Saturday, February 13, 2010

Lembaga Fatwa Di Indonesia

Lembaga Fatwa Di Indonesia

Oleh Prof. Dr. Rifyal Ka`bah

Pendahuluan

Syariat Islam sebagai hukum mempunyai dua implikasi dalam kehidupan ummat manusia. Pertama adalah sebagai hukum negara melalui praktek peradilan atau quasi peradilan. Kedua adalah sebagai ketentuan halal-haram yang tercermin dalam lima kaedah hukum Islam (wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah) yang berbentuk ifta’ atau fatwa untuk pedoman masyarakat umum. Segi pertama syariat Islam sudah mendapat tempat secara terbatas dalam kewenangan Peradilan Agama/Mahkamah Syariyah di Indonesia sampai ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Propinsi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sementara itu segi kedua menyangkut kewenangan fatwa belum mendapat tempat yang semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Tulisan ini berusaha melihat kedudukan fatwa dalam perjalanan syariat Islam dan pengembangan fatwa di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pertanyaannya adalah: Apakah lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai lembaga resmi yang menjadi rukukan akhir bagi semua pihak tentang hukum Islam?

Kedudukan Fatwa

Fatua dan lembaga fatwa merupakan kebutuhan masyarakat muslim. Masyarakat selalu menanyakan hukum agama kepada para ahli untuk tuntunan hidup sehari-hari. Keadaan ini ditemukan di semua negara yang berpenduduk muslim, baik minoritas, apalagi mayoritas. Lembaga fatwa ditemukan di negara-negara yang berkonstitusi Islam, atau tidak berkonstitusi Islam, dan bahkan di negara-negara sekular. Lembaga ini tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga oleh lembaga eksekutif dalam pembuatan kebijakan, oleh lembaga legislatif untuk pembentukan undang-undang, dan oleh lembaga yudikatif untuk memutus perkara, baik perdata maupun pidana.

Lembaga fatwa sering juga diketuai oleh seorang mufti (pemberi fatwa) yang berkedudukan di tingkat pusat, atau di tingkat daerah, atau bahkan di tingkat regional. Mufti di beberapa negara merupakan jabatan resmi. Misalnya adalah di Mesir, Libanon, Suria, Malaysia, Brunei dan lain-lain. Bahkan negara sekular seperti Rusia, Perancis, Siprus-Turki dan Singapura juga mempunyai jabatan mufti.

Sebagai contoh, di Negara Singapura, Mufti sebagai ex-officio adalah anggota MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Ia mengetuai Lembaga Fatwa (Legal Committee) yang beranggotakan beberapa orang. Baik Mufti maupun anggota Dewan Fatwa, begitu juga Ketua MUIS dan anggotanya, diangkat oleh Presiden. Fatwa diterbitkan berdasarkan mazhab Syafi’ie, tetapi bila kepentingan umum menghendaki juga dapat menggunakan mazhab yang lain. Lembaga fatwa juga dapat dimintakan pendapatnya sesuai mazhab tertentu. Di antara tugas MUIS dan Mufti adalah memberikan nasehat kepada Presiden Singapura dalam hal yang berhubungan dengan agama Islam di negara pulau itu.[1]

Di tingkat regional Eropah dan Amerika Utara juga berdiri lembaga fatwa. European Council for Fatwas dan Research adalah sebuah lembaga fatwa untuk regional Eropah yang berkedudukan di Dublin. Lembaga ini didirikan di London 30 Maret 1997, beranggotakan ulama-ulama terkenal dari negara-negara Eropah dan dunia Islam. Ketuanya adalah Syaikh Yusuf al-Qaradhawi.[2] Sementara itu, the Fiqh Council of North America adalah sebuah lembaga fatwa yang berdiri pada tahun 1980. Cikal bakal lembaga ini berasal dari Religious Committee dari The Muslim Students’ Association of US and Canada pada tahun 1986. Kemudian setelah berdirinya, ISNA, The Religious Committee menjadi the Fiqh Council of North Amerika. Lembaga ini beranggotakan ulama-ulama terkenal di Amerika Utara dan beberapa negara muslim.[3] Australia juga mengenal jabatan mufti dan lembaga fatwa. The Grand Mufti of Australia sekarang dijabat oleh Fahmi Naji al-Imam. Beliau lahir di Beirut pada tahun 1928 dan pindah ke Australia pada tahun 1951, menggantikan Mufti Taj El-Din El-Hilaly yang mengundurkan diri bulan Juni 2007. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris Ketua Imam Masjid Preston di Melbourne.[4]

Organisasi Konperensi Islam (Organization of Islamic Conference) sebagai organisasi negara-negara muslim yang berkedudukan di Jeddah juga mempunyai lembaga fatwa. Liga Dunia Islam (Rabithah al-‘Alam al-Islami), sebuah organisasi internasional atas prakarsa Saudi Arabia, juga mempunyai lembaga fatwa. Pernah ada upaya dari Mesir untuk mempersatukan lembaga fatwa dan jabatan mufti dari seluruh dunia dalam sebuah organisasi dunia, tetapi belum membuahkan hasil sampai sekarang.[5]

Di beberapa negara muslim, seperti di Mesir dan beberapa negara Arab, mufti dan kantor mufti diminta pendapatnya untuk kasus-kasus besar, misalnya dalam pengesahan sebuah undang-undang, ratifikasi sebuah perjanjian, atau keputusan presiden menolak grasi seorang terpidana berat, dan lain-lain. Hal itu antara lain untuk memberikan legitimasi kepada kebijakan negara agar tidak bertentangan dengan hukum Islam yang dihormati oleh masyarakat.

Fatwâ

Fatwa adalah “pendapat dalam bidang hukum” atau “official legal opinion”.[6] Hukum di sini tidak hanya berarti sebagai hukum negara, tetapi juga hukum dengan kata jamak ahkam menyangkut hukum taklifi tentang wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah. Di zaman Nabi Muhammad, pendapat dalam bidang hukum selalu ditanyakan kepada beliau. Dalam Qur’an banyak ungkapan: “Mereka bertanya kepadamu tentang. . .” dan untuk menjawabnya digunakan ungkapan “Katakanlah (wahai Muhammad) bahwa . . .” atau “Ketahuilah bahwa . . .” Beliau sendiri juga sering memulai pembicaraan dengan ungkapan “Tahukah kalian tentang . . .” Pertanyaan ini biasanya dijawab oleh pendengar beliau dengan ungkapan “Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu tentang hal itu!” Setelah itu Nabi baru menyebutkan masalah yang hendak beliau terangkan.

Setelah Nabi wafat, pertanyaan tentang hukum dan agama secara umum ditanyakan kepada para khalifah dan sahabat Nabi.[7] Persoalan hukum masyarakat kemudian ditanyakan kepada hakim pengadilan dan di daerah-daerah yang jauh dari pengadilan, maka pertanyaan hukum dijawab oleh orang alim yang berfungsi sebagai mufti.

Mufti terkenal dari kalangan tâbiîn adalah Ibrahim an-Nakh’î (wafat 96 H), Atha’ bin Abi Rabah (w. 115 H) dan Abdullah bin Abi Nujaih. Kemudian jabatan mufti menjadi jabatan resmi. Misalnya, Mufti `Utsmani, Mufti Mesir, Mufti Suria, Mufti Palestina, Mufti Malaysia, Mufti Brunei, Mufti Singapura dan lain-lain.

Menurut asy-Syathibi, mufti di tengah-tengah ummat berperan seperti Nabi Muhammad s.a.w. Pertama, mufti adalah penerus Nabi sesuai sabda beliau bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Kedua, mufti adalah wakil Nabi dalam menyampaikan ketentuan hukum agama. Mufti dari satu sisi sebenarnya pembuat hukum (syari’) yang mengutip langsung hukum dari syariah dan di sisi lain pembuat hukum dari hasil ijtihadnya sendiri yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.[8]

Al-Qirafi melihat mufti sebagai penerjemah Allah Ta`ala dan Ibnu al-Qayyim mengumpamakan mufti sebagai penandatangan (muwaqqi’) mewakili Allah terhadap apa yang ia farwakan. Karena itu, Ibnu al-Qayyim menamakan kitabnya sebagai A’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabbi al-‘Alamin (Notifikasi atau Nasehat Mewakili Tuhan Seluruh Alam).[9]

Karena itu, fatwa adalah “pemberitaan tentang hukum syar’i (sah secara syariah) tanpa mengikat” (al-ikhbar ‘an al-hukm asy-syar’i min ghair al-ilzam).[10] Hukum Islam dalam hal ini berciri qadha’i dan diyani.

Disebut qadha’i, yudisial, karena ia bersifat duniawi, bagaimana tampaknya di dunia (di depan pengadilan) berdasarkan perbuatan atau tindakan lahir, yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal tidak tampak yang bersifat batin. Seorang hakim memutus berdasarkan fakta yang ia lihat, dan ia tidak tahu secara batin apakah peristiwa itu sebenarnya seperti yang ia lihat. Karena itu, ada ungkapan di kalangan hakim muslim: Nahnu nahkum bidz-zdawahir wallahu yatawalla bis-sara’ir (Kami memutus dengan apa yang tampak, sedangkan Allah mengendalikan yang tidak tampak). Hakim memutus sebatas kemampuannya dan putusannya tidak menjadikan yang batil menjadi hak atau hak menjadi batil. Ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal dalam kenyataan yang ia lihat, tetapi bila hakikatnya tidak seperti yang ia putuskan, maka itu termasuk ilmu Allah. Karena itu, seperti disabdakan dalam sebuah Hadits riwayat Muslim, bila hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh (berijtihad), tetapi ternyata salah di sisi Allah, maka ia masih mendapatkan sebuah pahala sebagai balasan atas kesungguhannya. Bila putusannya benar di sisi Allah, maka ia mendapat pahala dua kali, yaitu balasan atas kesungguhannya dan balasan atas kebenarannya. Berbeda dengan fatwa mufti, maka putusan peradilan bersifat mengikat.

Disebut diyani, keagamaan, karena ia bersifat ukhrawi, bagaimana nantinya di akhirat, berdasarkan hakikat sesuatu dan kenyataan yang sebenarnya, sekalipun orang tidak melihatnya. Segi ini menyangkut hubungan seseorang dengan Tuhannya. Hukum jenis kedua inilah yang menjadi dasar fatwa mufti.

Dengan demikian, putusan pengadilan dan fatwa mufti sebenarnya mempunyai kesimpulan yang sama, sebagai produk hukum Islam, tetapi berbeda dalam pelaksanaannya. Putusan pengadilan dijalankan sesuai dengan amar putusan, sedangkan fatwa mufti terserah kepada penerima fatwa (mustafta) sesuai dengan hati nuraninya apakah ia akan menjalankannya atau tidak. Dahulu, di Peradilan Agama, ada yang disebut fatwa waris (sekarang disebut penetapan ahli waris) dan putusan tentang masalah waris. Fatwa atau penetapan waris diputuskan berdasarkan data yang diberikan oleh pemohon dan pengadilan tidak memeriksa apakah data tersebut akurat atau tidak, tetapi hanya berdasarkan taking for granted bahwa seandainya data itu benar, maka fatwa atau penetapannya adalah seperti yang difatwakan. Ini berbeda dengan putusan peradilan tentang masalah waris di mana datanya diperiksa oleh hakim pengadilan apakah sesuai dengan fakta sebenarnya atau tidak. Bila sesuai dengan bukti-bukti, maka diputuskanlah berapa jumlah harta warisan dan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya sesuai dengan posita penggugat. Secara hukum, putusan tersebut harus dilaksanakan, apakah para pihak setuju atau tidak.

Indonesia juga mengenal fatwa Mahkamah Agung, yang berbeda dengan putusan Mahkamah Agung, baik kasasi ataupun peninjauan kembali. Misalnya adalah fatwa yang pernah dimintakan oleh Abdurrahman Wahid sewaktu beliau menjadi Presiden kepada Mahkamah Agung tentang dekrit pembubaran DPR karena keadaan darurat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak memeriksa tentang data keadaan darurat negara sesuai posita, tetapi hanya menjawab pertanyaan Presiden apakah pembubaran tersebut dapat dilakukan. Lalu Mahkamah Agung menerbitkan fatwa, tetapi karena isi fatwa tidak sesuai keinginan Presiden, maka beliau tidak menerima fatwa tersebut. Beliau sebenarnya bebas untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya sesuai dengan hati nurani beliau. Sepatutnya beliau menghormati fatwa tersebut. Keadaannya akan berbeda, bila misalnya Presiden menjadi pihak dalam sebuah perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Agung, maka putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi binding (mengikat). Suka atau tidak suka, Presiden harus menaatinya.

Pada dasarnya putusan peradilan mengikat, fatwa tidak mengikat, kecuali di beberapa negara, misalnya di Negara Bagian Sabah Malaysia di mana fatwa yang sudah diumumkan di lembaran negara bersifat mengikat. Fatwa juga mengikat kepada seluruh warga muslim di Negara Bagian Selangor Malaysia, bila telah diumumkan di lembaran negara. Sesuai UU Pelanggaran Pidana Syariah Tahun 1995 (Syariah Criminal Offeces) di negara bagian ini, barangsiapa yang menantang, tidak mematuhi, atau mempersoalkan fatwa dapat dihukum denda sampai 3000 ringgit Malaysia atau dipenjarakan maksimal sampai dua tahun. Berdasarkan undang-undang ini, tiga orang wanita muslim pernah ditangkap oleh Jabatan Agama Islam Selangor pada tahun 1997 dan diadili karena melanggar fatwa yang melarang wanita muslim mengikuti kontes kecantikan.[11]

Perbedaan antara mufti dan mujtahid bahwa mufti menjawab masalah hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam. Sedangkan mujtahid menjawab berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum baru yang dirumuskan dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder Islam. Mohammad Hashim Kamali menyimpulkan:

“Ijtihad dan fatwa sering digunakan silih berganti. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa ijtihad mempunyai substansi yuridis yang lebih besar yang menjelaskan dasar pembuktiannya sendiri, sementara itu fatwa sering berisikan putusan atau opini yang diberikan dalam bentuk sebuah jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Tidak menjadi syarat bahwa fatwa menjelaskan dasar pembuktiannya, bisa dalam bentuk pendek atau lebih mendalam dan rinci.”[12]

Di negaranegara Timur Tengah seperti Mesir, Libanon, Irak dan Saudi Arabia, begitu di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei dan Singapura, fatwa selalu diberikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Dalam sistem hukum Islam, pemberi fatwa adalah mufti yang sah atau para imam yang terkenal kedalaman pemahaman dan ilmu mereka. Orang awam tidak dibenarkan memberikan fatwa, karena ini akan menjurus kepada kekacauan dan memberikan fatwa tanpa ilmu. Karena itu, sebenarnya terdapat kualifikasi untuk jabatan yang penting ini.

Di negara tetangga Malaysia, negara bagian Sabah, sesuai UU Fatwa (Fatwa Enactmen) No. 7 Tahun 2004, seorang mufti harus seorang warga negara, mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam, dan mempunyai pengetahuan tentang berbagai hukum Islam yang berlaku di negara.[13]

Negara-negara Arab seperti Mesir dan Saudi Arabia menetapkan kualifikasi yang jelas untuk jabatan mufti atau lembaga ifta’. Selain kualifikasi keilmuan hukum Islam, mereka biasanya termasuk orang yang terkenal kepribadian dan keislaman mereka. Di beberapa negara seperti di Sudan, sebuah lembaga fatwa tidak hanya terdiri dari anggota-anggota yang ahli dalam ilmu agama, tetapi juga ahi dalam disiplin ilmu-ilmu yang lain sesuai kebutuhan, dan bahkan juga beberapa orang hakim agung.

Lembaga Fatwa di Indonesia

Indonesia tidak mengenal jabatan mufti dan lembaga fatwa negara. Ketiadaan lembaga fatwa resmi memberikan berbagai implikasi, antara lain ketidakpastian suatu masalah dilihat dari sudut hukum Islam sehingga sering membuat bingung masyarakat dan negara.

Tahun-tahun terakhir ini, pertanyaan tentang hukum Islam semakin ramai ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sekarang telah melebar dan berskop nasional. Penyebarannya terutama dibantu oleh berbagai media masa elektronik dan tulis melalui acara atau rubrik tanya-jawab agama untuk umum. Variasi pertanyaan ini menunjukkan minat masyarakat yang semakin besar terhadap hukum Islam dan kesadaran masyarakat untuk menjadikan hukum Islam sebagai norma pengatur kehidupan.

Kesan umum yang tampak dari acara tanya-jawab ini, setiap orang dapat memberikan fatwa, padahal fatwa seharusnya hanya diberikan oleh orang yang ahli dalam bidang hukum Islam. Mufti sebenarnya adalah kata lain dari mujtahid atau pengungkap dan perumus hukum Islam. Mufti dan mujtahid terkenal adalah empat atau lima imam mazhab yang berkembang di dunia Islam sampai saat ini: Imam Maliki, Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Imam Jafari (Syiah).

Indonesia tidak mengenal jabatan dan lembaga fatwa resmi. Pada tingkat nasional, di negeri ini terdapat Komisi Fatwa MUI, dan pada tingkat keormasan Islam terdapat lembaga fatwa seperti Lajnah Tarjîh Muhammadiyah, Lajnah Bahsul Masa’il NU, Dewan Hisbah Persis, dan lain-lain. Karena tidak adanya lembaga fatwa resmi, maka sering terjadi perbedaan pendapat dalam memutus hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Misalnya tentang penentuan awal dan akhir Ramadhan, tentang awal Zulhijjah, makanan halal, tentang aliran-aliran Islam sesat dan lain-lain. Biasanya kasus-kasus seperti ini diputuskan sendiri oleh masing-masing organisasi Islam dan tidak ada koordinasi oleh negara kecuali dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan. Dalam hal ini, fatwa MUI kadang-kadang mendapat perhatian, tetapi karena lembaga ini bukan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, maka pendapatnya tidak dapat memberikan kata putus tentang sesuatu menyangkut hukum Islam.

Salah satu yang menggelisahkan masyarakat akhir-akhir adalah tentang kemunculan berbagai aliran sesat. Dari waktu ke waktu, media massa selalu melaporkan kepada kita kelompok-kelompok yang menyebut diri dengan nama tertentu atas nama Islam, tetapi mempunyai ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. MUI menyatakan telah mengeluarkan daftar sembilan aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan. Sembilan aliran sesat tersebut antara lain adalah Islam Jamaah, Ahmadiyah, Inkar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa, dan Lia Eden. Di antara aliran ini ada yang bergerak di tingkat nasional dan ada juga yang bergerak di tingkat lokal.[14] Klaim sebagai nabi atau pembaharu agama dapat kita lihat pada kasus Jamaah Ahmadiyah, Jemaah Eden Lia Alimudin, kelompok al-Mushaddiq dan lain-lain. Mereka mengklaim sebagai nabi atau penerima wahyu, padahal dalam Islam tidak ada lagi nabi setelah Nabi Terakhir Muhammad s.a.w.

Fatwa MUI tidak diakui oleh sebagian kalangan antara lain karena statusnya yang tidak jelas dari sudut kelembagaan negara. Seorang mantan Presiden bahkan meminta supaya MUI dibubarkan karena ia bukanlah sebuah lembaga resmi negara dan dengan demikian Presiden dan para Menteri tidak harus mendengarkan fatwanya.[15]

Di masa depan, lembaga fatwa MUI dapat dikembangkan menjadi lembaga negara sehingga dapat menjadi andalan bagi eksekutif dalam menentukan kebijkan, oleh DPR dalam membuat peraturan perundang-undangan, dan oleh peradilan dalam memutus perkara menyangkut hukum Islam.

Peran MUI semakin dibutuhkan dalam pembangunan hukum nasional. Sampai saat ini, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI merupakan sumber hukum satu-satu untuk masalah ekonomi syariah di Indonesia. Memang dari DPR dan Pemerintah telah lahir Undang-Undang Surat Berharga Syariah Indonesia dan Undang-Undang Perbankan Syariah, tetapi substansi hukum ekonomi Syariah masih belum tersedia dalam bentuk undang-undang. Sebagian dari fatwa ini telah dipositifkan melalui Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Dilihat dari luasnya bidang ekonomi Syariah, menurut Penjelasan UU No. 3/2006 terdiri dari dari 11 jenis, maka Fatwa DSN masih akan diandalkan untuk masa yang cukup lama. Seharusnya MUI, terutama yang berhubungan dengan fatwa, bekerja sepenuh waktu sebagai lembaga negara, yang diisi oleh tenaga-tenaga professional dalam bidangnya.

Penutup

Sebuah lembaga fatwa, apa pun namanya, adalah sebuah lembaga ilmiah yang melakukan penelitian dan membuat kesimpulan berdasarkan metodologi ilmiah khusus yang selalu dikembangkan dari waktu ke waktu. Karena itu, sebuah lembaga fatwa resmi tidak perlu dikhatirkan akan selalu menjadi corong pemerintah dalam semua kebijakannya, salah atau benar. Lembaga resmi fatwa tak berbeda dengan lembaga penelitian resmi lainnya seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau lembaga litbang di departemen negara tertentu yang bekerja sesuai metodologi dan disiplin ilmiah tertentu.

Lembaga fatwa resmi negara yang diusulkan akan tetapi menjadi lembaga yang independent dari sudut politik dan ilmiah, bila diisi oleh para ilmuwan yang berkualifikasi ilmiah tinggi dan berintegritas kepribadian yang kuat. Bila kualifikasi tinggi dan integritas kuat ini selalu dijaga, insya Allah lembaga fatwa resmi negara tidak akan melahirkan fatwa ulama’ as-su’ (ulama jahat) atau ulama’ al-qashr (ulama istana) seperti disebut secara sinis di masa lalu. Insya Allah juga, susana keterbukaan, reformasi, kebebasan ilmiah, dan demokrasi akan terus bertahan di tanah air tercinta Indonesia.

&

Jakarta, 12 Sebtember 2008



[1]http://statutes.age.gov.sg/non_version/egi-bin/egi_getdata.pl?actno=1999-REVED-3&doctile=ADMINISTRATION%200f%20muslim%law20ACT%A&date&method=part&sl&=1&segid=934446900-000127.

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/European_Council_for_Fatwa_and_Research

[3] http://www.fiqhcouncil.org/AboutUs/tabid/72/Default.aspx

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Taj_El-Din_Hilaly..

[5] Wawancara Mohammad Khalid dari surat kabar asy-Syarq al-Awasth dengan Mufti Mesir ‘Ali Jum’ah tanggal 14 Juli 2007. http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Grand Mufti.

[6] Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: MacDonald & Evans Ltd., 1980), hal. 696.

[7] Muhammad al-Khudhari Bek, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr, 1080), hal. 69.

[8] Muhammad Ahmad Makki, Fatawa Musthafa az-Zarqa’ (Damaskus: Dar al-Qalam, 1435/2994), hal. 37.

[9] Ibid., hal. 38.

[10] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid I (Damaskud: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1984), hal. 35.

[11] Rajen Devaraj, “The Purpose fo a fatwa should be to offer an opinion—not to silence alternative views”, ttp://www.aliran.com/oldsite/monthly/2005a/2h.html.

[12]Ijtihad and fatwa are used interchangeably, the main difference between them being that ijtihad has a greater juridical substance which explains its own evidential basis, where fatwa often consists of a verdicts or opinion that is given in response to a particular question. It is not a requirement of fatwa to explain its evidential basis and it may be either very brief or in greater depth and detail. Mohammad Hashim Kamali, Shariah Law: An Introduction (Oxford: Oneworld, 2008), hal. 152.

[15] http://www.antara.co.id/arc/2007/12/30/gus-dur-usulkan-pembubaran-mui/.

No comments:

Post a Comment