Saturday, February 13, 2010

Piagam Jakarta dan Dinamika Syariat Islam Dalam Sejarah Hukum Indonesia

Piagam Jakarta dan Dinamika Syariat Islam

Dalam Sejarah Hukum Indonesia

Piagam Jakarta

Piagam Jakarta adalah sebuah dokumen penting yang membidani kelahiran negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta tidak lain adalah Pembukaan UUD 1945 yang ada sekarang, minus 7 kata dalam Pembukaan tersebut serta penambahan 3 kata “Yang Maha Esa” setelah kata “Ketuhanan”. Pada mulanya, antara lain dicantumkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sewaktu pengumuman UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, 7 kata tersebut dicoret dan diganti sehingga berbunyi Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencoretan tersebut membawa debat konstitusional yang panjang sampai sekarang.[1]

Menurut penulis, anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berarti kewajiban yang dibebankan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan kepada warga negara beragama Islam. Hal itu karena syariat Islam dalam pelaksanaannya dapat dibagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah syariat yang tidak membutuhkan kekuasaan negara, dengan menyerahkan pelaksanaannya kepada ketaatan individu para penganut. Seluruh syariat Islam sebenarnya sangat mengandalkan ketaatan individu muslim, tetapi juga ada bagian yang khusus menjadi tugas negara. Bagian kedua ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada individu sebagai bagian dari penegakan hukum dalam sebuah negara berdaulat.

Dalam Dekrit Presiden RI Penglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada UUD 1945 antara lain Presiden Soekarno menyatakan: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Dari alinia ini dapat dipahami bahwa ketentuan hukum tentang kewajiban menjalankan syariat Islam oleh negara kepada warga yang beragama Islam tetap berlaku, walaupun karena pertimbangan politik teks tujuh kata tersebut telah dihilangkan. Ketentuan hukum yang masih berlaku inilah, menurut penulis, yang melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bernuansa syariat Islam dari waktu ke waktu.

Dalam sidang tahunan MPR tahun dua ribuan, ketujuh kata yang dicoret tersebut diupayakan oleh Fraksi Partai Bulan Bintang dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk masuk ke dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tentang Agama sehingga berbunyi Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Upaya ini ternyata tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan mayoritas di MPR,[2] tetapi juru bicara salah satu fraksi yang mengusulkannya pada penyampaian pendapat akhir fraksi di MPR antara lain menyatakan: Kami sadar bahwa upaya memasukkan klausal syariat Islam ke dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 adalah bagaikan upaya menembus tembok besar yang tak mungkin ditembus, tetapi kami yakin seyakin-yakinnya bahwa syariat Islam didukung oleh mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam.

Pertanyaan

Pertanyaan yang muncul sekarang, dengan ditolaknya klausal tersebut masuk ke dalam konstitusi, apakah negara Repbulik Indonesia dalam perjalanannya telah mengabaikan syariat Islam? Apakah dalam perjalanan sejarah hukum Indonesia Piagam Jakarta masih menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari konstitusi seperti diyakini oleh Presiden Soekarno? Apakah betul syariat Islam mendapat dukungan mayoritas ummat Islam? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berarti menelusuri sejarah hukum, mengitip L.J. van Apeldoorn, dengan melihat hal-hal yang tidak berubah dalam perjalanan hukum suatu bangsa dan hal-hal yang berubah.[3]

Dalam kenyataannya, sejak para pendiri bangsa mengesahkan kata syariat Islam masuk ke dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, telah terjadi dinamika yang cukup berarti tentang pemaknaan kata tersebut dalam sejarah hukum kita. Tidak dapat diragukan bahwa syariat Islam dalam khazanah kajian Islam di Indonesia mempunyai makna yang jelas,[4] tetapi dari sudut hukum nasional belum mempunyai makna atau tafsir kongkrit. Kajian syariat Islam telah sejak lama dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat paling rendah sampai ke tingkat paling tinggi di universitas, tetapi sebagai sebuah istilah hukum baru Indonesia, kata ini belum mempunyai definisi yang baku.

Perudang-Undangan Syariah

Sungguhpun demikian, bila kita melihat produk perundang-undangan berhubungan dengan Islam yang dilahirkan di zaman republik, ternyata istilah hukum Islam dan syariat Islam (juga: syariah) digunakan silih berganti (interchangable).

Setelah Piagam Jakarta, istilah syariat masuk pertama kali ke dalam khazanah hukum Indonesia melalui UU No. 10 Tahun 1998 UU sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (12):

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Pasal 1 ayat (10) undang-undang tersebutnya menyatakan:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Dalam pasal ini diterangkan dengan jelas bahwa yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Jadi istilah syariah di sini disamakan dengan hukum Islam.

Jauh sebelum ini, yaitu tanggal 10 Juni 1991, telah terbit Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. KHI terdiri dari tiga buku tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Khusus mengenai Buku III telah disempurnakan menjadi UU No. UU No. 41/2004 tentang Wakaf. Buku I dan Buku II KHI juga sedang mengalami revisi dan telah menjadi RUU, dan cepat atau lambat tentu juga akan menjadi UU. Hukum Islam dalam KHI ini tidak lain adalah kompilasi syariat Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan dan kewakafan. Sejak diterbitkan, KHI telah digunakan sebagai hukum materiil di Peradilan Agama (PA) yang merupakan Peradilan Syariat Islam di Indonesia.

Istilah syariat juga muncul dalam Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Naggroe Aceh Darussalam yang disahkan tanggal 9 Agustus 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).

Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa:

1. “Peradilan Syariat Islam di Propinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syariyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.”

2. “Kewenangan Mahkamah Syariyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi NAD.”

Mahkamah Syariyah atau Peradilan Syariat Islam di Propinsi NAD adalah PA plus dengan kewenangan melebihi PA di propinsi-propinsi lain berdasarkan Qanun NAD sebagai Perda Otonomi Khusus.

Indonesia juga memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 9/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah.

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2008 terbit Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 1 menyatakan: “Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.”

KHES terdiri dari 4 Bab, yaitu Buku I Tentang Subyek Hukum dan Amwal, Buku II Tentang Akad, Buku III Tentang Zakakt dan Hibah, dan Buku IV Tentang Akutansi Syariah.

Perundang-undangan syariat Islam di darah tingkat satu dan tingkat dua tidak hanya melalui Qanun Propinsi NAD, tetapi juga berbagai Peraturan Daerah (Perda), Surat Edaran dan lain-lain di beberapa daerah. Misalnya adalah di Bulukumba (Sulawesi Selatan), yaitu Perda No. 03/2002 tentang Larangan Penertiban dan Penjualan Minuman Keras, Perda No. 02/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, Perda No. 05/2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, Perda No. 06/2005 tentang Pandai Baca-Tulis al-Quran Bagi Siswa dan Calon Penganten. Di Maros (Sulawesi Selatan) ada Perda No. 15, 16, 17/Desember 2005 tentang Buta Aksara al-Quran, Busana Muslim, dan Pengelolaan Zakat. Di Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) ada Perda No. 09/2005 tentang Zakat Profesi. Di Pamekasan (Madura) ada Perda No. 18/2001 tentang Larangan Perederan Minuman Beralkohol. Di Cianjur (Jawa Barat) ada Surat Edaran No. 061/2896/Org tentang Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (Muslim/Muslimah) Pada Hari-Hari Kerja. Di Padang (Sumatera Barat) ada Instruksi Wali Kota No. 451.442/Binsos-III/2005 tentang Kewajiban Berbusana Muslim. Di Riau ada Surat Gubernur No. 003.1/UM/08.1 tentang Pembuatan Papan Nama Arab-Melayu.[5]

Beberapa Perda menunjukkan adanya dukungan terhadap syariat Islam dari wakil-wakil rakyat di daerah-daerah tertentu. Melihat perkembangan sekarang, tidak mustahil jumlah Perda syariat Islam akan bertambah di masa depan. Ini tentu di samping perundang-undangan pada tingkat pusat yang akan lahir dalam waktu dekat atau di masa depan untuk mendukung reformasi hukum di negeri ini.

Ternyata berbagai perda, himbauan dan surat edaran tersebut mendapat tanggapan negatif dari 56 anggota DPR RI dengan alasan bahwa pembentukannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[6] Sungguhpun demikian, berbagai fraksi di DPR melalui juru bicara mereka tidak sependapat dengan kelompok ini. Mereka menyatakan bahwa tidak ada persoalan dengan perda-perda bernuansa syariah. Sebenarnya, dalam sebuah negara demokrasi, adalah biasa bila terjadi perbedaan pendapat tentang suatu masalah, tetapi bila ada pihak yang menyatakan bahwa perda tertentu bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi, sepatutnya yang bersangkutan menempuh jalur hukum dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga inilah yang diberi wewenang oleh undang-undang dan UUD untuk memeriksa, menetapkan dan memutuskan apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau dengan konstitusi.

Ekonomi Syariah

Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah memutus sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah yang dimaksud meliputi sebelas jenis, yaitu a.bank syariah; b. lembaga keuangan makro syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksadana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah. Dengan kesebelas jenis hukum ekonomi syariah ini berarti hampir seluruh cakupan fiqh mu‘amalat dalam syariat Islam telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Kajian ekonomi syariah mendapat perhatian besar dari kalangan universitas melalui program strata 1, 2 dan 3 di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum, dan juga Fakultas Syariah dan Hukum UIN. Hasil kajian berupa skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar dan buku tentang ekonomi syariah cukup tersedia di Indonesia. Dulunya literatur dalam bidang ini lebih banyak ditemukan dalam bahasa Inggeris dan Arab, tetapi sekarang sudah cukup tersedia dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan adanya minat dan dukungan yang besar dari kalangan akademisi terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Pembuat undang-undang RI menambah kewenangan baru PA adalah disebabkan karena praktek ekonomi syariah sudah meluas dalam masyarakat Indonesia. Dari data tahun 2005, ternyata telah beroperasi 3 buah bank umum syariah, 15 unit usaha syariah pada bank umum, 20 buah lembaga asuransi syariah, 12 buah lembaga reksa dana syariah, dan 18 buah lembaga obligasi syariah.[7] Dengan berkembangnya ekonomi syariah, maka potensi sengketa dari para pihak semakin besar dan pembuat UU memilih PA sebagai tempat penyelesaian sengketa tersebut.

Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan nasional Indonesia adalah peradilan yang mengadili perkara masyarakat berdasarkan hukum atau syariat Islam. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga dalam perubahannya (UU No. 3/2006), kata syariah juga dicantumkan dalam hubungannya dengan sarjana syariah. Dicantumkan dalam beberapa pasal tentang keharusan mempunyai ijazah sarjana syariah bagi hakim agama, hakim tinggi agama, penitera PA, sekretaris PTA dan lain-lain.

Pendidikan Syariah

Jauh sebelum berdirinya bank syariah pertama di Jakarta, telah berdiri belasan, bahkan lebih, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)[8] dan belasan Fakultas Syariah di luar IAIN di seluruh Indonesia. Sekarang sebagian IAIN telah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri)[9] dan sebagian Fakultas Syariah UIN telah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum sehingga di masa depan diharapkan kajian syariah semakin menyatu dengan kajian hukum. Sebelum ini, kurikulum Fakultas Syariah dan kurikulum Fakultas Hukum mempunyai orientasi yang berbeda.[10] Kurikulum yang pertama biasanya mengarah kepada hukum yang ada dalam kitab-kitab fiqh, sementara kurikulum yang kedua mengarah kepada hukum terapan yang berlaku sehari-hari dalam sistem hukum Indonesia. Alumni Fakultas Syariah, dan juga Fakultas Hukum dan Syariah sekarang, banyak yang menjadi hakim, panitera, juru sita dan pegawai PA sebagai Peradilan Syariat Islam di Indonesia. Dengan UU Advokat[11] yang baru, sarjana syariah juga mempunyai peluang untuk menjadi advokat.

Dewan, Pengawas dan Arbitrasi Syariah

Baik kajian maupun praktek ekonomi syariah mulai berkembang di Indonesia, tetapi belum ada undang-undang khusus dalam bidang ini, termasuk undang-undang payung yang dibutuhkan dalam waktu dekat. RUU Perbankan Syariah masih dalam pembicaraan antara Pemerintah dan DPR. Sementara itu, praktek ekonomi syariah sudah berjalan dalam masyarakat. Jalan keluar yang ditempuh adalah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang menerbitkan fatwa yang dibutuhkan dalam bidang ekonomi syariah secara umum dan Badan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan lembaga ekonomi dan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Penggunaan fatwa DSN sebagai pengganti kekosongan peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan sebuah fenomena baru yang patut mendapat perhatian para ahli. Fatwa sebagai legal opinion lazimnya tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi beberapa fatwa DSN dalam hal tertentu mengikat lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak dalam ekonomi syariah, telah dibentuk Badan Arbitrasi Syariah. Sebagian dari fatwa-fatwa DSN telah diserap ke dalam Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia. Sambil menunggu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, juga ada upaya dari Bank Indonesia untuk positivisasi fatwa-fatwa DSN. Sekarang dengan terbitnya UU No. 3/2006 yang memberikan kewenangan kepada PA untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, maka timbul beberapa permasalahan baru.

Permasalahan

Permasalahan pertama, belum tersedianya hukum acara dan hukum materiil untuk hukum ekonomi syariah berupa peraturan perundang-undangan. Aturan satu-satunya yang tersedia adalah beberapa puluh fatwa DSN dan fiqh para fuqaha’ yang masih tersebar di berbagai kitab fiqh klasik dan modern.

Permasalahan kedua, DSN menetapkan dalam hampir semua fatwanya, bahwa bila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesainnya melalui Badan Arbitrasi Syariah dan tidak merekomendasikan untuk dibawa ke pengadilan. Jalan keluar yang dapat diusulkan adalah merevisi semua fatwa yang berhubungan dengan klausal arbitrasi dan menggantinya dengan penyelesaikan sengketa melalui PA, atau memberikan opsi antara arbitrasi dan peradilan. Jalan keluar kedua dalam jangka waktu dekat sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang ekonomi syariah adalah membentuk Kompilasi Hukum Ekonomi dan/atau Keuangan Syariah, mengikuti tradisi Kompilasi Hukum Islam dalam bidang Perkawinan, Kewarisan dan Kewakafan yang sudah ada.

Penutup

Menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

Kelahiran berbagai perundang-undangan berbasis syariat Islam, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sejak 22 Juni 1945 menunjukan gejala syariat Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Gejala tersebut juga dapat dilihat dari penggunaan fatwa DSN akhir-akhir ini sebagai pengganti kekosongan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum ekonomi syariah. Gejala ini juga didukung oleh peningkatan kewenangan PA, termasuk Mahkamah Syariyah di Propinsi NAD, yang tadinya terbatas dan putusannya harus dikuatkan oleh Pengadilan Umum, sekarang adalah bagian dari empat jenis peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Penegakan syariat Islam dalam bentuk hukum negara sebenarnya sangat mendukung reformasi dalam bidang hukum. Syariat Islam sebagai hukum yang berasal usul dari ketentuan ilahi akan memberi jiwa kepada hukum nasional yang dihormati, terutama oleh warga negara yang meyakini kebenarannya secara agama.Ò

Jakarta, 25.06.2006



[1] Rifyal Ka‘bah, “Piagam Jakarta 22 Juni 1945” dalam Politik dan Hukum Dalam al-Qur’an (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), hal. 106-11-.

[2] Rifyal Ka‘bah, “Syariat Islam dan Amandemen Konstitusi” dalam Ibid., hal. 101-105.

[3] Segala yang hidup selalu berubah. Demikian juga masyarakat manusia, dan demikian juga bagian dari masyarakat yang kita sebut hukum. Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah gejala sejarah; ia mempunyai sejarah. Hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Pengertian pertumbuhan memuat dua arti: unsur perubahan dan unsur stabilitet. Apa yang tumbuh, adalah stabil walaupun ia berubah. L.J. van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cetakan ke-28, 2000), hlm. 416-417..

[4] Pertama-tama, syariat Islam sebenarnya adalah keseluruhan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Secara bahasa, kata syariat berarti jalan menuju sumber air. Air adalah sumber kehidupan. Jadi, syari`at adalah sumber atau sesuatu yang esensial dalam kehidupan. Tanpa air, tidak ada artinya kehidupan ini. Dengan syariat, maka kehidupan menjadi berarti di hadapan Allah dan masyarakat. Agama adalah seperti air yang menjadi sumber kehidupan. ‘A. Yusuf ‘Ali menyebut syariat sebagai the right way of religion (jalan agama yang benar).

Kedua syariat Islam adalah keseluruhan nushûsh (teks-teks) Qur’an dan Sunnah yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah. Kajian Islam mengenal tentang ayat-ayat al-ahkâm dan Hadits-hadits al-ahkâm dengan jumlah yang terbatas. ‘Abd al-Wahhab al-Khallaf, misalnya, mengklasifikasikan ayat-ayat ahkam yang berkenaan dengan keluarga sebanyak 70 ayat, sipil 70 ayat, pidana 30 ayat, yurisdiksi dan prosedur hukum 13 ayat, internasional 25 ayat, dan ekonomi serta keuangan 10 ayat.

Ketiga, dalam perkembangan selanjutnya, syariat Islam kemudian menciut menjadi fiqh Islam, yaitu sebagai pemahaman para ahli terhadap hukum yang berasal dari wahyu Allah dan hasil ijtihad yang berpedoman kepada wahyu Allah. Pemahaman yang ketiga ini disebut fiqh atau pemahaman fuqaha’ dalam masalah tertentu menyangkut perbuatan individu manusia sebagai orang mukallaf. Dari kajian fiqh terkenal istilah al-ahkâm al-khamsah (lima kaedah hukum). Mungkin juga, istilah hukum Islam berasal dari lima kaedah hukum ini (kata ahkâm adalah bentuk jamak dari hukm).

Lihat: Rifyal Ka‘bah, “Hukum Islam Di Indonesia”, Buletin Dakwah, No. 20 Thn. XXXIII, 29 Mei 2006.

[5] Majalah mingguan Gatra, 6 Mei 2006, hal. 26.

[6] Majalah Forum Keadilan, No. 09, 25 Juni 2006, hal. 84-85.

[7] Muhammad Gunawan Yasni, Ekonomi dan Keuangan Syariah: Pemahaman dan Penerapan Ringkas (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI), hal. 47-49.

[8] IAIN pertama di Yogyakarta didirikan berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 1960, tanggal 24 Agustus 1960. “Sejarah Singkat Perkembangan UIN”, http://www.uinjkt.ac.id (diakses di Jakarta tanggal 23 Mei 2006, jam 12.05).

[9] IAIN pertama yang dikembangkan menjadi UIN adalah IAIN Jakarta berdasarkan Keppres No. 31 Tahun 2002, tanggal 20 Mei 2002. “Sejarah Singkat Dari IAIN ke UIN”, http://www.uinjkt.ac.id (diakses di Jakarta tanggal 23 Mei 2006, jam 12.10).

[10] Lihat hasil kajian mengenai ini, Nasrullah et.al., Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum: Menuju Pendidikan Tinggi Hukum Berwawasan Syariah Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2002 (xxiv+163 halaman).

[11] Pasal 2 ayat (1) UU No. 18/2003 tentang Advokat menyatakan: “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.” Penjelasan ayat ini menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘berlatar belakang pendidikan tinggi hukum’ adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.”

No comments:

Post a Comment