Saturday, February 13, 2010

Hukum Islam dan Perubahan Global

Hukum Islam dan Perubahan Global

Oleh Prof. Dr. Rifyal Ka'bah

I. Pendahuluan

Judul “Hukum Islam dan Perubahan Global” yang diberikan Panitia mencakup berbagai aspek yang cukup luas. Pertama adalah tentang pemahaman hukum Islam itu sendiri serta perkembangannya sampai sekarang. Kedua adalah tentang perubahan global yang sebenarnya menyintuh berbagai disiplin ilmu, antara lain politik, ekonomi dan hukum. Selanjutnya yang menjadi inti kajian tentu adalah prospek hukum Islam di tengah perubahan dunia dewasa ini.

Begitu besarnya cakupan bahasan, maka tidak mungkin mencakup semua segi secara rinci. Makalah akan bersifat deskriptif sesuai tujuan seminar seperti yang dirancang oleh Panitia.

II. Hukum Islam

Hukum Islam adalah terjemahan dari Islamic Law. Dalam Islam sebenarnya tidak dikenal istilah “hukum Islam”, tetapi syari‘at Islam (asy-Syari‘ah al-Islâmiyyah) atau fiqh Islam (al-Fiqh al-Islâmî). Syari‘at Islam secara umum berarti agama Islam itu sendiri,[1] tetapi kemudian dalam perkembangannya, berarti pemahaman para fuqahâ’ berdasarkan Qur’an dan Sunnah serta ijtihâd mereka sendiri terhadap af‘âl al-mukallafîn (perbuatan orang dewasa), menyangkut salah satu dari lima “kaedah hukum” (al-ahkâm al-khamsah), yaitu wâjib, sunnat, harâm, makrûh dan mubâh. Dengan demikian, syari‘at atau fiqh Islam menyangkut semua perbuatan orang dewasa, baik kehidupan yang sangat pribadi seperti kebersihan fisik dan alat vital, atau kehidupan keluarga dan rumah tangga, maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sebagai Islamic Law (Hukum Islam) atau Islamic Jurisprudence (Ilmu Hukum Islam).

Sementara itu, hukum (law, recht, droît) dalam pengertian modern adalah rule and regulation (aturan dan regulasi) sebagai governmental social control (kendali masyarakat di tangan pemerintah).[2] Dengan demikian, apa yang dimaksud hukum dalam pengertian modern merupakan bagian dari apa yang disebut syari‘at atau fiqh Islam secara khusus. Dalam hal ini hukum Islam seluruhnya bersifat diyânî (keagamaan), tetapi dalam praktek kenegaraan ada hukum Islam yang bersifat (1) diyânî murni (yang tergantung kepada ketaatan individual seorang muslim terhadap hukum agamanya) dan (2) yang bersifat qadhâ’î (yuridis) yang memerlukan peradilan negara untuk penegakannya.[3]

Bahasan makalah ini hanya membahas hukum Islam yang bersifat qadhâ’î dan tidak membahas yang bersifat diyânî murni. Hukum Islam sebagai governmental social control biasanya dibagi kepada (1) munâkahât (perkawinan), (2) mawârîts (kewarisan), (3) mu‘âmalât (perdata secara umum), (4) jinâyât (pidana), dan (5) jihâd (humaniter).

Di Indonesia, hukum Islam sebagai governmental social control dilambangkan oleh Peradilan Agama di semua propinsi dan Mahkamah Syar‘iyah di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai Peradilan Islam di Indonesia. Hukum Islam juga dapat dilihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan Islam di Indonesia seperti UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, KHI (Instruksi Presiden No. 1/1991), UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 18/1921 tentang Otonomi Khusus Aceh, Kepres No. 11/2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Propinsi NAD, UU No. 41/2004 tentang Wakaf, berbagai Qanun NAD dan lain-lain. Secara umum, hukum Islam di Indonesia baru mengatur pada bidang munâkahât, mawârîts, hukum keuangan wakaf dan sedikit mengenai pidana di NAD. Selain itu, hukum perdata yang berhubungan dengan hukum ekonomi Islam seperti perbankan, asuransi dan pasar modal juga sudah mulai berlaku di Indonesia. Sengketa mengenai ini diputuskan melalui Badan Arbitrasi Syari‘ah dan/atau Peradilan Umum. Sekarang juga sudah ada RUU Perbankan Syari‘ah yang segera akan menjadi undang-undang.

Di luar Indonesia, keberlakuan hukum Islam tidak sama antara satu negara dengan negara lain. Di negara seperti Saudi Arabia dan Sudan, hukum Islam berlaku hampir di semua bidang, termasuk pidana. Di Pakistan, negara-negara bagian utara Nigeria dan lain-lain juga telah diperkenalkan hukum pidana Islam.

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di dunia hari ini digambarkan oleh Imran Ahsan Khan Nyazee sebagai sebuah pohon yang berurat dalam, berpohon besar, berdahan dan beranting banyak, berdaun dan berbuah.[4] Urat tunggang dan akarnya berasal dari Qur’an dan Sunnah Nabi. Batangnya dikembangkan melalui formulasi para fuqahâ’ sepanjang zaman. Daun dan buahnya dikembangkan oleh negara melalui produk perundang-undangan modern dan yurisprudensi peradilan. Menurut Nyazee, daun yang menjadi tugas negara dapat dirapihkan dan ranting-ranting kecil serta benalu yang merusak pohon secara umum dapat dipotong, tetapi batang dan akarnya tidak boleh dibongkar karena tindakan seperti ini akan membongkar akar dan batang hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari wahyu. Dengan demikian, pembaharuan hukum Islam sepanjang masa harus memperhatikan teori ini.

III. Perubahan Global

Perubahan adalah sunnah (hukum) kehidupan yang terjadi karena berbagai faktor, baik bersifat lokal maupun global (mendunia).

Dalam sosiologi ada tiga jenis perubahan.[5] Pertama adalah perubahan ke arah kemunduran (the idea of decline or degeneration, or, in religious terms, the fall from an original state of grace). Ini dijelaskan oleh sebuah ayat Qur’an bahwa suatu masyarakat tidak akan berubah mundur bila masyarakat tersebut tidak membuat dirinya mundur atau tidak dapat mempertahankan kemajuannya.[6] Kedua adalah perubahan yang datang silih berganti antara kemajuan dan kemunduran (the idea of cyclical change, a pattern of subsequent and recurring phases of growth and decline). Ini persis seperti dalam pepatah kita bahwa hidup ini tak obahnya seperti roda pedati, sekali di atas, sekali di bawah. Qur`an menyatakan: Hari-hari itu kami pergilirkan di kalangan manusia . . . (Al ‘Imran 120).[7] Ketiga adalah perubahan dengan pengertian kemajuan terus menerus (the idea of continuous progress). Inilah yang diistilahkan oleh sosiolog muslim, Ibnu Khaldun, bahwa al-insân madaniyyun bithabî‘atih (manusia secara alami cenderung kepada kemajuan).

Banyak sekali faktor global yang mempengaruhi perubahan hukum di negara-negara nasional sampai saat ini. Faktor pertama, yang terpenting, adalah penjajahan. Pemikiran muslim Aljazair, Malek Bennabi, mengatakan bahwa dunia Islam dapat dijajah oleh kekuatan Barat karena kodisi القابلية للإستعمار al-qabiliyyat li al-isti‘mâr (siap di jajah).[8] Kelemahan dalam segala bidang menjadikan ummat Islam gampang didikte dan dijajah. Penjajahan pada masa sekarang tidak hanya dalam bentuk pendudukan, tetapi juga penjajahan ekonomi, hukum, pemikiran (brain washing), ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Faktor penjajahan bersifat memaksa. Hukum memang bersifat memaksa, tetapi pemaksaan hukum kolonial datang dari luar kemauan masyarakat itu sendiri. Hukum kolonial tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, tetapi juga tidak mendapat penerimaan dari masyarakat karena tidak berasal dari hukum masyarakat mereka sendiri. Sementara itu, setelah penjajah pergi, UU tentang Terorisme, UU tentang Hak Asasi Manusia, UU tentang Lingkungan Hidup, UU tentang Perbankan, bahkan konstitusi negara, dan lain-lain di negara-negara dunia Islam dan dunia ketiga tidak dapat dikatakan bebas sama sekali dari pengaruh negara-negara maju di dunia.

Faktor kedua adalah perkembangan ilmu dan teknologi. Masyarakat manusia tidak pernah berhenti untuk mencari yang terbaik bagi diri dan lingkungannya. Ilmu dan teknologi telah membuat hidup manusia mudah dan berkualitas. Karena itu, ilmu dan teknologi yang membuat hukum mudah dipahami dan diterapkan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan mendapat penerimaan secara alami dalam suatu masyarakat.

Khusus mengenai dunia hukum, maka perubahan global yang menantang dunia Islam adalah keterpisahan ilmu hukum dari agama. Ini ada hubungannya dengan teori Auguste Comte yang menyatakan bahwa keterpisahan ilmu pengetahuan dari agama adalah perkembangan terakhir ilmu pengetahuan.[9] Sebagai akibatnya, upaya apa pun yang ingin memasukkan hukum agama ke dalam hukum negara akan mendapat tantangan keras dari dunia sekular.

Adanya PBB, berbagai konvensi internasional, negara adidaya, globalisasi ekonomi, industri media massa, bahkan terorisme internasional, dan lain-lain telah membawa perubahan, atau paling tidak pergeseran hukum di dunia Islam. Hukum Islam pada skala internasional mendapat tantangan dalam bidang hak-hak asasi manusia (terutama tentang persamaan gender), hukum humaniter (khususnya tentang konsep dâr al-harb wa dâr al-islâm), hak cipta, hukum ekonomi dan lain-lain.

Dalam negeri-negeri ummat Islam sendiri dapat terjadi bahwa undang-undang yang melarang perkawinan beda agama, pengangkatan anak atau membagi waris yang tidak sama antara pria dan wanita dan lain-lain akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi negara berpenduduk muslim sendiri, bila mahkamah ini berpikir bebas dalam kerangka Universal Declaration of Human Rights.

Di antara berbagai tantangan dunia tersebut baru dalam bidang hukum ekonomi yang telah dijawab oleh hukum Islam modern. Sistem perbankan Islam (di Indonesia dikenal dengan nama bank Syari‘ah) tidak hanya menjadi alternatif di negara-negara dunia Islam, tetapi juga sudah mulai merambah ke dunia Barat. Menurut Jean-François Seznec, seorang pengamat ekonomi Islam: “In the world of global international capital, Islamic banking is not a large force, but its role in the Muslim world and its influence worldwide are potentially large.”[10]

IV. Hukum Islam dan Perubahan

Teori perubahan dalam Islam yang dimunculkan dari dunia ilmu kalam berbunyi “al-‘âlam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadits wa al-‘âlam hadîts(Dunia berubah. Setiap yang berubah tidak abadi. Alam itu tidak abadi).

Dalam perdebatan teologis terdapat pertanyaan apakah Qur’an sebagai kalam Allah adalah suatu yang qadîm (terdahulu, abadi) seperti qadîm atau abadinya Allah itu sendiri, ataukah merupakan suatu yang “hadîts” karena difirmankan oleh Allah itu sendiri (muncul belakangan, tidak abadi) setelah wujud Allah?

Pendapat yang berkembang di kalangan mutakallimin menyatakan bahwa kalam Allah berasal dari Allah yang abadi, karena itu kalam tersebut abadi seperti abadinya Allah itu sendiri. Selanjutnya hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari kalam Allah juga merupakan hukum abadi yang tidak boleh berubah. Sementara itu dunia dan seluruh kehidupan manusia berubah tanpa akhir yang menghendaki perubahan hukum, atau paling tidak hukum tambahan untuk hal-hal yang belum ditetapkan dalam hukum yang bersifat abadi. Dari segi metodologi, maka pertanyaan ini dijawab oleh ijtihâd. Ini adalah teori yang berkembang dalam ilmu hukum Islam. Sungguhpun demikian, dari segi praktek telah terjadi perubahan, atau paling tidak pergeseran, dari hukum murni yang berasal dari fiqh dalam sebuah negara khalifah, kepada hukum yang tidak lagi sepenuhnya berdasarkan fiqh, dalam sebuah negara nasional modern.

Kecuali dataran tinggi Nejed di jantung Arabia, hampir semua wilayah dunia Islam berada di bawah dominasi negara-negara Barat yang memaksakan sistem hukum mereka berlaku di daerah-daerah jajahan. Akibatnya berbagai negara nasional muslim yang muncul setelah masa penjajahan mengambil sistem Civil Law Eropah daratan, Common Law Inggeris dan Konstitusionalisme Amerika Serikat. Bahkan sistem hukum negara-negara sosialis, atas nama sosialisme Islam, juga diadopsi di dunia Islam.[11]

Di antara faktor yang membuat sistem hukum asing ini diterima di dunia Islam, di samping faktor penjajahan, adalah tidak tersedianya fiqh Islam sebagai sebuah sistem hukum yang siap pakai. Hukum Islam pada masa awal kemerdekaan nasional pada umumnya masih tersebar dalam kitab-kitab fiqh berbagai mazhab dan belum tersedia dalam bentuk kodifikasi hukum modern, baik hukum substantif maupun hukum acara. Sementara itu, berbagai kode hukum asing tersebut dapat mengisi kekosongan yang ada sewaktu negara-negara nasional dunia Islam membangun hukum nasional mereka.

Berbagai kode hukum asing ini tidak dapat dikatakan buruk sama sekali[12] atau bertentangan semuanya dengan fiqh para fuqahâ’. Permasalahan utama di awal kemerdekaan nasional adalah tidak adanya waktu yang cukup untuk membuat kodifikasi dari fiqh dan membandingkan antara kode hukum asing dan kode hukum Islam. Di segi lain, terdapat berbagai kemiripan antara berbagai kode hukum asing tersebut dengan kode hukum Islam. Pertanyaan adalah: Apakah kemiripan itu disebabkan oleh kesamaan sumber atau karena universalisme hukum yang berdasarkan keadilan.

Di negara-negara Arab terdapat polemik di kalangan ahli hukum tentang pengaruh hukum Romawi yang menjadi cikal bakal sistem hukum Civil Law terhadap fiqh para fuqaha’ yang umumnya hidup dan mengembangkan pemikiran hukum di wilayah-wilayah yang pernah menjadi jajahan Romawi di masa lalu.[13] Salah satu yang membuat robohnya Kerajaan Romawi di Timur adalah kahadiran Islam sebagai kekuatan politik baru dunia. Pertanyaan utamanya, persis seperti di atas: Apakah karena fiqh para fuqahâ’ berasal dari hukum Romawi, ataukah karena universalisme hukum yang berdasarkan keadilan?

Segi lain tentang kemiripan sistem hukum Barat dan hukum Islam adalah tentang pengaruh hukum Islam mazhab Maliki (pendirinya Malik bin Anas lahir sekitar tahun 90an Hijriyah/710an Masehi) terhadap Kode Napoleon. Kode ini menjadi dasar sistem hukum perdata Perancis, Belanda dan negara-negara Eropah yang lain, selanjutnya juga mempengaruhi KUHPerdata Belanda yang kemudian diberlakukan di Indonesia. Kode ini juga diambil oleh Mesir, Suria dan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Segi ini menjadi pembicaraan yang hangat sampai hari di kalangan ahli hukum Barat dan ahli hukum Islam.

Pengaruh itu, antara lain dapat ditelusuri melalui tim ahli yang dibawa Napoleon ke Mesir dan Suria Raya sewaktu jenderal Perancis ini menguasai kedua wilayah ini (1798). Jalur lain adalah Andalusia (Portugis, Spanyol dan sebagian Perancis sekarang) yang menjadi wilayah Islam selama lebih kurang 1000 tahun dengan hukum Islam mazhab Maliki. Pembawa mazhab Imam Malik ke Andalusia adalah Ziyad bin ‘Abd ar-Rahmân al-Qurthubi, pada masa pemerintahan Hisyam bin ‘Abd ar-Rahman (171-180 Hijriyah). Sekitar tahun 200 Hijriyah, pemerintahan dan peradilan di Andalusia telah berjalan sesuai mazhab Imam Malik.[14] Dalam masa itu banyak sekali ahli-ahli Eropah yang belajar di berbagai universitas Islam Andalusia. Para alumni Andalusia ini, terutama yang pernah belajar hukum, ikut bersaham dalam pembangunan hukum Eropah di abad pertengahan. Selain itu, Spanyol sendiri pernah menjadi wilayah jajahan Perancis di masa pemerintahan Napoleon Bonaparte.

Para peneliti Barat akhir-akhir ini juga menyinggung tentang pengaruh hukum Islam terhadap sistem hukum Common Law.[15] Antara lain disebutkan bahwa Raja Henry II (bertakhta 1154-1189) mengambil hukum Islam tentang trust, perikatan dan lain-lain melalui Sisilia. Sisilia dan perairan Mediterane pada masa sebelum dan sesudah kekuasaan Raja Hendry II pernah merupakan wilayah perairan dan perdagangan Islam.

Berdasarkan kemiripan ini muncul gerakan akademik di kalangan ahli hukum Islam untuk memprakarsai harmonisasi hukum Islam dengan hukum lain yang berlaku di negara-negara nasional muslim.[16] Harmonisasi hukum Islam dengan hukum lain memang menimbulkan kesan penyesuaian antara hukum Islam yang bersifat ilahi dengan hukum yang bersifat human, tetapi tujuan yang hendak dicapai sebenarnya adalah menghindari adanya kontradiksi antara hukum yang berlaku dengan hukum Islam.

Harmonisasi hukum Islam dan hukum lain di dunia Islam merupakan salah satu jalan keluar dalam rangka menghadapi perubahan global. Sasarannya adalah pembuatan peraturan perundangan-undangan dan yurisprudensi peradilan yang tidak bertentangan dengan inti hukum Islam. Ketiga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus berperan aktif di masa depan dalam merancang sebuah politik hukum Islam. Dalam hal ini, universitas, lembaga ilmiah dan kaum akademisi, melalui kajian-kajian terus menerus, diharapkan mendukung politik hukum seperti itu. Ini bukan tugas kecil, tetapi proyek peradaban yang perlu dilanjutnya secara estafet dari generasi ke generasi.

V. Penutup

Di akhir tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal:

(1) Hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari risalah ilahiyah mempunyai sifat internasional yang berlaku secara global di mana saja terdapat ummat Islam. Ia juga bersifat nasional yang menjadi hukum nasional negara tertentu atau bagian dari hukum nasional seperti yang terjadi di Indonesia.

(2) Sepanjang sejarahnya yang panjang, hukum Islam selalu dapat mengantisipasi perubahan global, bahkan ikut menjadi agen perubahan dunia. Pengaruh hukum Islam terhadap sistem hukum dunia, antara lain masuk ke dalam sistem Civil Law melalui Kode Napoleon yang menyerap mazhab Imam Malik, dan ke dalam sistem Common Law melalui Sisilia. Sementara itu, pada waktu ini sistem hukum ekonomi Islam non-ribawi, di samping menjadi alternatif di negara-negara muslim, juga mulai mendapat perhatian dunia Barat.

(3) Tantangan paling besar terhadap hukum Islam dewasa ini adalah kekuatan dunia yang tidak bersahabat dengan sistem yang berasal dari agama. Tekanan politik dan ekonomi yang begitu besar terhadap dunia Islam bila tidak ditangani dengan hati-hati dapat merusak integrasi hukum Islam yang berasal dari wahyu ilahi di negara tertentu. Bidang yang sangat perlu mendapat perhatian dunia akademis dan hukum misalnya adalah tentang hak asasi manusia, hukum humaniter dan hal-hal yang berhubungan dengan teorisme.

&



â Disampaikan dalam Seminar Internasional “Islam Menghadapi Perubahan di Era Global”, aula Rektoran IAIN Imam Bonjol Padang, Senin 28 November 2007.

[1] Syarî‘at adalah “jalan agama yang benar” (the right way of Religion) atau agama Islam itu sendiri yang lebih luas dari ibadah-ibadah formal dan ayat-ayat hukum yang diturunkan kepada Nabi Mhammad s.a.w. Lihat: ‘Abdullah Yûsuf ‘ہlî, The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary (Brendwood, Marryland: Amana Corporation, 1409 H/1989 M), hal. 1297, catatan kaki no. 4756.

[2] M. Lawrance Friedman, American Law (New York/London: W.W. Norton & Company), hal. 1-5.

[3] Musthafâ Ahmad az-Zarqâ’, al-Madkhal al-Fiqh al-‘آm (Bairut: Dâr al-Fikr, 1966-67), hlm. 58-59; juga lihat Rifyal Ka‘bah, Hukum Islam di Indonesia: Perspektif NU dan Muhammadiyah (Jakarta: Universitas Yarsi, 199), hal. 60-62.

[4] Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad (Kuala Lumpur: The Other Press, 2002), hal. 52-55.

[5]Nico Wilterdink (Professor of Sociology, University of Amsterdam and State University of Utrecht. Author of, “Pattern of Social Change”), artikel “Pattern of Social Change”, CD-ROM Encyclopaedi Britannica. 1994-2002 Encyclopaedia Britannica, Inc.

[6] إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(ar-Ra‘d 11).

[7] وَتِلْكَ اْلأََيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ 0 0

[8] Malek Bennabi, Syurûth an-Nahdhah, diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh ‘Umar al-Masqawî dan ‘Abd ash-Shabûr Sâhin (Damascus: Dâr al-Fikri, 1979), hal. 148-159.

[9] Dia mengatakan, kemajuan ummat manusia dalam sejarah melalui tiga fase penting. Pertama adalah fase teologis yang didominasi oleh agama. Kedua adalah fase metafisis dengan ciri pemikiran spekulatif. Ketiga adalah fase terakhir, yaitu fase teori ilmiah berdasarkan penelitian empiris. Nico Wilterdink, passim.

[10]“Dalam dunia permodalan internasional global, perbankan Islam tidaklah sebuah kekuatan besar, tetapi peranannya di dunia Islam dan pengaruhnya pada dunia luas berpotensi besar.” Jean-Fronçois Seznec, “Ethics, Islamic Banking and the Global Financial Market”, Fletcher Forum of World Affairs, Winter-Spring 1999, hal. 5.

[11] Ali Khan, “The Reopening of the Islamic Code: Second Era of Ijtihad”, University of Saint Thomas Law Journal, Fall 2003, hal. 12 atau seperti diakses melalui Westlaw website.

[12] Marjanne Termorshuizen berkomentar tentang hukum Belanda di Indonesia: “Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Belanda, hasil kodifikasi baru, yang pada abad 19 untuk bagian terbesar diberlakukan di wilayah Hindia Belanda, tidaklah dalam dirinya sendiri buruk. Bahkan di Belanda sendiri, kitab-kitab itu masih juga berlaku sekalipun dengan jumlah besar perubahan dan penyesuaian. Hal serupa, dalam kadar berbeda, terjadi juga di Indonesia, sesudah kemerdekaan tahun 1945. Sebab itu pula, bilamana di Indonesia sekarang ini berkembang tuntutan untuk menghapuskan atau mengganti secara total 'hukum kolonial', maka harus kita sadari bahwa kelemahan hukum (warisan zaman) kolonial dan keberlakuannya di Indonesia tidak semata terkait pada sifat 'kolonialnya', melainkan lebih pada kenyataan bahwa pembuat Undang-Undang Indonesia sampai saat ini belum berkesempatan menyesuaikan perundang-undangan yang ada dengan tuntutan zaman kini . . .” Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1999), hlm. 361-362.

[13] Shûfi Abû Thalib, Tathbîq asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah Fî al-Bilâd al-‘Arabiyyah (Cairo: Dâr an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1975), hal. 77-82.

[14] Sayyid ‘Abdullah ‘Ali Husein, al-Muqâranât at-Tasyrî‘iyyah Bayn al-Qawânîn al-Wadh‘iyyah al-Madaniyyah wa at-Tasyrî‘ al-Islâmî: Muqâranah Bayn Fiqh al-Qanün al-Faransî wa Mazhab Imâm Mâlik r.a., Vol. I (Cairo: Dâr as-Salâm, 2001), hlm. 50-51.

[15] John A. Makdisi, “The Islamic Origin of the Common Law”, 77 North Carolina Law Review, (June 1999), hal. 1639-1661.

[16] “International Conference on Harmonisation of Shari‘ah and Civil Law 2: Towards a Methodology of Harmonisation”, Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur, 29th-30th June 2005.

No comments:

Post a Comment