Tuesday, February 16, 2010

Kebijakan Mahkamah Agung terhadap Penerapan Syari‘at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD

Kebijakan Mahkamah Agung terhadap Penerapan Syari‘at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)â

Oleh Rifyal Ka‘bah

Syari‘at Islam dalam banyak bidang sebenarnya berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Propinsi NAD. Landasan awal penerapan syari‘at terdapat dalam dasar negara berupa Ketuhanan Yang Maha Esa di mana menurut Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Penerapan syari‘at bagi ummat Islam merupakan bentuk ibadat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penerapan Syari‘at Islam di Propinsi NAD adalah cerminan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda, tetapi tetap satu). Ia adalah bagian dari Otonomi Khusus yang diberikan kepada Aceh. Butir (a) Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang berhubungan dengan keistimewaan Aceh berbunyi: "Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang." Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan di Jakarta tanggal 9 Agustus 2001.

Penerapan Syari‘at dalam UU NAD dapat dilihat dari adanya Mahkamah Syar‘iyah. Mahkamah Syari‘ah adalah Mahkamah Syari‘at Islam atau peradilan berdasarkan Syari‘at Islam. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU NAD: “Mahkamah Syar‘iyah Propinsi NAD adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Propinsi NAD yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.”

Pasal 25 ayat (1) menjelaskan: “Peradilan Syari‘at Islam di Propinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar‘iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.” Sementara itu ayat (2) Pasal 25 menjelaskan: “Kewenangan Mahkamah Syar‘iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Syari‘at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi NAD.” Qanun Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah (Perda) Propinsi NAD yang di Aceh disebut Qanun dan pada propinsi-propinsi lain di Indonesia disebut Perda (Pasal 1 ayat 80).

Berdasarkan UU NAD, maka Mahkamah Syari‘ah tingkat pertama ada di Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syari‘ah tingkat banding hanya ada di ibu kota Propinsi NAD. Sedangkan Mahkamah tingkat kasasi tetap berada pada Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.

Kebijakan Mahkamah Agung tidak mungkin terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain adalah UU No 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut undang-undang ini, Mahkamah Agung berfungsi mengadili (Ps 30, 34.78), melakukan pengawasan (Ps 32, 36), memberikan nasehat (Ps 35, 37), melalukan judicial review (Ps 31, dan membuat pengaturan (Ps 76). Di antara keempat fungsi tersebut, maka fungsi pokok Mahkamah Agung adalah mengadili dengan menjaga uniformitas putusan-putusan pengadilan, yang dulu disebut eenheid van rechtspraak, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat fungsi di atas berlaku untuk semua jenis peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung, termasuk Mahkamah Syar‘iyah di Propinsi NAD. Sebagai peradilan kasasi, maka Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pokoknya akan memeriksa perkara-perkara kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan kepadanya oleh Mahkamah Syar‘iyah. Seperti halnya putusan kasasi yang diajukan oleh jenis pengadilan yang lain, maka perkara-perkara kasasi dari Mahkamah Syari‘yah bisa ditolak atau dikabulkan, tergantung kepada ada atau tidak adanya kesalahan hakim pada tingkat peradilan yang lebih rendah dalam memeriksa perkara-perkara tersebut sebelumnya.

UU NAD tidak menjelaskan hubungan Mahkamah Syar‘iyah dengan empat jenis pengadilan yang sudah ada, kecuali pada Pasal 27 di mana dinyatakan bahwa sengketa wewenang antara Mahkamah Syari‘ah dan Pengadilan di lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung. UU ini mendiamkan sama sekali tentang hubungan atau perbedaan wewenang antara Mahkamah Syar‘iyah dan Pengadilan Agama.

Pertanyaan yang belum terjawab: Apakah Mahkamah Syari‘ah merupakan Pengadilan Agama yang diperluas untuk Propinsi NAD, ataukah pengadilan berdiri sendiri, di samping Pengadilan Agama, yang berwenang khusus memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara berdasarkan Syari‘ah Islam yang akan diatur oleh Qanun Propinsi NAD?

Pelaksanaan Syari‘ah Islam di Aceh seperti diatur oleh UU NAD adalah dalam konteks Negara Kesatuan RI dan Syari‘at Islam yang berlaku di propinsi ini tentu dalam konteks tersebut. Mana pun dari kedua opsi di atas yang menjadi pilihan, maka baik hukum materiil maupun hukum acara yang diberlakukan di Mahkamah Syari‘ah tetap hukum materiil dan hukum acara yang sama yang berlaku di Pengadilan Agama dan Pengadialn Umum, dan untuk hal-hal yang bersifat khusus akan diatur dalam Qanun Propinsi Aceh. Sebagai Perda, maka Qanun mana pun di Propinsi NAD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di Negara Kesatuan R.I. Bila terjadi pertentangan, maka Mahkamah Agung yang berfungsi melakukan judicial review dapat menyatakan bahwa Perda atau Qanun tertentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kebijakan Mahkamah Agung terhadap Mahkamah Syari‘iyah dapat dilakukan melalui fungsi pengawasan, pemberian nasehat (atau arahan) dan pengaturan, khususnya yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Pengawasan dan pemberian nasehat yang diharapkan adalah untuk menjaga agar Mahkamah Syari‘ah berjalan dalam sistem hukum nasional dan agar Mahkamah Syar‘iyah menjadi lembaga peradilan mandiri “yang bebas dari pengaruh pihak mana pun” sesuai dengan amanat undang-undang.

Khusus mengenai fungsi pengaturan, maka kebijakan yang diharapkan dari Mahkamah Agung dalam waktu dekat ini adalah mengenai wewenang mengadili antara Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar‘iyah di satu pihak, dan antara Mahkamah Syar‘iyah dan Pengadilan Negeri di lain pihak, menyangkut jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan di atas.

/



â Disampaikan dalam seminar Forum Keprihatinan Untuk Aceh, Hotel Santika, Jakarta, Jum‘at 8 Maret 2002.

No comments:

Post a Comment