Tuesday, February 16, 2010

Legal Justice & Moral Justice

Legal Justice & Moral Justice â

Oleh Rifyal Ka'bah

Persoalan pokok di sini adalah mengenai justice (keadilan) dalam hubungannya dengan norma hukum dan norma moral. Pertanyaan pertama adalah: Apakah keadilan tersebut? Pertanyaan selanjutnya: Apakah terdapat perbedaan antara keadilan hukum dan keadilan moral dan bagaimana norma moral dapat meningkat menjadi norma hukum serta implikasinya dalam konteks Indonesia? Inilah beberapa permasalahan yang dibahas dalam makalah ini.

Justice (Keadilan)

Justice (keadilan) dalam bahasa Inggeris berasal dari kata just [Perancis juste, Latin justus, dari kata jus (hukum)] yang berarti having a basis in or conforming to fact or reason (mempunyai dasar dalam fakta atau sesuai dengan fakta atau akal) atau conforming to a standard of correctness (cocok dengan standard tentang suatu yang betul) atau acting or being in conformity with what is morally upright or good (berbuat atau keadaan sesuai dengan apa yang dipandang baik atau bagus secara moral).[1] Di sini terlihat, adil adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau logika dan sesuatu yang sesuai dengan norma baik dan buruk.

Kata justice diterjemahkan dengan kata Indonesia keadilan yang berasal dari kata Arab adil (`adl) yang antara lain berarti "lurus", "konsisten", "berimbang", "sama" dan "patut".[2] Ini mirip dengan pengertian yang diberikan oleh para penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa adil adalah tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak atau berpegang kepada yang benar; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.[3] Ia adalah "placing something in its rightful place where it belongs" (menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar di mana ia berasal) dan juga "according equal treatment to others or reaching a state of equilibrium in transaction with them." (memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain atau mencapai suatu keadaan berimbang dalam transaksi dengan orang lain).[4] Sebagai istilah hukum, al-‘adl dalam bahasa Arab berarti al-inshâf atau i‘thâ’ al-mar’i mâ lahû wa akhaza mâ ‘alayhi (memberikan apa yang menjadi milik seseorang dan mengambil apa yang menjadi haknya).[5] Di sini terlihat, adil berhubungan dengan hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dibayarkan; yaitu dari kata Yunani jus yang mengandung pengertian hukum (law) dan hak (right).[6]

Keadilan berhubungan dengan tatanan masyarakat. Hans Kelsen, misalnya, menyatakan bahwa pertama sekali, keadilan adalah sebuah kualitas tatanan masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia, yang mungkin diwujudkan, tetapi tidak mesti selalu terwujud. Selanjutnya, keadilan adalah sebuah norma manusia, bila tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma sebuah tatanan masyarakat yang dipandang adil. Kapankah sebuah tatanan masyarakat dapat dikatakan adil? Kelsen menjawab, bila tatanan masyarakat tersebut mengatur tingkah laku anggota-anggotanya dengan cara yang dapat memuaskan semua orang. Dengan kata, lain mereka menemukan kebahagiaan di dalam tatanan tersebut. Jadi, keadilan merupakan kebahagiaan sosial. Ini sejalan dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa orang yang adil akan merasakan kebahagiaan dan orang yang tidak adil tidak akan merasakan kebahagiaan.[7]

Kebahagiaan yang dimaksud bukanlah kebahagian individual belaka, tetapi bersifat timbal baik; yaitu menyenangkan bagi kita sendiri dan menyenangkan bagi orang lain. Sungguhpun demikian, tidak ada tatanan masyarakat yang betul-betul dapat memuaskan semua orang tanpa kecuali. Keadilan dan kebahagiaan yang mungkin diwujudkan adalah yang bersifat umum, yang mencakup sebanyak mungkin orang. Ia adalah kebahagian sebesar mungkin dari sebesar mungkin individual (the greatest possible happiness of the greatest possible number of individuals), seperti diungkapkan oleh Jeremy Bentham. Ia bukanlah keadilan yang bermakna subyektif, tetapi bermakna obyektif kolektif. Untuk itu perlu dipahami tentang pemuasan kebutuhan-kebutuhan tertentu "recognized by the social authority, the lawgiver, as needs worthy of being satisfied, such us the need to be fed, clothed, and the like."[8] (yang diakui oleh otoritas masyarakat, dalam hal ini pembuat hukum, sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipuaskan, seperti kebutuhan kepada pangan, pakaian perumahan dan lain-lain).

Menurut Kelsen, keadilan yang dapat diwujudkan adalah keadilan yang bersifat relatif sesuai dengan keterbatasan manusia. Baginya justice dari sudut pandangan seorang ilmuwan adalah bahwa tatanan masyarakat memberikan perlindungan terhadap suburnya pencarian kebenaran. Ia mengatakan:

"My" justice, then, is the justice of freedom, the justice of peace, the justice of

democracy--the justice of tolerance.[9]

Legal Justice

Legal justice dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. Adil atau tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan atau putusan seorang hakim sangat ditentukan oleh representasi moral justice di dalamnya.

Negara Indonesia yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 adalah negara "yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Karena itu, Negara melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 menyatakan:

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Kahakiman adalah salah satu dari tiga kekuasaan dalam negara yang khusus menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Sifat merdeka menunjukkan kemandirian hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya tanpa campur tangan pihak lain, baik eksekutif maupun legislatif atau lainnya. Sungguhpun demikian, kemerdekaannya tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku. Jadi, di samping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetapkan apa yang adil dan tidak adil, ia juga harus memutus sesuai dengan apa yang dipandang adil oleh hukum. Ia antara lain terikat oleh hukum materiil dan hukum acara yang ada.

Pertanyaan yang selalu muncul adalah tentang hukum materiil dan hukum acara itu sendiri, apakah sudah menggambarkan keadilan moral yang dianut oleh mayoritas masyarakat? Hukum Indonesia kontemporer untuk bagian terbesar masih terdiri dari warisan hukum kolonial. Dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 secara de jure tidak otomatis terjadi transformasi dari hukum Belanda ke hukum Indonesia. Dalam Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru."

Hukum perdata (Bergerlijk Wetboek), hukum dagang (Wetboek van Koophandel), hukum acara perdata (Reglement op de Rechtvordering), hukum acara pidana (Reglemen op de Strafvordering), hukum pidana (Wetboek van Strafrecht voor Indonesie) dan lain-lain adalah hukum materiil dan hukum acara buatan atau berbau Belanda. Seorang peneliti Belanda menyatakan bahwa sekarang ini di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, terdapat sebanyak lebih kurang 400 peraturan warisan Hindia Belanda yang tidak pernah dialihbahasakan, namun juga tidak pernah dicabut, dievaluasi maupun direvisi. Ia mengatakan:

Selama revisi atas perundang-undangan Hindia Belanda belum dituntaskan dan Kitab-kitab Undang-Undang tahun 1848 belum digantikan oleh undang-undang yang baru, maka orang-orang dari Belanda yang bersentuhan dengan Indonesia akan kerap menjumpai perkara-perkara yang kalau tidak mengingatkannya pada hukum nasionalnya sendiri masih berupa duplikasi langsung dari hukum tempat asalnya tersebut. Berkenaan dengan hal ini, hukum perikatan, dan belum lama ini juga hukum kebendaan masih menunjukkan kemiripan dengan hukum Belanda yang mengatur hal serupa, setidaknya sepanjang apa yang masih termaktub dalam KUHPerdata lama. Di samping itu, pengembangan hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada Belanda. Bahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam waktu dekat ini akan disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas, menunjukkan keterpengaruhan yang kuat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama.[10]

Seperti terlihat dari pendapat Kelsen di atas, tampaknya memuaskan keadilan setiap orang jelas sulit diwujudkan, karena itu penekanan keadilan dapat difokuskan pada pendapat mayoritas. Keadilan yang dirasakan oleh mayoritas penduduk dapat dipandang sebagai keadilan yang mewakili masyarakat secara umum.

Keadilan mayoritas membawa kita kepada sistem demokrasi yang berlaku di negara-negara modern. Produk perundang-undangan yang mencerminkan keadilan hukum berasal dari lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis dan dari pemerintah yang sah. Sementara itu, para hakim yang diangkat berdasarkan undang-undang juga melahirkan yurisprudensi yang dapat digunakan oleh para hakim di kemudian hari sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Dengan demikian, sebenarnya semakin demokratis sebuah sistem politik dan hukum dalam sebuah negara, sepatutnya semakin adil keadilan hukum di negara tersebut. Pertanyaan yang juga muncul: Apakah wakil-wakil rakyat yang membuat undang-undang dan memberi mandat untuk membentuk pemerintahan, kemudian pemerintah atas mandat ini mengangkat para hakim, sudah merupakan representasi mayoritas yang mencerminkan keadilan moral masyarakat?

Suatu yang sangat menentukan juga dalam hal ini adalah kualitas individu yang dipilih sebagai pembuat undang-undang dan penegak hukum dan keadilan dalam negara yang dapat menggambarkan citra hukum dan keadilan masyarakat dan kualitas anggota masyarakat yang mereka wakili. Lemah atau kuatnya penegakan hukum dan keadilan adalah cerminan dari pemahaman hukum dan rasa keadilan masyarakat secara umum. Anggota DPR kita, pemerintah kita dan hakim kita adalah bayangan dari wajah bangsa Indonesia dalam masa tertentu.

Sebuah gejala yang sangat mengkhawatirkan penegakan hukum dan keadilan, termasuk di Indonesia, adalah keadilan hukum negara yang tidak sejalan dengan keadilan moral masyarakat. Dengan kata lain, adanya putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan norma-norma masyarakat. Dampak langsung gejala ini, pertama adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada keadilan hukum negara, dan kedua, timbulnya inisiatif masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri yang sering disebut sebagai main hakim sendiri.

Salah satu permasalahan hukum di Indonesia berhubungan dengan pembentukan hukum nasional yang mewakili norma hukum dan keadilan mayoritas masyarakat. Pertanyaan adalah: Apakah Indonesia sudah mempunyai sebuah hukum nasional yang mencerminkan budaya hukum masyarakat secara umum?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilihat dari perkembangan hukum di Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, pemerintah kolonial Belanda telah mengendalikan berbagai sistem hukum di Nusantara. Setelah merdeka, di samping meneruskan warisan Belanda, Indonesia juga telah berusaha menumbuhkan hukum yang lebih berciri Indonesia. Sungguhpun demikian, para ahli hukum sering berpendapat bahwa hukum Indonesia saat ini bersumber kepada tiga sistem hukum, yaitu hukum Barat, hukum adat dan hukum Islam.[11] Hukum nasional Indonesia pada masa depan akan banyak ditentukan oleh interaksi, bahkan pertarungan, antara ketiga sistem hukum ini.

Moral Justice

Moral justice tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang tepenting adalah agama. Agama menetapkan tentang norma-norma baik dan buruk, benar dan tidak benar, adil dan tidak adil. Dalam moralitas Islam, misalnya, kemusyrikan betul-betul merupakan ketidakadilan yang besar. Menyamakan Tuhan Maha Pencipta dengan manusia sebagai makhluk adalah sebuah ketidakadilan.

Agama mengatur tentang cara menimbang dan menakar, memberi dan menerima, memberikan kesaksian, bertransaksi, menjadi penengah, membagi, memperlakukan orang lain (teman, tetangga dan lawan), menyelenggarakan pemerintahan dan sistem peradilan, tentang kepatuhan kepada hukum dan lain-lain. Agama juga mengajarkan tentang membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukkan dengan kebaikan, hukuman, sifat memaafkan, memberi lebih baik daripada menerima, bersikap tulus, menghilangkan kemunafikan dan lain-lain.

Perundang-undangan Indonesia sangat mendukung keadilan hukum yang berdasarkan keadilan moral agama. Ini terlihat secara umum dari Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan: "Peradilan dilakukan Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa." Bahkan khusus mengenai Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan: "Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa." Dengan formula seperti ini berarti hakim memutuskan perkara berdasarkan keadilan ilahi. Dalam hal ini banyak interpretasi yang dapat diberikan tentang keadilan ilahi, antara lain:

(1) Keadilan ilahi adalah putusan hakim berdasarkan rasa keadilan yang ditanamkan Tuhan dalam dirinya atau berdasarkan hati nuraninya.

(2) Keadilan ilahi adalah putusan hakim berdasarkan hukum ilahi seperti termaktub dalam kitab suci.

(3) Keadilan ilahi adalah hukum materiil dan hukum acara yang merepresentasikan rasa keadilan yang ditanamkan dalam diri manusia atau berdasarkan hati nurani.

(4) Keadilan ilahi adalah hukum materiil dan hukum acara yang merepresentasikan hukum ilahi seperti termaktub dalam kitab suci.

(5) Keadilan ilahi adalah keadilan yang sesuai dengan kebenaran logika dan norma-norma yang berasal dari Tuhan.

(6) Keadilan ilahi adalah gabungan dari semua point di atas.

Hubungan antara keadilan hukum dan keadilan moral masyarakat dapat dilihat dari interpretasi yang kita pilih tentang keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga dapat dilihat dari janji atau sumpah jabatan yang diucapkan oleh seorang hakim sewaktu ia diangkat menjadi hakim pengadilan. Dengan sumpah atau janji ini, hakim telah mengikutsertakan Tuhan dalam profesinya bahwa ia hanya bertanggungjawab kepada Tuhan Maha Esa dan hati nuraninya sendiri dalam mentapkan hukum bagi pencari keadilan. Bahkan sekiranya hukum positif tidak menentukan sesuatu untuk kasus yang dihadapkan kepadanya, ia harus memutus berdasarkan rasa keadilan yang tertanam dalam dirinya. Inilah salah satu makna yang dapat dipahami dari Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.

Hukum positif yang tidak sejalan dengan keadilan moral berdasarkan agama sangat membingungkan bagi seorang hakim yang berkeyakinan akan adanya Tuhan Maha Esa, Maha Adil. Dengan menerapkan hukum yang kontradiktif dengan keadilan ilahi, berarti ia kontradiktif dengan dirinya sendiri. Karena itu, hakim yang arif akan selalu membuat dissenting opion tentang keadilan hukum yang tidak sejalan dengan keadilan moral ilahiyah. Dissinting opinion ini pada saatnya akan menjadi bahan bagi para ahli hukum dan pembuat undang-undang di masa depan untuk meluruskan hukum yang tidak berdasarkan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Norma Moral Menjadi Norma Hukum

H.L.A. Hart dalam The Concept of Law membuat sebuah teori tentang proses transformasi norma moral menjad norma hukum.

Hart memahami hukum dari apa yang ia sebut sebagai “primary rules” (aturan-aturan primer) dan “secondary rules” (aturan-aturan sekunder).[12] Perhatian “primary rules” adalah terhadap perbuatan-perbuatan yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan oleh individu. Sedangkan perhatian “secondary rules” adalah terhadap “primary rules” itu sendiri. Ia mengatakan bahwa aturan-aturan jenis kedua ini bersifat menggantung (parasitic) atau mengikut (secondary) kepada aturan jenis pertama. Ia bersifat menggantung atau mengikut, karena aturan-aturan ini dapat memperkenalkan aturan-aturan baru dari jenis pertama, menghapuskan atau memodifikasi aturan-aturan lama, atau menentukan pelaksanaan aturan-aturan jenis pertama dengan berbagai cara atau mengontrol pelaksanaannya.

Hart memulai teorinya dari pengamatan terhadap masyarakat primitif yang tidak mempunyai sistem hukum seperti yang dikenal dalam negara-negara Barat. Ia mengatakan bahwa masyarakat primitif dapat dikatakan hidup tanpa hukum. Mereka hanya dikenda-likan oleh rules of obligation, yang oleh Hart lebih tepat disebut sebagai primary rules of obligation (aturan-aturan primer kewajiban), yang menyamai rules of etiquette (aturan-aturan etiket) atau aturan-aturan moral di zaman modern. Keadaaan tanpa hukum ini dapat bertahan adalah karena adanya dua hal. Pertama adalah batasan-batasan yang tumbuh secara alami atau dari tradisi, yang dapat mencegah anggota masyarakat bebas melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak baik seperti kekerasan, pencurian, penipuan dan lain-lain, yang cenderung dilakukan oleh manusia di mana saja. Kedua adalah ketakutan terhadap tekanan masyarakat (social pressure) bahwa bila seseorang melanggar aturan-aturan yang ada, ia akan mendapat pengucilan atau hal-hal yang tidak menyenangkan dari masyarakat dengan cara tertentu. Masyarakat dengan aturan-aturan kewajiban seperti ini mestilah masyarakat kecil dengan ikatan kekeluargaan kuat, semangat serta loyalitas yang tinggi terhadap tradisi bersama dan kepercayaan keagamaan yang sama.[13]

Masyarakat dengan ciri primary rules of obligation seperti itu menurut Hart mempunyai tiga cacat. Karena itu, ia tidak cocok untuk masyarakat modern yang multi kepentingan, latar belakang dan segi-segi lainnya yang menjadi ciri masyarakat modern. Pertama, bila terjadi keraguraguan tentang aturan-aturan tersebut, karena tidak adanya teks atau sumber otoritatif sehingga tidak dapat dirujuki, akan menimbulkan keadaan tidak menentu (uncer-tainity). Kedua, aturan-aturannya bersifat statis, dan tidak akan terjadi perubahan aturan kecuali sangat lamban. Ini bertentangan dengan sifat masyarakat yang selalu berkembang. Karena itu, dibutuhkan sebuah jenis aturan yang berbeda dari primary rules of obligation. Ketiga, dalam meyakinkan pelaksanaannya, aturan-aturan kewajiban primer ini tidak dapat berjalan dengan effisien (inefficiency), karena ketiadaan badan berwenang yang menangani pelanggaran terhadap aturan-aturannya. Semua hanya terserah kepada individu atau masyarakat secara keseluruhan, dan tidak ada orang atau lembaga khusus yang merasa lebih bertanggungjawab untuk menga-mankannya.

Ketiga cacat ini dapat dihilangkan, bila primary rules of obligation dilengkapi dengan secondary rules. Hukum sebenarnya adalah penggabungan antara aturan-aturan primer ini dengan aturan-aturan sekunder. Keduanya mempunyai ciri-ciri yang sama dan saling berhubungan.

Pemecahan terhadap masalah uncertainity adalah dengan memperkenalkan rule of recognition. Contoh yang paling sederhana adalah pengakuan terhadap aturan-aturan pada prasasti atau dokumen kuno. Dokumen seperti ini menjadi rujukan otentik dalam hal terjadinya keraguan akan kebenaran aturan yang dipakai. Dari waktu ke waktu muncul individu atau badan-badan otoritatif yang menerbitkan primary rules of obligation, membukukannya dari adat kebiasaan lama, atau memutuskannya melalui lembaga-lembaga peradilan. Dalam perkembangan selanjutnya akhirnya diperlukan aturan-aturan berhubungan dengan urutan superioritas, dari aturan yang paling bawah sampai ke sumber yang paling atas. Inilah yang melahirkan sistem hukum tertentu.[14]

Identifikasi terhadap aturan-aturan primer ditentukan oleh berbagai kriteria, antara lain adalah perujukan terhadap sebuah teks otoritatif (prasasti, kitab suci dan lain-lain), keputusan legislatif, praktek adat istiadat, pernyataan-pernyatan umum orang tertentu, dan keputusan-keputusan yuridis di masa lalu dalam kasus-kasus tertentu. Terdapat variasi dan perkembangan tentang kriteria identifikasi aturan-aturan primer sepanjang sejarah. Di masa lalu, hukum adalah apa yang dititahkan oleh raja dan tidak mengakui kriteria di luar itu, tetapi dalam sistem hukum modern yang mempunyai sumber hukum beragam, aturan-aturan yang mengikut itu bersifat kompleks, yang dapat berbeda atau mirip antara satu sistem dengan sistem yang lain.

Pemecahan terhadap ciri statis adalah dengan memperkenalkan rules of change, yaitu aturan-aturan yang memberi kuasa kepada seorang individu atau badan yang terdiri dari beberapa individu untuk menciptakan primary rules yang baru, membatalkan yang lama atau merevisinya. Perubahan ini diabadikan dalam dokumen tertulis berupa dekrit, keputusan dan lain-lain sehingga ia juga menjadi rules of recognition. Perubahan yang dimaksud mungkin tidak terbatas, atau terbatas, dan kekuasaan yang diberikan kepada individu atau kumpulan individu tersebut juga dapat terbatas atau tidak terbatas pula. Antara rules of recognition dan rules of change mesti terdapat hubungan yang sangat erat.

Pemecahan terhadap inefficiency adalah dengan memperkenalkan rules of adjudication yang berfungsi mengadili dan memberikan hukuman kepada para pelanggar primary rules of obligation. Aturan-aturan ini menjelaskan tentang siapa yang berwenang untuk mengadili dan memberikan hukuman serta prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Aturan-aturan peradilan ini mendefinisikan tentang hakim, pengadilan, jurisdiksi, keputusan pengadilan dan lain-lain. Di sini terlihat hubungan yang erat antara rules of recognition dan rules of adjudication. Pengadilan menentukan tentang apa yang dimaksudkan aturan-aturan dan siapa yang disebut sebagai pelanggar aturan-aturan tersebut. Karena itu, rules of adjudication adalah juga rules of recognition.

Hal-hal yang diterangkan dalam teori di atas, menurut Hart, adalah unsur-unsur hukum (the elements of law). Ia tidak hanya merupakan inti sistem hukum, tetapi juga merupakan alat analisis yang ampuh bagi para ahli hukum dan teoritisi politik untuk menen-tukan apa hukum itu sesunguhnya.

Aturan-aturan primer tidak lain dari norma-norma moral yang dianut masyarakat, dan aturan-aturan sekunder adalah aturan-aturan yang diatur oleh sebuah sistem hukum yang menyatakan berlakunya norma-norma tertentu menjadi norma-norma hukum yang mengikat seluruh warga dalam sistem hukum tersebut yang membutuhkan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya. Berbicara khusus mengenai keadilan, dengan proses seperti disebutkan oleh Hart, maka norma-norma keadilan (moral justice) yang tadinya hanya mengingat seseorang sebagai individu, sekarang menjadi norma-norma hukum (legal justice) yang mengikat seluruh masyarakat tanpa kecuali yang disertai dengan sangsi dalam hal pelanggaran.

Penutup

Permasalahan keadilan merupakan permasalahan ummat manusia dari dahulu sampai sekarang. Banyak teori yang telah dikemukakan tentang keadilan dan penegakan keadilan, baik dalam bidang hukum perdata, pidana atau tata negara. Di Indonesia, penegakkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman merupakan salah tujuan dan prinsip negara. Dalam hal ini, perundang-undangan Indonesia menetapkan bahwa hanya negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Permasalahan yang muncul di Indonesia antara lain adalah tentang cara menyelaraskan keadilan berdasarkan moralitas dan budaya hukum masyarakat di satu pihak dengan keadilan hukum yang diterapkan oleh negara di pihak lain. Keadilan hukum yang diterapkan di Indonesia, baik dari sudut hukum materiil maupun acara, banyak yang berasal dari warisan penjajah. Karena itu, keadilan hukum negara dapat dikatakan belum mewakili secara patut keadilan moral yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Dampak dari ketidakselarasan ini antara lain dapat dilihat dari menurun atau berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada keadilan hukum negara dan munculnya prakarsa masyarakat dari waktu ke waktu untuk menerapkan hukum sendiri secara liar. Gejala ini semakin berkembang di Indonesia pada masa-masa terakahir ini.

Usaha penyelarasan dapat ditempuh melalui revisi peraturan perundang-undangan yang ada dan penyempurnaan sistem keadilan berdasarkan gagasan-gagasan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah master plan tentang hukum nasional, usaha kodifikasi/kompilasi, lembaga pembuat hukum yang lebih mewakili keadilan masyarakat secara demokratis, dan penggalian hukum oleh para hakim melalui yurisprudensi pengadilan serta dissinting opions berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

.



â Disampaikan dalam pelatihan para hakim justisial Mahkamah Agung RI di Hotel Wisata, Jakarta, 29 Januari 2002.

[1] CD-ROM Merriam-Webster Collegiate Dictionary, © 1994 by Merriam-Webster Inc., artikel "just" dan "justice".

[2] Rifyal Ka‘bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 28.

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1996), hlm. 7.

[4] Mohammad Hashim Kamali, Freedom, Equality and Justice in Islam (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd., 1999), hlm. 140.

[5] Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, Jamhûriyyah Mishr al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wasîth (Cairo: Dâr al-Ma‘arif, 1980), hlm. 588.

[6] Hendry Campbell Black, Black's Law Dictionary (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, reprint 1997), hlm. 657.

[7] Hans Kelsen, What Is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science (Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1957), hlm. 1-2.

[8] Ibid., hlm. 3.

[9] Ibid. hlm. 24. "Dengan demikian, keadilan-ku adalah keadilan kebebasan, keadilan perdamaian, keadilan domokrasi--keadilan toleransi."

[10] Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1999), hlm. 361-362.

[11] Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 37.

[12]H.L.A. Hart, The Concept of Law (Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1988), hlm. 78-95. Juga lihat, Rifyal Ka‘bah, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 56-59, catatan kaki nomor 78.

[13]Hart, ibid, hlm. 89.

[14]Ibid., hlm. 92-93.

No comments:

Post a Comment