setelah kedatangan penjajah Barat,[3] berangsur-angsur yang tertinggal dari Syariat Islam adalah hukum privat yang dikenal dengan nama al-Ahwâl ash-Syakhshiyyah dan itu pun dalam bentuknya yang tradisional. Sekarang dengan kemerdekaan nasional, khususnya setelah UUD Mesir Tahun 1971, kedua jenis hukum ini diusahkan kembali berada di bawah Syariat Islam dalam versi baru mengikuti perkembangan hukum modern.

Mengacu kepada kebijakan di atas, maka perundang-undangan yang berlaku di Mesir, khususnya setelah UUD 1971, pada umumnya berasal dari syari’at Islam yang bersumber dari al-Qur’ân dan al-Hadîts serta fiqh para fuqaha`. Sementara itu permasalahan baru yang tidak disinggung oleh undang-undang diambilkan dari pendapat yang terkuat dalam mazhab Imam Abu Hanifah.

Hukum Keluarga Mesir terdiri dari:

1. Wilâyah ‘ala an-Nafs (kekuasaan atas jiwa)

2. Wilâyah ‘ala al-Mâl (kekuasaan atas harta)

3. Qânun al-Washâya (Undang-Undang Wasiat)

4. Qânun al-Mawârits (Undang-Undang Waris)

5. Qânun al-Waqf (Undang-Undang Wakaf)

Setiap bagian memiliki hukum materiil dan hukum acara tersendiri. Hukum materiil wilâyah ‘ala an-Nafs diatur oleh Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 dan 25 Tahun 1929. Sedangkan hukum acaranya diatur oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Hukum materiil wilâyah ‘ala al-Mâl diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 119 Tahun 1952, dan hukum acaranya berdasarkan Undang-Unang Nomor 1 Tahun 2000.

Dalam kesempatan ini yang disampaikan hanya menyakut (1) wlâyah ‘ala an-Nafs dan (2) wilâyah àla al-Mâl. Bahan-bahan yang dikemukan pada umumnya berasal dari studi banding yang dilakukan di Mesir selama dua minggu pada bulan Juli 2002 yang lalu.

II.Wilâyah ‘ala an-Nafs

Wilâyah ‘ala al-Nafs dapat dibagi menjadi:

a. Pertunangan (al-Khithbah).

b. Perkawinan (al-Jawâz).

c. Talak (ath-Thalâq).

d. Nafkah (an-Nafaqah).

e. Pengasuhan/pemeliharaan (al-Hadhânah).

f. Perwalian (al-Wilâyah) dan lain-lain.

Perbedaan antara wilâyah ‘ala al-nafs dan wilayah ‘ala al-mâl dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama: Wilâyah ‘ala al-nafs diterapkan hukum agama. Dengan kata lain, untuk muslim berlaku hukum Islam dan untuk non-muslim berlaku hukum agamanya masing-masing. Sedangkan wilayah ‘ala al-mâl diterapkan untuk seluruh warga negara Mesir tanpa memandang agamanya.

Kedua: Wilâyah ‘ala al-nafs berakhir apabila anak telah mencapai usia 16 tahun untuk anak laki-laki, dan 18 tahun untuk anak perempuan. Sedangkan wilâyah ‘ala al-mâl apabila seseorang telah mencapai usia 21 tahun.

a. Pertunangan (al-Khithbah)

Khitbah merupakan pembuka perkawinan guna memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling kenal mengenal agar perkawinan tersebut menjadi kekal.

Permasalahan mendasar dalam khitbah adalah mundurnya salah satu pihak. Undang-undang Mesir tidak mengatur hal tersebut karena pertunangan tidak mengikat para pihak, kecuali jika perempuan tersebut merasa dirugikan, baik moril maupun materil. Misalnya seorang perempuan menghentikan pekerjaannya atas permintaan tunangannya, kemudian pertunangannya diputuskan secara sepihak. Dalam hal ini perempuan tersebut dapat mengajukan tuntutan konpensasi. Tata cara pembuktian kerugian moril maupun materiil dilakukan dengan hukum acara biasa.

Contoh lain, pada saat pertunangan, biasanya laki-laki memberikan hadiah pertunangannya. Apabila pertunangan tersebut diputus secara sepihak oleh perempuan tunangannya, maka ia dapat meminta kembali hadiah yang pernah diberikannya dengan alasan, tidak ada ‘udzur atau penghalang untuk tidak meminta kembali. Penghalang yang dimaksud adalah barang yang telah dihadiahkan tersebut hilang atau rusak atau perempuan yang dipinang telah meninggal dunia.

b. Perkawinan (al-Zawâj)

Suatu perkawinan menghasilkan keturunan yang disebut dengan nasab. Nasab ditetapkan dengan dalil-dali al-Qur’ân, yakni melalui suatu perkawinan yang sah “firâsyi” (telah satu tempat tidur). Selama ada hubungan suami isteri, nasab diitsbatkan kepada suami-isteri, akan tetapi nasab tidak dapat diitsbatkan karena perzinahan. Cara lain untuk menentukan nasab adalah berdasarkan pengakuan (iqrâr). Pengakuan tersebut dapat secara terang-terangan maupun melalui isyarat, misalnya mengucapkan selamat atas kelahiran atau memberi peralatan kepada bayi yang baru lahir. Nasab bayyinah ditetapkan dengan dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan atau melalui pemeriksaan secara medis melalui sperma atau golongan darah.

Masalah yang sering timbul adalah perkawinan di bawah umur dengan segala implikasinya, antara lain, sosial, nafkah, pendidikan dan lain-lain. Untuk itu perundang-undangan Mesir melarang pencatat perkawinan melangsungkan perkawinan perempuan di bawah umur 16 tahun dan laki-laki di bawah umur 18 tahun.

Patokan umur dapat dilihat dari kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan keterangan dokter yang resmi. Apabila perkawinan seperti ini tetap dilangsungkan, maka ia tetap sah sepanjang memenuhi syari’at Islam, akan tetapi perundang-undangan Mesir tidak memberikan perlindungn hukum, dan terhadap perkawian tersebut hilang haknya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Masalah lain yang juga sering timbul adalah perkawinan wanita Mesir dengan laki-laki non Mesir (orang asing). Perkawinan semacam ini sering menimbulkan dampak sosial, seperti laki-laki tersebut telah mempunyai isteri dan anak di negara asalnya, atau ia tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Dalam menghadapi masalah ini perundang-undangan Mesir menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

· Calon suami harus mendapat izin dari negara asalnya, berdasarkan bukti dari kedutaan negara yang bersangkutan.

· Perbedaan umur tidak boleh melebihi 25 tahun.

· Mempunyai surat keterangan tentang status sosial dan daftar kekayaan minimal L.E.25.000 (dua puluh lima ribu pound Mesir).

· Perkawinan tersebut harus dicatat dengan akta notaris.

Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka substansi perkawinannya sama dengan perkawinan di bawah umur, meskipun perkawinannya sah, akan tetapi haknya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan gugur.

c. Pengangkatan anak (Adopsi/Tabanni)

Perundang-undangan Mesir tidak mengenal masalah adopsi, sebab mengadopsi anak diharamkan dalam hukum Islam. Hal ini berdasarkan kisah Zayd bin Haritsah yang diangkat anak oleh Rasulullah s.a.w. kemudian turunlah ayat yang melarang pengangkatan anak.

Meskipun perundang-undangan Mesir melarang pengangkatan anak, akan tetapi non-muslim dibolehkan untuk mengadopsi anak, namun jika adopsi itu diajukan ke pengadilan, maka pengadilan akan membatalkannya.

d. Perceraian (ath-Thalâk)

Ada dua itilah yang harus dibedakan, yaitu at-thalâk dan at-tathlîk. At-thalâk ialah talak yang dijatuhkan oleh suami secara sepihak, sedangkan at-tathlîk terjadi atas putusan hakim berdasarkan permintaan isteri.

Alasan-alasan untuk mengajukan at-tathlîk:

Pertama: Buruknya perlakukan atau tindakan suami terhadap isteri (dharâr) yang menimbulkan mudharat. Menurut Imam Malik dharâr itu harus dibuktikan dengan dua orang saksi yang melihat langsung peristiwa itu. Karena kesaksian dua orang untuk sengketa rumah tangga sulit untuk diadakan, maka perundang-undangan Mesir membolehkan kesaksian seorang saksi, dengan catatan saksi tersebut dapat memberi kayakinan kepada hakim tentang adanya dharâr tersebut.

Kedua: Suami ghaib karena alasan-alasan yang tidak sah. Apabila suami ghaib karena alasan-alasan yang sah seperti berdagang, maka isteri tidak bisa mengajukan tathlîk dengan alasan tersebut, meskipun ia tidak ridha.

Talak dapat diajukan oleh pihak suami maupun isteri karena sebab atau alasan-alasan tertentu, akan tetapi apabila perceraian diajukan oleh suami tanpa alasan atau sebab tertentu, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah selama 2 (dua) tahun sebagai mut’ah kepada isterinya.

Undang-undang membolehkan perceraian dengan alasan-alasan:

· At-thalâk li adh-dharâr, yaitu adanya penganiyaan, pemukulan dan sejenisnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920, isteri dapat mengajukan gugatan talak karena suami melakukan dharar. Apabila isteri mengajukan gugatan karena suami yang melakukan dharar, maka hakim dapat menjatuhkan talak ba`in sughra.

· Undang-undang tidak menetapkan jenis dharar, kecuali hanya menjelaskan bahwa telah terjadi dharar sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Ukuran dharar sangat relatif oleh karenanya hakimlah yang menentukan bahwa telah terjadi perbuatan dharar, dengan melihat latar belakang kehidupan suami isteri, intelektualitas dan budaya masyarakat sekitarnya. Contoh kasus perceraian antara puteri almarhum Presiden Anwar Sadat yang terjadi sekitar tahun 1970. Alasan mengajukan gugatan perceraian, karena puteri Anwar Sadat tersebut dicaci maki oleh suaminya di depan umum. Pengadilan mengabulkan perceraian tersebut, dengan pertimbangan bahwa suami isteri tersebut orang terpandang dan berpendidikan tinggi sehingga peristiwa tersebut sudah dianggap menyakiti (dharar) terhadap isteri.

· Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929, dharar hanya meliputi pukulan dan cacian, akan tetapi perkembangan zaman dan moral manusia semakin merosot, maka banyak jenis dharar berkembang sejalan dengan perkembangan zaman tersebut. Dianggap perbuatan dharar, apabila suami menggunakan tempat tinggal keluarga seenaknya, seperti digunakan untuk berjudi, mabuk-mabukan, atau suami menyebar rahasia isterinya, atau suami memfoto isterinya dalam keadaan telanjang dan menyebarluaskannya, atau suami menuduh isteri mencuri dan lain-lain.

· At-thalâk li ‘adami al-Infâq, yaitu isteri tidak diberi haknya, misalnya nafkah dan ditinggal dalam jangka waktu yang lama.

· At-thalak li al-ghuyûb yaitu karena suami pergi atau meninggalkan isteri tanpa diketahui alamat dan tidak ada kabar berita tentang gahibnya itu selama 1 (satu) tahun.

· At-thalâk li al-habs, yaitu karena salah satu pihak dipenjara.

· At-thalâk li al-‘uyûb, karena penyakit. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan hidupnya.

· Suami melakukan poligami (at-ta’addud), dengan syarat:

Pertama, perkawinan kedua tersebut dapat merugikan isteri pertama. Artinya, apabila perkawinan tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka alasan isteri megajukan cerai tidak dapat diterima.

Kedua, poligami tersebut diketahui selama 1 (satu) tahun. Apabila lewat dari satu tahun, maka isteri tidak dapat mengajukan cerai karena alasan poligami.

· At-thalâk li az-zhihâr. Pada dasarnya zhihar adalah perilaku jahiliyah, seperti perkataan “Anti ka zhahri ummî ”. Akan tetapi kasus ini hampir tidak pernah diajukan ke pengadilan.

· At-thalâk bi al-li’ân. Cerai dengan alasan zina ini juga jarang diajukan ke Pengadilan karena menemukan kesulitan dalam pembuktian.

· At-thalâk li ar-riddah wa li ad-diyânah. Apabila suami murtad, maka dapat diajukan langsung pemisahan. Akan tetapi apabila pihak isteri yang murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlangsung, karena perempuan yang shâbi‘ah masih dibenarkan melangsungkan perkawinan dengan pria muslim.

· Dalam syari’at Islam seorang muslimah tidak boleh menikah dengan seong laki-laki kitabi atau musyrik. Apabila suami murtad baik itu melalui ucapan maupun perbuatan, maka keduanya wajib dipisahkan. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh masyarakat umum yakni dalam rangka al-amru bi al-ma’ruf wa an-nahyu ‘an al-munkar. Akan tetapi gugatan yang diajukan oleh masyarakat sering disalahgunakan. Misalnya tentang gugatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap Nasr Abu Zayd, seorang profesor yang menafsirkan al-Qur`ân mengenai pembagian warisan. Menurutnya pembagian waris laki-laki dan perempuan adalah sama, dan al-Qur`ân merupakan karya sastra. Karena pendapat Nasr Abu Zayd tersebut ia dinyatakan kafir dan digugat agar mentafriq (menceraikan) isterinya. Pengadilan Banding (Isti`nâf) mengabulkan dan memutuskan bahwa Nasr Abu Zayd telah murtad, oleh karenanya ia diceraikan dengan isterinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibuat undang-undang “hisbah”, yakni apabila ada yang ingin mengajukan perkara jenis ini, maka ia harus mengajukan melalui kejaksaan (an-niyâbah al-‘âmmah).

· At-thalak li al-khulu’, yaitu talak yang diajukan oleh isteri, dan ia harus mengembalikan mahar.

Alasan-lasan tersebut di atas dapat dijadikan alasan perceraian, akan tetapi hakim baru dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut setelah terlebih dahulu mengupayakan perdamaian.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929, talak yang diucapkan atau dengan isyarat dengan maksud menjatuhkan talak tiga sekaligus hanya dihitung talak satu, tetapi jika talak itu dijatuhkan tiga kali dalam ruang atau tempat yang berbeda, maka dianggap jatuh talak tiga.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929, bahwa lafaz yang digunakan untuk menjatuhkan talak, meskipun bukan kata-kata yang biasa digunakan, seperti “kamu pulang saja ke rumah orang tuamu”, tetapi lafaz tersebut dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, maka dianggap telah jatuh talak. Apabila lafaz itu tidak sharih, maka harus dibuktikan di depan sidang pengadilan dan dikuatkan dengan sumpah.

Undang-undang tidak mengatur masa ‘iddah, oleh karenanya dalam menentukan masa ‘iddah diambil mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab ini, perempuan yang ditalak ada dua kemungkinan. Pertama, isteri yang ditalak masih mengalami haid, dan kedua, isteri yang ditalak tidak mengalami haid lagi.

Isteri yang masih mengalami haid dalam al-Qur`ân dinyatakan, bahwa masa ‘iddahnya tiga quru`. Yang dimaksud quru` dalam mazhab Hanafi adalah haid. Suami dapat merujuk isterinya tidak melampaui tiga kali haid, masa terpendek haid adalah 60 (enam puluh) hari, yaitu apabila suami mentalak isterinya pada saat haid, dengan perhitungan setelah haid—suci—haid—suci—haid, sehingga perhitungannya menjadi 60 (enam puluh) hari. Apabila isteri mengalami haid tidak wajar, misalnya haidnya sampai mencapai 40 (empat puluh) hari, maka perhitungan masa iddahnya yang dapat dirujuk oleh suaminya adalah sampai datang haid yang ketiga.

Masa haid yang terpanjang adalah 2 (dua) tahun. Undang-undang tidak mengambil mazhab Hanafi dalam masa terpanjang, tetapi menetapkan masa terpanjang haid adalah 1 (satu) tahun, walaupun belum tiga kali haid. Sedangkan isteri yang tidak pernah haid lagi karena ada penyakit atau karena lanjut usia, maka ‘iddahnya 3 (tiga) bulan (memakai kalender Hijriah) dari sejak ditalak. Masa ‘iddah isteri yang hamil adalah sampai melahirkan, tanpa melihat berapa lama ia hamil. Jika isteri sudah melahirkan, maka suami tidak boleh merujuknya secara sepihak.

Suami yang tidak merujuk isterinya dalam masa ‘iddah, talaknya berubah menjadi talak ba`in sughra, sehingga suami tidak boleh merujuk isterinya lagi, kecuali melakukan perkawinan baru dan mas kawin yang baru serta isteri harus sepakat untuk dikawini kembali.

e. Nafkah (an-Nafaqah)

Nafkah adalah sesuatu yang harus dibayar oleh seseorang kepada orang lain, baik berupa makanan, pakaian, perumahan maupun segala sesuatu untuk kelangsungan kehidupan. Timbulnya nafkah disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena (a). perkawinan dan (b). karena hubungan kerabat.

Nafkah isteri (zawjiyyah) dibebankan kepada suami sebagai imbalan atas hak suami menahan isteri di rumah berdasarkan akad nikah yang sah. Dasar kewajiban itu antara lain berdasarkan firman Allah s.w.t. surat at-Thalâk ayat 6 dan 8 dan surat al-Baqarah ayat 233.

Isteri yang murtad dan yang nusyuz tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Adapun hal-hal yang tidak menyebabkan hak nafkah isteri gugur adalah:

a. Keluar rumah untuk mengobati orangtuanya.

b. Pergi ke pengadilan untuk menuntut haknya.

c. Keluar rumah untuk mengerjakan pekerjaan yang telah diketahui oleh suaminya.

d. Keluar rumah untuk melakukan keperluan yang dibenarkan syari‘at.

e. Mengunjungi kawan yang sakit dan lainnya yang dibenarkan oleh syari‘at.

Nafkah isteri merupakan hutang yang harus dibayar oleh suami, terhitung sejak ia melalaikan kewajibannya tersebut. Nafkah merupakan hak khusus isteri meskipun suami terjerat hutang. Sedangkan besar nafkah yang harus dibayar disesuaikan dengan kemapuan suami.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, dirumuskan bahwa untuk menjamin kelangsungan kehidupan keluarga nafkah isteri dan anak, maka nafkah tersebut ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang pembayarannya dilakukan melalui Bank Nashir al-Ijtima’i.

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 ditetapkan prosentasi penghasilan suami yang dapat ditentukan oleh hakim untuk melunasi nafkah wajib kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, yaitu isteri, ayah-bunda dan anak:

1. 25% untuk isteri atau janda dan menjadi 40% bila janda atau isteri lebih dari satu.

2. 35% untuk ayah-bunda atau salah satunya.

3. 40% untuk isteri atau janda dengan satu anak atau dua dan ayah-bunda tua atau salah satunya.

4. 50% untuk isteri atau janda dengan anak lebih dari dua dan ayah-bunda atau salah satunya.

Ketentuan di atas merupakan revisi dari salah satu pasal Undang-Undang No. 62 Tahun 1976 di mana sebelumnya ditetapkan bahwa prosentase tertinggi yang dapat dipaksakan kepada seorang untuk nafkah wajib kelaurganya tidak boleh lebih dari 40%.

Nafkah kerabat, substansinya hampir sama dengan nafkah zawjiyyah. Nafkah kerabat adalah nafkah anak kepada orang tuanya atau nafkah orang tua kepada anaknya. Kewajiban anak menafkahi orang tuanya apabila orang tua dalam keadaan miskin. Sedangkan anak perempuan tidak wajib menafkahi orang tuanya.

Dalam hal ini, fuqaha’ berbeda pendapat. Imam Malik membatasi nafkah wajib orang tua kandung kepada anaknya dan begitu juga sebaliknya. Imam Syafi‘i bahkan berpendapat di samping itu seseorang juga diwajibkan untuk memberi nafkah kepada saudara kandungnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ukuran kerabat tersebut adalah mahram, dan disesuaikan dengan kemampuan.

Untuk efektifitas terlaksananya pembayaran nafkah dimungkinkan untuk mengecek penghasilan suami (daftar gaji) atau dapat meminta bantuan informasi melalui kepolisian. Tenggang waktu tuntutan nafkah tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun sejak suami lalai membayar nafkah. Apabila suami lalai membayar nafkah, maka pengadilan dapat memberikan teguran atas kelalaian tersebut, kecuali apabila ia tidak dapat dihubungi karena tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.

f. Hak Pemeliharaan/Pengasuhan Anak (al-Hadhânah)

Hadhânah adalah hak pemeliharaan, pengasuhan serta pemberian pendidikan, pemukiman dan segala hal yang berkenaan dengan anak pada umur tertentu oleh orang yang wajib melakukannya. Hak hadhanah lebih diutamakan kepada ibu, karena ia lebih sabar dan cocok dengan karakter anak. Sedangkan hadhanah anak yang berkaitan dengan biaya adalah tanggung jawab ayahnya. Hadhanah berakhir setelah anak mandiri dan tidak membutuhkan perawatan lagi.

Perundang-undangan Mesir menetapkan anak yang berada di bawah pengasuhan adalah anak laki-laki yang belum mencapai usia 10 (sepuluh) tahun dan anak perempuan yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun. Batas usia tersebut dapat diperpanjang lagi dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu. Untuk mendapatkan masa perpanjangan tersebut harus melalui putusan peradilan dengan memperhatikan keadaan anak, apakah alasan-alasan perpanjangan waktu tersebut dapat dibenarkan. Menurut Imam Malik dalam masa perpanjangan waktu tersebut ayah tidak wajib melaksanakan hadhanah, akan tetapi hanya diwajibkan memberi nafkah.

Adapun syarat-syarat pelaksanaan hadhanah adalah: (a). Baligh; (b). Berakal; (c). Merdeka; (d). Baik akhlaknya; (e). Terpercaya; (f). Mendahulukan kepentingan anak ketimbang diri sendiri; (g). Tidak menjadi isteri orang lain; (h). Tidak ada persengketaan dengan saudara; (i). Tidak murtad; (j). Tidak berpenyakit yang mengakibatkan cacat dan lain-lain.

Persyaratan tersebut di atas berlaku secara komulatif, artinya apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka gugur hak hadhanahnya. Dalam hal perbedaan agama, anak dengan ibunya tidak menghalangi hak hadhanah, kecuali ibunya merubah ‘aqidah anak tersebut. Misalnya mengajaknya ke gereja, mengajarkan agama yang dianut ibunya, mengajari anak membenci Islam atau memberi anak makanan daging babi atau minuman keras (khamr). Dalam hal semacam ini, ayah diperkenankan untuk mengajukan hak hadhanah ke pengadilan, dan jika terbukti maka hak hadhanah ibu gugur.

Ibu yang melakukan hadhanah tidak mendapatkan upah (gaji), kecuali yang melaksanakan hadhanah itu orang lain. Jika anak yang dalam hadhanah tersebut mempunyai harta, maka nafkahnya diambil dari harta anak, dan jika ayah termasuk golongan orang yang mampu, maka ayah dapat dipaksa untuk memberikan nafkah hadhanah.

Menurut Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985, gugatan hadhanah diajukan ke Pengadilan Bagian (Mahkamah Juz’iyyah), dan apabila ibu yang melaksanakan hadhanah tidak mempunyai tempat tinggal, maka ia berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal dari mantan suaminya.

III. Wilâyah ‘ala al-Mâl

Wilayah ‘ala al-Mal ditetapkan atas dasar:

Pertama, usia muda (anak di bawah umur).

Kedua, pemilik harta cacat mental.

Undang-undang menetapkan, untuk meminta perlindungan supaya harta dapat dipelihara hingga usia 21 tahun. Apabila melewati usia 21 tahun harta dapat diserahkan kepada anak. Undang-undang menetapkan bahwa harta anak anak di bawah usia 21 tahun harus ada yang mengelolanya; begitu juga terhadap harta penyandang cacat, meskipun ia telah melewati usia 21 tahun. Cacat yang dimaksud adalah: (1). Gila, (2). ‘thah, (3). Safah dan (4). Ghaflah.

Kehilangan ingatan dapat menyebakan seseorang menghambur-hamburkan uangnya secara tidak benar. Oleh karenanya, undang-undang menetapkan harus ada orang yang megelola hartanya yang dikenal dengan istilah “hijr”. Hak pengelolaan tersebut harus dibuktikan berdasarkan pemeriksaan dokter tentang keadaan gila, tuli, bisu dan buta begitu juga tentang sembuhnya juga harus melalui pemeriksaan dokter.

Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa, jika orang yang mewakili mengelola harta berasal dari ayah atau kakek, maka ia dinamakan wali. Hak pengelolaan harta anak di bawah umur ada pada mereka. Jika mereka tidak ada, maka peradilan yang menentukan pengelolaannya yang dikenal dengan istilah “washi”. Washi inilah yang berperan dalam pengelolaan harta dan berperan untuk mewakilinya di pengadilan, meskipun ia tidak mempunyai hubungan kerabat. Undang-undang menyebutnya “qayim”, yaitu wali washi. Apabila orang yang memiliki harta dalam keadaan ghaib, maka pengadilan yang menentukan pengelolaannya yang dikenal dengan istilah wakil ghaib. Undang-undang Mesir menyatakan dihukum dengan hukuman pidana bagi yang menyalahgunakan harta washi. Guna menjamin keutuhan harta tersebut, peradilan boleh menunjuk orang yang dapat mengelola yang dikenal dengan musâi`d al-qadha’ (pembantu pengadilan/yang mengawasi wali dan washi).

Menurut undang-undang Mesir, dalam pengelolaan harta yang masih dalam kandungan ibunya harus ada washi ‘ala al-hamli al-mustaqil. Menurut hukum waris, anak dalam kandungan dianggap laki-laki. Seandainya lahir laki-laki, maka haknya dilangsungkan, akan tetapi jika lahir perempuan, maka sisa warisannya diberikan kepada ahli waris lainnya.

Ibu tidak boleh menjadi wali, tetapi boleh menjadi washi. Keluarga (‘ashab) adalah kerabat ayah. Keluarga (rahimi) adalah keluarga ibu. Dalam kaitannya dengan pengelolaan harta cacat mental, peundang-undangan Mesir menetapkan orang yang mempunyai penyakit permanen dilarang mengelola harta. Penyakit dimaksud adalah dua macam penyakit sekaligus yaitu: tuli dan bisu, atau bisu dan buta atau buta dan tuli, atau ada penyakit lain yang menghalangi seperti lumpuh total. Dalam hal ini harus ditunjuk musâi’d al-qadha’, yang bertugas membantu orang yang mengelola harta. Musâ’id al- qadha` dalam membantu tidak boleh bertindak sendiri, melainkan harus mendapat persetujuan dari pemilik atau pengelola harta. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 tentang Wilâyah ‘Ala al-Mâl, banyak mengatur dan menentukan hal tersebut.

Qayim adalah wakil ‘ala Qadhi yang bertugas menerima uang tertentu dari orang yang dihjir, melaksanakan tugas dengan jujur hingga anak itu dewasa atau sembuh dari peyakitnya. Bila salah dalam mengelola harta tersebut, maka ia dapat hukuman penjara, terutama jika ia menghabiskan harta tersebut (dahulu dikenakan tuntutan denda). Pihak yang mengajukan tuntutan adalah orang yang memiliki harta. Tuntutan tersebut diajukan ke Pengadilan Hisbi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 ini mengatur tentang perlindungan harta, kemudian diserahkan pengawasannya kepada kejaksaan yang berkenaan dengan wilâyah ‘ala al-mâl. Kejaksaan mengajukannya ke Pengadilan Keluarga (al-Ahwâl asy-Syakhshiyyah). Uang tersebut disimpan di bank. Apabila ingin mengambil uang tersebut, harus mendapatkan izin dari pengadilan. Apabila harta tersebut tidak melebihi L.E. 3.000 (tiga ribu pound Mesir), maka diajukan ke Pengadilan Juz`iyyah, akan tetapi apabila melebihi L.E. 3000 (tiga ribu pound Mesir) diajukan ke Pengadilan Ibtidâ`iyyah. Pengajuan dimaksud dalam hal :

a. Pemilik harta meninggal dunia.

b. Jaksanya adalah jaksa al-ahwâl asy-syahshiyyah.

c. Pegawai tertentu (pembantu jaksa) yang menghitung harta orang yang meninggal tersebut dan melaporkannya.

d. Jaksa mengajukan ke Pengadilan.

e. Ditujuk Washi atau Wali atau Qayim.

f. Setelah dirinci ditulis dalam berita acara.

III. Hukum Acara (al-Muraffa‘at)

Hukum keluarga mempunyai ciri has tersendiri, yaitu proses penyelesaian perkaranya harus mudah dan cepat. Sebelum tahun 2000, undang-undang yang berlaku di Mesir, hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang Mesir, atau salah satu pihak yang berperkara adalah orang Mesir. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, ketentuan tersebut dihapus, dan sejak itu tidak lagi ada perbedaan dalam hukum keluarga bagi penduduk Mesir maupun non Mesir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 ini berdasarkan hukum Islam dan berlaku untuk semua warga negara Mesir dan untuk semua golongan dan agama di seluruh wilayah Mesir, baik itu agama Islam, Katolik, Kristen, Kopti, Ortodoks Yunani dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 diatur tentang:

Pertama, wilâyah ‘ala an-nafs (hal-hal yang berkaitan dengan diri seseorang), misalnya pelamaran, talak, rujuk, cerai dan lain-lain.

Kedua, wilâyah ‘ala al-mâl (yang berkaitan dengan harta benda), misalnya nafkah anak, nafkah isteri, hadhanah, mut’ah, harta cacat mental dan lain-lain

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 adalah Pasal 1, yaitu tentang peradilan hukum keluarga, misalnya tentang masalah isteri yang pergi ke luar negeri. Dalam hal ini Undang-undang Mesir memberi hak kepada Menteri Luar Negeri untuk memberi izin perempuan (isteri) yang ingin pergi ke luar negeri, dengan dua syarat:

· Seorang isteri yang pergi ke luar negeri harus mendapatkan izin dari suaminya.

· Surat izin tersebut harus dicantumkan di dalam paspor, dan apabila tidak dicantumkan, maka paspor tersebut tidak dapat diberlakukan.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka isteri dilarang pergi ke luar negeri. Sungguhpun demikian, masih didapatkan ada isteri yang bersikeras untuk tetap berpergian ke luar negeri karena alasan pekerjaan. Bila hal tersebut terjadi, isteri dapat mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Idâriyah (Pengadilan Tata Usaha Negara). Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000, ketentuan tersebut dihapus dan masuk menjadi kewenangan Pengadilan Keluarga. Apabila isteri tidak puas karena adanya larangan pengadilan keluarga untuk pergi ke luar negeri, dan cukup alasan misalnya untuk berobat, maka ia dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 memberlakukan syari‘at Islam bagi semua golongan agama, akan tetapi dalam hal suami isteri berbeda sekte, misalnya Kristen dan Kopti, maka perkara tersebut diserahkan kepada Gereja.

Dalam penyelesaian perkara keluarga, pada dasarnya tidak memerlukan pengacara, tetapi bagi perempuan yang mampu boleh menggunakan jasa pengacara. Dalam hal ini gugatan isteri tersebut harus ditandatangani oleh pengacara, dan seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara. Hal tersebut dimaksudkan untuk membela kepentingan yang lemah dalam upaya menyampaikan hak dan kepentingannya di depan pengadilan.

Dalam undang-undang ini diatur tentang pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara bahwa gugatan yang ke luar dari koridor hukum harus dinyatakan ditolak. Juga dianggap penting, bahwa dalam persidangan hakim dapat menghadirkan seorang ahli sosiologi untuk didengar pendapat mereka tentang masalah perceraian.

Dalam Pasal 5 dirumuskan bahwa persidangan perceraian harus tertutup untuk umum sebab orang lain tidak boleh mengetahui hal-hal yang menyangkut masalah keluarga. Dalam Pasal 6 diatur tentang kemungkinan pihak kejaksaan berperan dalam mengajukan gugatan ke peradilan keluarga.

Menurut Pasal 18, selama persidangan berlangsung pengadilan harus ikut aktif mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan dalam upaya perdamaian hakim harus mnemiliki dua hal:

Pertama, harus cakap untuk melakukan perdamaian.

Kedua, harus menyediakan waktu yang cukup.

B



â Disampaikan pada Pertemuan Tokoh/Pakar tentang Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan, Hibah, Wasiat dan Shadaqah Tahun Anggaran 2002 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama di Opeation Room Depag, Kamis 19 September 2002.

[1] "Privaatrecht" adalah "hukum perdata; hukum perdata meliputi hukum perdata dalam arti sempit, dan hukum dagang." Martias gelar Imam Radjo Mulano, Pembahasan Hukum (Medan: Perusahaan Daerah Sumatera Utara, 1969), hlm. 217.

[2] Yaitu المسائل التى يكون موضوعها الشخصى atau القوانين التى تحكم هذه المسائل Lihat: Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, Mu‘jam al-Qânûn (Cairo: al-Hay’ah al-‘Ammah li Syu’ûn al-Mathâbi‘ al-Amîriyyah, 1420/1999), hlm. 717.

[3] Dalam hal ini salah seorang guru hukum di Mesir dan mantan Ketua Parlemen mengatakan: “Syari‘at Islam masih menentukan tanpa pesaing di negeri-negeri Arab sebagai Dar al-Islam sampai pertengahan abad kesembilan belas Masehi atau akhir abad ketiga belas Hijrah. Kemudian sistem Eropah mulai menyaingi dan menggusur sistem Islam di Dar al-Islam sehingga terjadi bentrokan antara peradaban Islam dan peradaban Eropah. Pertarungan ronde pertama dimenangkan oleh peradaban Eropah, tetapi pada masa itu sistem pemerintahan, sistem hukum dan sistem ekonomi, bahkan nilai-nilai moral diwarnai oleh warna lahiriyah Eropah. Lalu berdiri sistem politik, ekonomi dan hukum berdasarkan sistem Eropah dan Syari‘at Islam hanya terbatas dalam hukum keluarga. Akhirnya Budaya hukum yang melanda dunia Islam menjadi beraneka ragam antra legislasi Latin, hukum Romawi dan legislasi Anglosaxon sebagai hukum Inggeris, di samping Syari‘at Islam.” Shûfi Abû Thâlib, Tathbi asy-Syari‘ah al-Islâmiyyah fî al-Bilâd al-‘Arabiyyah (Cairo: Dâr an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1421/2001, ath-thab‘ah ar-râbi‘ah), hlm. 3.

No comments:

Post a Comment