Tuesday, February 16, 2010

Pemberlakuan Syari‘at Islam Di Aceh

Pemberlakuan Syari‘at Islam Di Aceh

Oleh Rifyal Ka'bah

Bila tidak ada halangan melintang, maka pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyyah ini, bertepatan dengan 4 Maret 2003, akan diumumkan berlakunya Syari‘at (Syari‘ah) Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (PNAD) sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. Bila jadi diumumkan, maka peristiwa ini merupakan kabar terbaik di permulaan tahun Hijriyyah 1424, yang sekaligus menandai babak baru perjalanan syari‘at Islam di Indonesia. Ini menyusul kabar terbaik pada tahun Hijriyyah yang lalu tentang pengumuman kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka. Diharapkan penegakan syari‘at dalam suasana damai akan lebih memantapkan penegakan hukum dan peningkatan kemakmuran bagi rakyat di provinsi ini secara khusus dan rakyat Indonesia secara umum.

Pemberlakuan yang dimaksud adalah melalui Mahkamah Syar‘iyah (MS) yang berwenang memeriksa perkara-perkara ummat Islam di provinsi tersebut berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam konteks hukum nasional. Selain itu, akan diberlakukan juga hukum Islam berdasarkan berbagai Qanun PNAD yang dirumuskan dari syari‘at Islam. Sampai saat ini Pemerintah Daerah dan DPRD PNAD telah mensahkan dua Qanun yang berhubungan dengan syari‘at Islam, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2002 dan Qanun No. 11 Tahun 2002.

Dengan demikian, akan ada dua bentuk hukum positif Islam yang akan dijalankan oleh MS di Aceh. Pertama adalah peraturan perundang-perundangan syari‘at Islam yang berlaku secara nasional seperti yang sekarang diterapkan melalui Peradilan Agama (PA) dengan kompetensi dalam bidang perkawinan, kewarisan dan kewakafan. Patut diketahui bahwa PA adalah salah satu dari empat jenis peradilan di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang dan Amandemen Keempat UUD 1945. Kedua adalah peranturan perundang-undangan syari‘at Islam yang disusun dalam bentuk berbagai qanun oleh DPRD PNAD dan Pemerintah Daerah PNAD sesuai amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2001.

Dalam berbagai kasus penerapan syari‘at Islam di dunia modern sering terjadi kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan syari‘at karena perbedaan sudut pandang. Ini juga tidak terkecuali untuk PNAD.

Syari‘at Islam adalah jalan Islam atau ketentuan yang digariskan ajaran Islam mengenai berbagai segi kehidupan. Sumber syari‘at Islam adalah al-Qur’an dan al-Hadits serta ijtihad (pendapat hukum) para mujtahid dalam memahami teks-teks dan dalam keadaan tidak ada teks. Syari‘at Islam secara umum adalah agama Islam itu sendiri secara keseluruhan yang berisikan berbagai ajaran menyangkut ‘aqidah (keyakinan agama), ìbadah (ritual keagamaan), mu‘amalah (interaksi antara sesama manusia), jinayah (kepidanaan) dan lain-lain.

Dalam perkembangan selanjutnya sebagai akibat pengembangan kajian Islam dan praktek penerapannya di lapangan, maka pengertian syari‘at menciut menjadi salah satu cabang kajian Islam yang berhubungan dengan hukum saja. Bidang-bidang di luar hukum berkembang menjadi disiplin ilmu-ilmu tersendiri.

Syari‘at sebagai hukum akhirnya terbatas dalam bidang af‘âl al-mukallafîn (perbuatan orang mukallaf/dewasa) yang harus mengikuti aturan-aturan yang digariskan dalam agama. Di sini pun, syari‘at sebagai hukum mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian hukum pada masa kita sekarang yang hanya mencakup hukum negara. Syari‘at dalam pengertian kedua ini meliputi ketentuan-ketentuan hukum agama yang membutuhkan ketaatan individu semata dan ketentuan-ketentuan hukum agama yang tidak hanya membutuhkan ketaatan individu, tetapi juga membutuhkan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Bagian syari‘at kedua inilah yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan di wilayah PNAD, tetapi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus ini merupakan salah satu bentuk kebhinnekaan Indonesia yang diatur berdasarkan TAP MPR dan Undang-Undang.

Syari‘at dalam pengertian kedua dalam prakteknya adalah pemahaman para fuqaha’ mengenai masalah-masalah hukum dalam pengertian yang luas di atas: ketaatan individu yang tidak membutuhkan kekuatan negara dan ketaatan idividu yang membutuhkan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Yaitu pemahaman dalam keadaan ada teks-teks (nushush) agama dan dalam keadaan tidak ada teks-teks agama.

Dalam sejarahnya yang panjang, maka syari‘at Islam sebagai hukum negara dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga peradilan. Sengketa perdata dan pelanggaran terhadap hukum pidana dan lain-lain diputuskan oleh peradilan syari‘at dengan berbagai nama. Salah satu nama yang terkenal adalah Mahkamah Syari‘ah yang wewenangnya meliputi segala aspek hukum, baik perdata, maupun pidana atau lainnya. Mahkamah Syari‘ah adalah pengadilan mandiri yang lepas dari segala campur tangan pihak luar pengadilan. Mahkamah ini sangat mengandalkan kekuasaan hakim dalam memutus perkara berdasarkan hukum acara dan hukum materil yang ditetapkan oleh para fuqaha’. Dalam hal ini MS dalam sejarahnya yang panjang mirip dengan sistem pengadilan di negara-negara Common Law yang berasal dari sistem peradilan Inggeris di mana hakim lebih mengandalkan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan pendapat hukum yang berkembang dan rasa keadilan hakim.

Mengingat sistem hukum di Indonesia merupakan warisan dari sistem hukum Belanda, maka sistem hukum yang dikembangkan adalah dari tradisi Civil Law. Ciri-ciri tradisi Civil Law adalah adanya perundang-undangan negara yang mengatur seluk beluk hukum dalam negara. Misalnya, seseorang dapat dikatakan melanggar hukum bila ia melanggar pasal atau pasal-pasal perundang-undangan yang ditetapkan dalam negara tersebut.

Sistem MS yang mengandalkan pendapat hukum para fuqaha’ tanpa perunndang-undangan negara di Indonesia juga harus menyesuaikan diri dengan tradisi Civil Law. Dalam hal ini kita mengenal berbagai perundang-perundangan yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah tentang Wakaf Tanah Milik dan lain-lain. Terakhir sekali adalah UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang antara lain mengatur pelaksanaan syari‘at Islam melalui MS dan Qanun yang khusus berlaku di provinsi ini.

Ternyata peralihan dari hukum fiqh di pengadilan kepada perundang-undangan yang jelas lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Pertama, fiqh sebagai hukum Islam secara keseluruhan terdiri dari berbagai aliran atau mazhab sehingga sulit untuk dikuasai secara keseluruhan oleh hakim tamatan Fakultas Syari‘ah dan/atau Fakultas Hukum. Kedua, Indonesia belum mempunyai sumber daya hakim atau calan hakim yang mempunyai kualifikasi mujtahid yang mungkin diandalkan untuk memutus perkara-perkara baru yang belum disinggung dalam fiqh. Karena itu, penerapan syari‘at Islam di Aceh dalam konteks hukum nasional melalui Undang-Undang dan Qanun yang disusun oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Aceh, sejalan dengan tradisi dan keadaan di Indonesia.

Dalam Qanun No. 10 Tahun 2002 dinyatakan bahwa MS merupakan pengembangan PA yang ada. Permasalahan yang harus didudukkan lebih lanjut di kalangan ahli dan pengamat hukum adalah tentang kewenangan lebih MS di luar yang telah menjadi kewenangan PA selama ini. Dari Qanun-Qanun yang sudah dilahirkan sekarang dan pendapat-pendapat yang berkembang dapat dilihat bahwa MS akan mempunyai wewenang dalam hukum perdata di luar dari yang sudah menjadi wewenang perdata khusus PA, ditambah dengan kewenangan dalam bidang pidana. Yaitu perkara-perkara perdata dan pidana seperti yang diaturkan dalam Qanun-Qanun PNAD untuk warga beragama Islam. Sedangkan perkara-perkara perdata dan pidana menyangkut warga yang tidak beragama Islam dan perkara-perkara perdata dan pidana yang tidak atau belum diatur oleh Qanun-Qanun akan tetap menjadi wewenang Peradilan Umum.

Masalah lain menyangkut penerapan Syari‘at Islam di Aceh adalah tentang Qanun yang berfungsi sebagai Peraturan Daerah (Perda). Sebagai Perda, maka Qanun tidak mempunyai kekuatan hukum melebihi Perda, apalagi menabrak UU dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari dua Qanun PNAD yang dilahirkan atas perintah UU No. 18 Tahun 2002 sudah tampak bahwa wewenang lebih yang diberikan kepada MS dibanding PA menyangkut bidang perdata dan pidana. Karena itu, dalam praktek MS di PNAD, Qanun harus dipandang melebihi Perda sesuai dengan semangat Otonomi Khusus Aceh. Semangat ini tampak dengan jelas dari Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2002 yang menyatakan: “Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis . . .” Bila Qanun tetap dipandang sebagai Perda biasa, maka Otonomi Khusus tidak mempunyai arti sama sekali, karena ia akan menjadi persis seperti Otonomi Daerah biasa.

.

No comments:

Post a Comment