Tuesday, February 16, 2010

Permasalahan Hadhanah

Permasalahan Hadhanah

Oleh Rifyal Ka’bah

Pendahuluan

Tugas pengadilan adalah menyelesaikan sengketa masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian yang adil. Bila perkara yang masuk kepada pengadilan banyak, dan putusan pengadilan terhadap perkara-perkara tersebut juga banyak, tetapi masyarakat tidak merasa bahwa putusan pengadilan sebenarnya telah menyelesaikan masalah mereka, maka berarti pengadilan telah gagal mengemban misi utamanya.

Salah satu permasalahan di Peradilan Agama adalah menyangkut hadhanah. Banyak sebenarnya masalah yang timbul dalam bidang ini, tetapi makalah ini hanya akan memusatkan perhatian keapda dua hal. Pertama adalah tentang eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PA sebuah pengadilan negara, dan yang kedua tentang keadilan putusan dilihat dari sudut hukum Islam yang sepatutnya memutus perkara berdasarkan hukum ini.

Pengertian Hadhanah

Hadhanah atau hidhanah secara bahasa berarti ja’alahu fi hadhnihi (menjadikannya dalam pelukan) atau shana’ahu fi shadrihi (menempatkannya di dada). Hadhanah at-thifl adalah memeluk dan merangkul anak tersebut dalam rangka untuk melindunginya. Jika digunakan untuk burung dalam hubungan dengan telurnya, maka berarti mengerami telurnya. Hadhanah ath-thifl tak ubahnya pekerjaan seekor induk ayam yang mengerami telurnya dengan sabar dan bila telor telah menetas, membesarkannya sampai dewasa atau bisa hidup sendiri. Taman kanak-kanak di beberapa negara Arab disebut Dar al-Hadhanah (rumah pengasuhan). Dengan demikian, hadhanah adalah pengasuhan sehingga dikatakan al-wilayah ‘ala ath-thifli litarbiyatihi wa tadbiri syu’unihi [1](pewalian atas anak untuk tujuan mendidik dan mengurus urusannya). Definisi lain menyatakan bahwa Custody is to nurture a child who is unable to take care of him/herself during certain ages by somebody who cannot get married to that child.[2](Hadhanah adalah mengasuh anak yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dalam usia-usia tertentu oleh orang yang tidak dapat kawin dengan anak tersebut).

Pada ayam, pengasuhan dilakukan sendiri oleh sang ibu, tetapi pada binatang yang lain kadang-kadang dilakukan oleh ayah atau secara bersama-sama antara ayah dan ibu. Pada manusia, pengasuhan anak dilakukan bersama-sama antara ayah dan ibu, terutama di saat perkawinan masih utuh, tetapi diasuh oleh ibu atau ayah saja bila perkawinan telah putus, atau bersama-sama.

Dalam sistem hukum yang hidup di dunia sekarang terdapat berbagai bentuk pengasusuhan.[3] Pertama adalah devided custody (pengasuhan terbagi) di mana salah satu orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pengasuhan fisik dan tanggungjawab sepenuh waktu terhadap anak, sementara itu orang tua yang lain hanya mempunyai hak kunjungan.

Kedua adalah joint custody (pengasuhan bersama), yaitu pengaturan di mana kedua orang tua sama-sama bertanggungjawab dan mempunyai kekuasaan terhadap anak, tetapi pengasuhan fisik berada di tangan salah seorang dari mereka. Dalam hal ini bisa terjadi, pengasushan fisik diberikan kepada ayah atau ibu, tetapi masalah pendidikan, agama anak dan lain-lain ditentukan secara bersama-sama.

Ketiga adalah physical custody (pengasuhan fisik), yaitu hak yang diberikan oleh pengadilan kepada salah satu orang tua untuk mengasuh anak, baik ibu maupun ayah. Dalam hal ini, anak secara fisik tinggal bersama salah seorang dari orang tua, tetapi masa depan anak, termasuk biaya hidup, tidak ditangani sendiri oleh pihak pengasuh secara fisik.

Keempat adalah sole custody (pengasuhan sepenuhnya), yaitu pengaturan di mana salah satu orang memiliki kontrol penuh terhadap anak dan pembuat keputusan satu-satu terhadap anak tanpa yang lain, baik pengasuhan penuh ini diberikan kepada ibu atau kepada ayah.

Dari empat jenis pengasuhan tersebut tampak bahwa antara ibu dan ayah, atau salah satunya, sama-sama mempunyai hak untuk mengasuh anak tergantung ketentuan legislasi yang ada dalam satu negara atau putusan pengadilan.

Hadhanah dalam Hukum Islam

Hukum Islam menyatakan bahwa di saat terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur diasuh oleh ibunya dan biaya hidup ditanggung oleh ayah. Ketentuan ini diadopsi oleh peraturan perundang-undangan dan praktek peradilan di Indonesia.

Seorang wanita mengeluh kepada Nabi Muhammad s.a.w. tentang anaknya sendiri yang akan diambil oleh mantan suaminya. Ia mengatakan bahwa dulu sewaktu menghamili anak itu, perutnya adalah tempat tinggal anak itu (wi’a’), tempatnya dikarantina (hajr) dalam rahim ada udara untuk dihirup anak itu (hawa’) dan susunya adalah tempat minum anak itu, tetapi sekarang ayahnya ingin memisahkannya dengan anaknya. Sabda Nabi: “Engkaulah yang lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum kawin lagi.”[4]

‘Umar bin Khaththab pernah bercerai dengan isterinya bernama Jamilah binti ‘Ashim yang kemudian menikah lagi dengan orang lain. Lalu ‘Ashim ingin mengambil putera ‘Umar untuk diasuh, tetapi ternyata sudah diasuh oleh ibu dari Jamilah, yaitu Syumus, yang merupakan nenek anak itu dari keluarga isteri. ‘Umar lalu membawa kasus ini kepada Khalifah Abu Bakar, dan Abu Bakar smemutukan anak itu diasuh oleh neneknya.[5]

Berdasarkan dua riwayat di atas, maka terdapat ijma’ ulama bahwa ibu adalah orang yang paling utama untuk memegang hadhanah anak yang masih kecil. Hal itu karena ibulah yang lebih dekat kepadanya dan lebih mampu menjaganya secara alami, sebab dibanding dengan ayah, ibu lebih mempunyai rasa kasih, sayang dan berkualifikasi.[6]

Permasalahan

Banyak persoalan yang timbul di lapangan mengenai masalah hadhanah. Induk dari permasalahan adalah perceraian itu sendiri yang membawa dampak terhadap pengasuhan anak. Biasanya bila terjadi perceraian, maka timbul permasalahan tentang harta bersama dan pengasuhan anak, bila perkawinan ini melahirkan anak. Upaya terbaik untuk memecahkan persoalan ini adalah dengan mencegah perceraian. Ini adalah tugas masyarakat dan negara secara umum, tetapi di sini hanya akan disinggung hal-hal menyangkut tugas pengadilan.

Pengadilan Agama sejak lama telah mengenal lembaga tahkim (perdamaian, arbitrasi perkawinan). Dalam setiap putusan pengadilan selalu dinyatakan bahwa hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil. Dalam praktek yang berlaku selama ini, tahkim ternyata hanya upaya basa-basi dan belum dilakukan secara maksimal. Sepatutnya kita bisa mencontoh sistem peradilan di negara lain seperti Jepang, Australia dan Amerika Serikat yang membuka dua pintu pada semua lembaga peradilan dengan mekanisme yang jelas yang diatur oleh undang-undang. Setiap pencari keadilan pertama-tama diarahkan untuk memasuki pinta pertama yang merupakan pintu perdamaian sebelum masuk ke pintu kedua yang merupakan pintu litigasi. Pintu kedua hanya dibuka, bila usaha maksimal pintu pertama tidak berhasil. Setiap pintu mempunyai mekanisme yang jelas dan aparat profesional yang berusaha secara maksimal mengarahkan pihak-pihak untuk berdamai, yang tidak hanya terdiri dari hakim khusus pendamai, tetapi juga para ahli kemasyarakatan, pendidikan dan psikologi. Mereka sebagai tim berusaha secara maksimal untuk meyakinkan para pihak bahwa perdamaian itu lebih baik dari litigasi. Hasil perdamaian dan arbitrase akan membawa kepada win-win-solution dan hasil litigasi berarti menang jadi arang dan kalah jadi abu. Peradilan Indonesia baru mempunyai hukum acara untuk litigasi tetapi belum mempunyai hukum acara legkap untuk perdamaian. Sebelum adanya hukum acara khusus dan pedoman praktis, para hakim PA harus berusaha keras dengan cara yang mereka pandang baik untuk mengaktifkan lembaga tahkim sehingga kasus perceraian bisa dikurangi dan dengan sendirinya mengurangi problem hadhanah akibat perceraian.

Persoalan kedua adalah kesulitan dalam eksekusi putusan hadhanah, khususnya bila sang anak tidak berada di tangan pihak yang memenangkan hak hadhanah. Pada eksekusi harta bersama atau waris, karena menyangkut benda atau barang, maka eksekusi dapat dipaksakan dengan melibatkan pihak keamanan, terutama polisi, tetapi pada eksekusi anak tidak mungkin dipaksakan karena akan sulit dilaksanakan dan menyangkut perasaan anak yang perlu diperhatikan, terutama untuk kepentingan anak (for the best interest of the child), baik dari sudut syariat Islam maupun dari sudut peraturan perundang-udangan tentang anak. Masalah lain adalah tidak adanya sanksi dalam hal pihak tidak mau menyerahkan anak yang ada di tangannya kepada pihak yang memenangkan hak hadhanah. Sanksi adalah inti hukum dan dengan sanksi yang jelas, orang akan takut melanggar hukum. Mudah-mudahan dalam RUU Terapan PA, masalah sanksi ini sudah dicakup.

Permaslahan ketiga, putusan hadhanah di PA belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Sebagai contoh, dalam KHI dan praktek peradilan, hadhanah anak di bawah umur adalah kepada ibunya, kecuali kalau ibu murtad, maka hadhanah dipindahkan kepada ayahnya. Dalam perintah Nabi jelas sekali bahwa pengasuhan anak kepada ibunya, bila belum kawin lagi. Yurisprudensi kita belum mengenai pemindahan hadhanah dari ibu yang kawin lagi. Dalam hal ibu dipandang tidak cakap memegang hadhanah anak, hakim PA biasanya menyerahkan hadhanah kepada ayah, sementara itu seperti terlihat diatas, Abu Bakar sebagai hakim dalam kasus hadhanah putera ‘Umur bin Khaththab tidak menyerahkan hadhanah kepada beliau, tetapi kepada mertua perempuan beliau yang merupakan nenek sang anak.

Hukum Islam melalui fiqh para fuqaha’ telah membuat urut-urutan orang yang berhak memeang hadhanah anak di bawah umur setelah ibu kandung kawin, meningal dunia atau tidak berkualifikasi. Pertama, bila ibu menikah lagi atau meninggal dunia, maka hadhanah pindah kepada ibu dari ibu, yaitu nenek anak. Bila nenek meninggal dunia atau tidak berkualifikasi, maka hadhanah pindah kepada ibu dari ayah si anak, yaitu nenek dari pihak ayah. Jika nenek ini juga meninggal dunia atau tidak berkualifikasi, maka hadhanah pindah kepada saudara perempuan anak bila ia mempunyai saudara perempuan yang sudah dewasa. Jika saudara perempuan tidak ada, maka hadhanah kepada salah satu bibi si anak atau saudara perempuan dari ibunya. Jika tidak ada bibi dari pihak saudara perempuan ibu, maka pindah kepada bibi dari saudara perempuan ayah. Bila semua ini tidak ada, maka hakim bisa menyerahkan hadhanah sang anak kepada seorang wanita lain yang dilihatnya tepat, walaupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut sampai usia tertentu (tujuh tahun menurut para fuqaha’, dua belas tahun menurut KHI). Sekiranya tidak ada lagi karib kerabat perempuan, hadhanah dapat diserahkan kepada karib kerabat laki-laki.[7] Urut-urutan pemegang hadhanah seperti ini, setahu penulis, belum pernah diputuskan di PA.

Maksud dari urut-urutan ini adalah agar hadhanah anak tetap bersama kerabat anak sehingga ia tidak merasa asing hidup dalam sebuah rumah tangga. Maksud kedua adalah dalam rangka menjaga sistem mahram di mana seorang insan muslim, apalagi bila nanti sudah dewasa, tidak boleh berkhalwat bersama seorang dari lain jenis yang bukan dari mahramnya. Persoalan yang sama juga berlaku untuk anak angkat menurut hukum Islam yang tinggal bersama keluarga angkatnya, yang nota bene sebenarnya adalah orang asing (ajnabi).

Penutup



[1] Al-Munzazhzhamah al-‘Arabiyyah li at-tarbiyyah wa ats-Tsaqafah wa al-‘Ulum, al-Mu’jam al-‘Arabi al-Asasi (Tunisia: Larose, 2003), hal. 328.

[2] Ala’eddom Kharofa. Islamic Family Law: A Comparative Dtudy with Other Religiions (Kuala Lumpur” Internationl Law Book Services, 2004), hal. 304.

[3] Bryan A. Garner, Ed, in Chief, Black’s Law Dictionary (St.Paul, Minn.: West Group, 2001), hal. 168,

[4] Ahmad Ibrahim Bek et.al., Ahkam al-Ahwal asy-Syakhshiyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah (Cairo: n.p., 2003), hal. 663.

[5] Loc.cit.

[6] Ala’eddin Kharofa, op.cit., hal. 304,

[7] Ala’eddin Kharofa, op.cit. hal. 308-309.

No comments:

Post a Comment