Tuesday, February 16, 2010

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tandingan

Oleh Rifyal Ka’bah

Pendahuluan

Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama (Jakarta: 2004), diketuai oleh Siti Musdah Mulia, meluncurkan sebuah buku kecil berjudul “Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam”. Gagasan ini mendapat tanggapan yang luas, antara pihak yang pro dan contra, dari berbagai kalangan masyarakat, terutama media massa dan akademik. Hal itu, antara lain karena kontroversi yang ditimbulkannya, pendanaan proyek dari pihak asing, dan pengatasnamaan Departemen Agama.

Dalam tulisan ini, untuk memudahkan, tim tersebut dirujuk sebagai Perumus dan gagasan yang dikemukan dirujuk sebagai KHI Tandingan.

Pembaruan Islam

Pembaruan yang diajukan oleh Perumus KHI Tandingan bukanlah dalam konteks tajdîd (pemurnian) dan ishh (perbaikan terhadap fasâd), tetapi dalam pengertian bid‘ah (penyimpangan) dan taghyîr (perubahan) dari hukum Islam yang asli.

Pertama, pembaruan Islam dalam bentuk tajdid adalah dalam pengertian i‘âdah (pengembalian kepada bentuk asli) atau ihyâ’ (penumbuhan kembali) teks, pemahaman dan praktek agama yang sudah terkena erosi dan pembusukan dalam sejarah. Pembaruan tajdid berdasarkan kepada sebuah Hadits riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa pada pengujung setiap seratus tahun akan lahir seorang pembaharu (mujaddid) yang akan memperbaharui agama (mengembalikan kepada bentuk aslinya atau menghidupkan kembali agama yang murni). Para fuqaha’ memahami bahwa seratus tahun yang dimaksud tidak mesti dalam pengertian literal, tetapi menunjuk kepada priode yang panjang dalam sejarah di mana dalam priode tersebut telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan pembusukan-pembusukan.

Pembaruan tajdîd sering dihubungan dengan gagasan Ibnu Taymiyah dan diikuti oleh gerakan Muwahhidin (Wahhabi di Arabia). Tajdid juga bergema di Indonesia melalui gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain.

Kedua, pembaruan Islam dalam bentuk ishlâh adalah dengan pengertian ishlâh al-fasâd (perbaikan terhadap kerusakan). Ishh (perbaikan) adalah lawan dari fasâd (kerusakan). Pembaharu (mushlih) bertugas memperbaiki pemahaman dan praktek Islam yang telah dirusak, sebagian atau seluruhnya, oleh kelompok tertentu masyarakat, atau rusak dalam perjalanan sejarah.

Dalam surat Hud 88, seorang nabi menyatakan bahwa fungsinya adalah melakukan ishlah dalam batas kemampuan dan dalam melakukan itu, ia mengharap taufik dari Allah dan berserah diri kepada-Nya. Dalam konteks ini, seorang nabi datang kepada ummatnya menyampaikan larangan Allah dan larangan tersebut tidak hanya terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap dirinya sebagai mushlih. Jadi sikap mendua bukanlah sikap pembaru dan ia tidak dapat membiarkan kerusakan terjadi dalam masyarakat.

Dalam an-Nisâ’ 114, ishlah adalah perbaikan hubungan masyarakat (ishlâh baynan-nâs). Dalam konteks hubungan masyarakat, banyak pembicaraan yang tidak berisikan kebaikan, kecuali pembicaraan orang yang menyuruh bersedekah, atau melakukan ma‘rûf, atau melakukan ishlâh di kalangan masyarakat. Ishlâh hanya bernilai sehingga mendapat balasan Allah bila didasarkan untuk mengharapkan keridhaan Allah dan bukan karena maksud-maksud lain. Jadi, pembaruan ishlah didasari atas iman yang kuat dan iktikad (niat) baik karena Allah.

Dalam al-Baqarah 220, ishlâh adalah dalam konteks perbaikan terhadap nasib anak yatim dengan mendidik dan mengurus harta bendanya sampai ia dewasa. Ia bisa tinggal dengan keluarga yang mendidiknya dan bila memerlukan, pengasuh dapat menggunakan sebagian harta anak yatim, tetapi berdasarkan kepatutan (ma‘rûf). Pengasuh yang memperhatikan pendidikan dan pemeliharaan anak yatim ini disebut mushlih dan pengasuh yang tidak memperhatikannya disebut mufsid.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka pembaruan dengan pengertian ishlâh menurut aliran Salaf (para pendahulu yang baik dalam Islam) adalah pembaruan sosial. Inilah salah satu bentuk pembaruan, misalnya, seperti yang dipahami oleh al-Afghani dan Muhammad ‘Abduh sewaktu mereka menerbitkan majalah al-‘Urwah al-Wushthâ di Paris di masa lalu dan diteruskan di tempat-tempat lain dunia Islam. Mereka melihat bahwa tanpa perbaikan sosial dalam segala bidang sesuai tuntunan Islam, maka ummat Islam tidak akan menemukan identias diri di dunia modern dan tidak akan mampu menjawab tantangan zaman. Gagasan mereka juga diikuti di Indonesia antara lain oleh berbagai organisasi massa dan kelompok Islam.

Dapat disimpulkan bahwa gagasan pembaruan hukum Islam yang diprakarsai oleh Perumus KHI Tandingan tidaklah mengikuti tradisi pembaruan tajdîd dan ishh seperti yang dicanangkan dalam Islam, tetapi pembaruan liberal yang tidak terkait dengan kaedah-kaedah hukum Islam yang dikenal di dunia.

Hukum Islam

Hukum Islam dikenal secara luas di selruruh dunia, bersumber dari Qur‘an, Hadits dan ijtihad para mujtahid dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Qur’an dan Hadits. Perumus KHI Tandingan, misalnya, menantang Qur’an dan Hadits dengan melarang poligami, membolehkan adopsi anak, membolehkan nikah kontrak, membolehkan wanita menjadi wali nikah, menyamakan waris anak laki-laki dan perempuan, menyamakan kesaksian laki-laki dengan wanita, memberikan masa tunggu untuk pria yang bercerai, membolehkan perkawinan beda agama dan lain-lain.

Hukum Islam adalah hukum keagamaan yang diterima berdasarkan keimanan dan ketaatan kepada perintah dan larangan agama dalam kitab suci. Pemahaman dan praktek agama ini diterima melalui sebuah tradisi yang tidak terputus sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w. Inilah yang disebut as-sunnah al-muttaba‘ah. Sementara itu Perumus KHI Tandingan hanya mengandalkan logika yang belum tentu benar dan keluar dari tradisi sambung bersambung. Mereka membuat tradisi baru yang tidak pernah diwariskan oleh pembuat tradisi, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Jadi apa yang disebut pembaruan hukum Islam oleh Perumus tidaklah dapat disebut pembaruan hukum Islam (karena sudah berada di luar koridor pembaruan Islam itu sendiri), tetapi pembaruan berdasarkan pendapat gado-gado untuk memenangkan prinsip-prinsip yang datang dari dunia Barat.

Perumus juga menyebut bahwa pembaruan mereka dilakukan berdasarkan kemaslahatan, teori kemaslahatan (mashlahah) tidak didukung oleh mayoritas fuqaha‘ karena ada masalah krusial dari segi ‘aqidah dalam menetapkan kemaslahatan. Apakah teks-teks hukum dari Qur’an dan Hadits tidak mengandung kemaslahatan manusia sehingga perlu keluar dari teks-teks tersebut dan membuat penafsiran baru yang bertentangan? Apa hak manusia sebagai hamba Allah dalam menetapkan bahwa ayat atau Hadits tertentu tidak mashlahah sehingga dapat diumah atau disimpangkan dari pengertin aslinya? Bila demikian, maka teks-teks tersebut tidak untuk kepentingan manusia. Siapa yang menetapkan kemaslahatan tersebut, apakah Allah dan Rasul, atau manusia dengan logikanya yang terbatas?

Perumus KHI Tandingan menempatkan dirinya sebagai pembaharu hukum Islam dan dengan lancang telah mengkritik hukum Islam dari nushush Qur’an dan Hadits serta hasil rumusan para imam mazhab sekaliber Imam Syafi‘i dan imam-imam mazhab yang lain yang rendah diri. Rumusan para imam ini dicap dengan sebutan sinis, sebagai fiqh “purba”, fiqh “padang pasir” dan lain-lain. Yaitu para imam yang hafal Qur’an, tafsir, Hadits dan syarah Hadits, yang telah meramu berbagi metodologi hukum Islam di mana bahasa ibu mereka adalah bahasa Arab. Sekarang dengan penguasaan bahasa dan warisan Islam yang terbatas, beberapa “orang besar” dari Indonesia menantang tradisi dan pemahaman yang telah berkembang selama 14 abad, hanya untuk menyesuaikan diri dengan beberapa prinsip yang datang dari luar.

Pendekatan utama Perumus KHI tandingan bukan pendekatan hukum Islam, tetapi pendekatan (1) gender, (2) pluralisme, (3) hak asasi manusia, dan (4) demokrasi. Karena alasan berpijak yang berbeda, maka hasil rumusannya juga berbeda, menjadi di luar konteks pembaruan hukum Islam yang dikenal dalam khazanah hukum Islam itu sendiri.

Rumusan KHI Tandingan ini menurut Perumus berdasarkan maqashid al-syari‘at yang tidak dikenal dalam khazanah hukum Islam. Menurut mereka, tujuan syari‘at adalah untuk menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan ummat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan sosial. Sementara itu, maqâshid al-syaîi‘at menurut para fuqaha’ bertujuan memelihara (1) agama, (2) akal pikiran, (3) keturunan, (4) kehormatan, dan (5) harta benda. Dengan merubah pengertian teks-teks agama dan membuat pemahaman sendiri, mereka sebenarnya telah merusak agama dan merusak maksud-maksud syari‘at yang lain.

Menurut mereka, KHI harus menyesuaikan diri dengan berbagai konvensi internasional dan hukum nasional yang menganut persamaan gender (bahwa kaum laki-laki betul-betul sama dengan kaum perempuan), pengertian hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip Islam dan lain-lain (hal. 10). Jadi hukum Islam sebagai hukum ilahi harus menyesuaikan diri dengan pendapat manusia yang dapat salah atau benar dan hukum lain, dan bukan sebaliknya.

Pembaruan Hukum di Beberapa Negara Muslim

Pembuat KHI Tandingan memuji Tunisia, Suria, Mesir, Yordania dan Irak yang telah melakukan pembaruan hukum keluarganya (hal.12-16), yang menurut mereka dilakukan melalui empat pendekatan seperti yang disinggung di atas, yaitu memperhatikan prinsip gender, hak asasi manusia, pluralisme dan demokrasi. Dalam hal ini, Perumus kelihatan tidak mengerti situasi sosial-politik negara-negara ini.

Sebagai contoh, dalam hal penegakan demokrasi, misalnya, negara-negara ini mirip “demokrasi terpimpin” ala Orde Lama atau “demokrasi Pancasila” ala Orde Baru, bahkan sebenarnya demokrasi di negara-negara tersebut lebih buruk dari pengalaman pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Di negara-negara ini pemerintahan berganti hanya bila Raja atau Presiden telah wafat, atau digulingkan melalui coup d’etât. Selain itu, kecuali di Tunisia, pembaruan yang dilakukan masih dalam konteks hukum Islam yang diakui umum di seluruh dunia Islam. Bahkan pembaruan UU No. 1 Tahun 2000 (disebut secara salah oleh Perumus: UU 100 Tahun 1985), yang dikenal dengan nama UU Khulu‘, karena membolehkan wanita minta cerai, sudah sangat terlambat, sementara di Indonesia gugatan cerai oleh suami telah diberlakukan sejak tahun 1981, yaitu sejak KHI diberlakukan. Ketentuan khulu‘ memang sudah diatur dalam hukum Islam (fiqh), tetapi belum sempat masuk dalam perundang-undang Mesir sebelumnya.

Mengenai larangan poligami dan kebolehan mengangkat anak di Tunisia tidak terlepas dari kebijakan Presiden Bourgeba yang diktator yang pro Westernisasi di negerinya dan tidak mentotelir pendapat yang berbeda dan gerakan Islam. Sekiranya Tunisia berada dalam suasana demokrasi dan kebebasan penuh, maka negara muslim Tunisia tidak akan mungkin melahirkan produk perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam tersebut.

Jadi, perundang-undangan tentang hukum negara di empat negara ini tidak dapat diajadikan alasan bahwa di sana telah dilakukan pembaruan bertolak dari prinsip-prinsip (1) gender, (2) pluraliame, (3) hak asasi manusia, dan (4) demokrasi.

Penutup

Prakarsa Perumus KHI Tandingan sebenarnya bukanlah sebuah gejala baru di dunia Islam. Jauh sebelumnya telah muncul berbagai konsep sempalan. Misalnya gagasan sekularisasi Syekh ‘Ali ‘Abd ar-Râziq pada tahun 20an dan Khalid Muhammad Khalid di tahun 40an di Mesir; gagasan reformasi Mahmoud Taha di tahan 70an di Sudan dan muridnya, ‘Abdullahi an-Na’im, di Sudan/AS sampai sekarang; gagasan pembaruan Abu Zeid di Mesir/Belanda sampai sekarang; gagasan sekularisasi Cak Nur di Indonesia di tahun 70an; gagasan reaktualisasi Munawir Sjazali di tahun 80an; gagasan liberal JIL dan kelompok Ibu Musydah pada waktu itu. Semuanya dihubungankan oleh benang halus atau kasar karena takjub dengan nilai-nilai yang datang dari Barat, dukungan moril dan materil Barat, serta keinginan untuk merombak ajaran Islam berangkat dari paham liberal..

Banyak dari “pembaru” sempalan ini menyatakan taubat kepada Allah di akhir hayat mereka. Misalnya adalah ‘Ali ‘Abd ar-Râziq, seperti diceritakan oleh salah seorang anak beliau kepada Prof. M. al-‘Imrah di Cairo, begitu juga Khalid M. Khalid yang kemudian menjadi penulis yang digemari pembaca muslim. Gagasan “sekularisasi” Cak Nur sejak mendapat banyak kritikan dan protes di tahun 70an, sekarang pun tidak beliau kembangkan lagi. Pak Munawir setelah menuai kritik dan protes, dan sampai beliau meninggal dunia, kita tidak lagi mendengar argumentasi tambahan dari beliau tentang gagasan “reaktualisasi ajaran Islam” tersebut. Kita juga berharap bahwa Perumus KHI Tandingan dapat kembali ke jalan yang benar mengikuti tradisi yang diikuti di dunia Islam sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w. Ini akan banyak tergantung kejujuran ilmiah dan kejujuran ‘aqidah, dan satu lagi, sampai di mana mereka dapat menjaga jarak dari supporter asing “God’s Father” mereka di luar negeri, terutama dari segi dana dan publikasi. Proyek ini seperti mereka akkui dibiayai oleh Asia Foundation dan mungkin juga oleh sumber lain. Tentang pengatasnamaan Departemen Agama RI, maka itu sudah dibantah oleh Menteri Agama Sendiri.

Patut juga disinggung di sini, proyek KHI yang ada sekarang, pada mulanya akan dibiayai oleh Asia Foundation. Ketika gagasan tersebut disampaikan kepada Presiden Soeharto, perasaan kebangsaan dan keislaman beliau menjadi terusik. Di samping kritikan-kritikan keras kepada Presiden Seoharto tentang politik Islamnya, gagasan beliau untuk membiayai proyek hukum Islam dari dana Indonesia sendiri, adalah suatu yang positif. Akhirnya proyek ini menggunakan dana kepresidenan.

&

No comments:

Post a Comment