Tuesday, February 16, 2010

Pidana Islam Sebagai Pelaksanaan Syari‘at Islam Di Propensi Nangroe Aceh Darussalam

Pidana Islam Sebagai Pelaksanaan Syari‘at Islam

Di Propensi Nangroe Aceh DarussalamÒ

Oleh Rifyal Ka’bah

Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional Indonesia yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagai peradilan Islam. Keberadaan hukum Islam telah diakui sejak zaman Pemerintahan Belanda dan kewenangannya semakin mantap di zaman Republik dalam bidang perdata khusus menyangkut masalah perkawinan, kewarisan dan kewakafan bagi ummat Islam. Sementara itu, masalah perdata umum di luar perdata khusus dan masalah pidana menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Sistem tersebut sudah berjalan sejak lama, dan sekarang dengan berlakunya Otonomi Khusus Aceh dan UU No. 18 Tahun 2001, maka kewenangan peradilan Islam ditambah dengan bidang pidana. Untuk mengantisipasi penambahan wewenang tersebut, telah dibentuk Mahkamah Syar‘iyah dan berbagai Qanun di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Topik pidana Islam di Aceh adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji, paling tidak dari dua sudut. Pertama, pidana Islam memang pernah diterapkan di beberapa wilayah Indonesia sebelum kedatangan bangsa Belanda, termasuk di Aceh, tetapi sejak Belanda memerintah di Nusantara, pemerintah kolonial tidak pernah mengizinkan pemberlakuan hukum pidana selain dari hukum pidana Belanda. Kebijakan Belanda ini berlanjut sampai ke zaman Republik. Kedua, pidana Islam di Aceh akan diterapkan dalam konteks hukum nasional, dengan pengertian bahwa ia masih dalam jalur sistem hukum Indonesia. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan? Sebuah pertanyaan yang memerlukan waktu untuk menjawabnya.

I. Pelaksanaan Syari‘at Islam di Aceh

Berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar‘iyah dan Mahkamah Syar‘iyah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyyah, bertepatan dengan 4 Maret 2003, telah diumumkan berlakunya Syari‘at (Syari‘ah) Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (PNAD) sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001.

Pemberlakuan yang dimaksud adalah melalui Mahkamah Syar‘iyah (MS) yang berwenang memeriksa perkara-perkara ummat Islam di provinsi tersebut berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam konteks hukum nasional. Selain itu, akan diberlakukan juga hukum Islam berdasarkan berbagai Qanun PNAD yang dirumuskan dari syari‘at Islam. Sampai saat ini Pemerintah Daerah dan DPRD PNAD telah mensahkan beberapa Qanun yang berhubungan dengan syari‘at Islam, yaitu (1) Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari‘at Islam; (2) Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari‘at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi‘ar Islam; (3) Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; (4) Qanun No. 13 tentang Maisir (Perjudian); (5) dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Dengan demikian, akan ada dua bentuk hukum positif Islam yang akan dijalankan oleh MS di Aceh. Pertama adalah peraturan perundang-perundangan syari‘at Islam untuk warga muslim yang berlaku secara nasional seperti yang sekarang diterapkan melalui Peradilan Agama (PA) dengan kompetensi dalam bidang perkawinan, kewarisan dan kewakafan. Kedua adalah peranturan perundang-undangan syari‘at Islam yang disusun dalam bentuk berbagai Qanun oleh DPRD PNAD dan Pemerintah Daerah PNAD sesuai amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003.

Selain beberapa Qanun di atas, terdapat 2 buah Perda menyangkut pelaksaaan syari‘at Islam di Aceh, yaitu Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari‘at Islam dan Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Sesuai Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2001, maka semua Perda yang ada dinyatukan sebagai Qanun Propinsi NAD.

Pasal 3 Keppres No. 11 Tahun 2003 berbunyi:

(1) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar‘iyah dan Mahkamah Syar‘iyah Propinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi‘ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

(2) Kekuasaan dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional.

Seperti terlihat di atas, dalam Kepress No. 11 Tahun 2003 dinyatakan bahwa MS merupakan pengembangan PA yang ada. Permasalahan yang harus didudukkan lebih lanjut di kalangan ahli dan pengamat hukum adalah tentang kewenangan lebih MS di luar yang telah menjadi kewenangan PA selama ini. Dari Qanun-Qanun yang sudah dilahirkan sekarang dan pendapat-pendapat yang berkembang dapat dilihat bahwa MS akan mempunyai wewenang dalam hukum perdata di luar dari yang sudah menjadi wewenang perdata khusus PA, ditambah dengan kewenangan dalam bidang-bidang yang lain. Yaitu perkara-perkara perdata dan pidana seperti yang diatur dalam Qanun-Qanun PNAD untuk warga beragama Islam. Sedangkan perkara-perkara perdata dan pidana menyangkut warga yang tidak beragama Islam dan perkara-perkara perdata dan pidana yang tidak atau belum diatur oleh Qanun-Qanun akan tetap menjadi wewenang Peradilan Umum.

II. Hukum Pidana Islam

Pidana adalah kata lain untuk menyebut kejahatan, dan hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan kriminal yang diancam dengan hukuman tertentu. Pidana bukanlah sebuah konsep tunggal. Dasarnya berbeda-beda, tergantung kepada unsur-unsur yang menjadi penekanannya. Stuart Hendry, misalnya, menyebut tiga unsur yang menjadi dasar utama pidana, yaitu (1) kerusakan yang ditimbulkan, (2) konsensus masyarakat, dan (3) respons resmi masyarakat. Tentang unsur kerusakan termasuk di dalamnya tabiat, tingkat dan luas kerusakan yang ditimbulkannya. Konsensus atau ijmâ‘ adalah tentang kesepakatan masyarakat apakah perbuatan tertentu telah merusak korban atau tidak. Sedangkan jawaban resmi masyarakat tentang apa yang disebut perbuatan pidana terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, apakah sebuah tindakan dipandang merusak atau tidak.[1]

Dalam hukum Islam, kata pidana (jinâyah) mempunyai pengertian yang sama dengan kata jarîmah, tetapi para fuqaha’ cenderung menggunakan istilah jinâyah. Jinâyah secara bahasa berarti keburukan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi dalam istilah fiqh, jarîmah adalah nama untuk perbuatan yang dilarang syara‘, baik terhadap diri, maupun terhadap harta atau lainnya.[2]

Hukum Pidana Islam dikenal melalui dua istilah. Pertama adalah al-Fiqh al-Jinâ’î al-Islâmî dan Kedua adalah al-Qânûn al-Jinâ’î al-Islam. Istilah pertama adalah hukum pidana Islam seperti diformulasikan oleh para fuqaha’ dari sumber-sumber utama, dari Qur’an, Sunnah dan ijtihad mereka sendiri. Sedangkan istilah kedua adalah Hukum Pidana Islam berupa perundang-undangan negara yang disarikan dari fiqh lama atau fiqh baru atau yursiprudensi peradilan.

Kejahatan dalan Hukum Pidana Islam dalam pengertian pertama adalah riddah (murtad dari agama Islam), pembunuhan, kejahatan yang menimbulkan luka, zina, sodomi, persetubuhan dengan binatang, qadzaf (tuduhan berbuat zina terhadap wanita tanpa bukti), pencurian, hirabah (perampokan), baghy (pemberontakan terhadap negara), syarb al-khamar (minuman keras), maisir (perjudian) dan lain-lain. Dari segi hukuman yang dijatuhkan, maka pidana Islam terbagi kepada hudûd (ditetapkan hukumannya berdasarkan teks Qur’an dan/atau Hadits, qishash (retaliasi, hilang nyawa diganti nyawa dst) dan ta‘zîr (yang ditetapkan oleh negara).[3]

Sedangkan Hukum Pidana Islam dalam pengertian kedua adalah hukum pidana yang ditetapkan oleh perundang-undangan negara tertentu berdasarkan fiqh lama dan fiqh baru serta yurisprudensi pengadilan. Dalam hal ini kita mengenal Kitab Undang-Undang Pidana Islam di Pakistan, Sudan, beberapa negara bagian Nigeria dan lain-lain. Dalam kasus Aceh, maka Hukum Pidana Islam adalah seperti yang ditetapkan oleh beberapa Qanun di propinsi ini.

Memperhatikan beberapa Qanun di atas, maka ancaman hukuman yang diberikan, termasuk katagori ta‘zîr, dan tidak satu pun yang termasuk katagori hudûd (kecuali hukuman cambuk) dan qishâsh. Hukuman tersebut berkisar antara kurungan, cambuk dan denda.

III. Hukum Pidana dan Keamanan

Penegakan hukum, terutama hukum pidana, sangat berhubungan dengan keamanan. Rasa aman merupakan salah satu tujuan hukum yang terpenting. Sebuah sanksi yang diberikan oleh aturan hukum seharusnya membuat jera pelaku kejahatan sehingga rasa aman dapat dipulihkan dalam masyarakat. Segi inilah menurut Bentham yang harus diperhatikan oleh setiap pembuat undang-undang, yaitu tentang the pain or evil inflicted by the act (kepedihan atau keburukan yang ditetapkan oleh undang-undang bagi pelanggar batas). Menurut Bentham, ada dua keburukan, the primary evil and the secondary evil.[4] Ia memberi contoh tentang kejahatan perampokan. Keburukan pertama (the primary evil) yang diberikan oleh kejahatan tersebut adalah kehilangan harta benda, tetapi keburukan selanjutnya (the secondary evil) yang timbul adalah hilangnya rasa aman di mana sering terjadi pembunuhan, pencurian sangat gampang dilakukan dan nyawa dan harta benda tidak lagi mempunyai kesucian karena setiap orang dengan bebad dapat membunuh dan/atau mengambil harta orang lain.

Mengamati berbagai berita media masa akhir-akhir ini, terutama dari program-program khusus yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi ibu kota, apa yang dikhawatirkan Bentham ini sebenarnya telah terjadi dalam masyarakat Indonesia, apalagi di PNAD sebagai daerah yang mengalami pergolakan sejak lama. Karena memberikan dampak yang luas terhadap keamanan masyarakat, keburukan lanjutan ini harus lebih diperhatikan daripada keburukan pertama. Misalnya adalah dalam kebijakan penghukuman yang disusun oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Dengan memberikan hukuman berat kepada seorang anggota masyarakat karena ia penjahat, misalnya hukuman mati, maka hukum telah menyelematkan sejumlah besar anggota masyarakat dari kejahatan yang sama yang bakal ia lakukan atau orang lain sebangsanya. Inilah antara lain maksud ayat 32 al-Qur’an surah al-Mâ’idah, dan ini pulah yang menjadi salah satu tujuan pidana Islam.[5]

Hubungan antara pelaksanaan hukum pidana Islam dan rasa aman dapat dilihat dari pengalaman Kerajaan Saudi Arabia dan Amerika Serikat. Dari sebuah penelitian pada tahun 1979 terhadap 40 warga Saudi Arabia dan 40 warga Amerika Serikat di Universitas Negeri San Diego dan Universitas Internasional AS mengenai rasa aman di negara masing-masing diperoleh data berikut ini. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan. Pertama, Apakah anda merasa aman berjalan sendirian di jalan-jalan pada malam hari? Kedua, Apakah anda merasa aman meninggalkan uang tunai sebesar US$ 50,00 dilaci mobil yang tidak dikunci?[6] Jawaban dalam tabel adalah jawaban “ya”. Tampak perbedaan yang jelas tentang rasa aman penduduk antara Amerika Serikat yang mempunyai sistem sekular dan Saudi Arabia yang mempunyai sistem hukum Islam.

Jawaban pertanyaan pertama:

Jawaban

Warga AS

Warga Saudi

Sangat setuju

2,5%

57,5%

Setuju

33%

27,5%

Netral

25%

14,5%

Tidak setuju

37,5%

2,5%

Jawaban pertanyaan kedua:

Jawaban

Warga AS

Warga Saudi

Sangat setuju

0%

5%

Setuju

0%

55%

Netral

2,5%

35%

Tidak setuju

42,5%

5%

Sangat tidak setuju

55%

Pengalaman Sudan yang mulai menerapkan hukum Islam, termasuk hukum pidana, juga dapat dijadikan contoh. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung Sudan, Prof. Hafiz el-Seikh el-Zaki, sejak sistem Islam diberlakukan, kejahatan di negeri tersebut mulai menurun, para pengacara menjadi giat mempelajari hukum Islam, dan dukungan publik semakin kuat terhadap pemerintah yang menerapkan syari‘at Islam.[7]

Hukum bertujuan untuk memperluas kebahagian menyeluruh masyarakat dengan tidak menggalakkan peraturan perundang- undangan yang menghasilkan akibat-akibat buruk.[8] Perbuatan kriminal atau kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang jelas-jelas bertolakbelakang dengan kebahagian masyarakat. Karena itu, peraturan perundang-undangan hanya mengatur hal-hal yang jelas-jelas merusak kebahagian dan keamanan masyarakat saja. Di luar itu, biarkanlah masyarakat mengatur hidup mereka berdasarkan moralitas yang mereka pegang teguh. Masyarakat dengan sedikit peraturan perundang- undangan, tetapi dapat menjamin kepastian hukum, jauh lebih baik dari masyarakat yang penuh dengan berbagai peraturan perundangan- undangan, tetapi tidak dapat menjamin kepastian hukum. Perda (Qanun) No. 5 Tahun 2000 tampaknya ingin mengatur segala segi agama Islam yang dikatagorikan kepada 13 katagori, baik yang menyangkut masalah diyânî murni maupun masalah qadhâ’î.

Bagi masyarakat Aceh, “Adat bak Po Teumeureumhom; Hukom bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang; Reusam bak Laksamana” (Adat dari Sultan; Hukum dari Ulama; Qanun dari Putra Pahang; Reusam dari Laksamana).[9] Adegium yang sama juga terdapat dalam masyarakat Minangkabau: “Agamo Basandi Syara‘, Syara‘ Basandi Kitabullah” (Agama berdasarkan Syari‘at dan Syari‘at berdasarkan Kitab Allah). Menurut Taufik Abdullah,[10] filsafat yang mirip juga dianut oleh suku-suku bangsa yang lain dengan penduduk mayoritas Islam.

Baik hukum maupun moralitas diatur oleh filsafat adat dan agama. Tentang pelaksanaan hukum Islam dalam hubungan dengan adat di Indonesia, paling tidak telah diberlakukan tiga teori: receptio in complexu, receptie dan receptio a contrario. Hal-hal yang memerlukan kekuasaan negara dari peraturan agama dan adat harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hal-hal yang tidak memerlukannya dibiarkan tetap menjadi asas moralitas dengan meningkatkan rasa malu dalam masyarakat melalui pembiasaan dan pendidikan, baik formal maupun non formal.

Pandangan Bentham memang didasarkan kepada teori utalitarianismenya yang terkenal (asas kemanfaatan) dengan pengertian the greatest possible happiness for the greatest possible number of people (kebahagian sebesar mungkin bagi sebesar mungkin orang). Kemanfaatan sebesar mungkin tentu hanya bisa dipahami oleh the greater possible wisdom of the most wise people (kebijakan paling arif oleh orang paling arif dalam masyarakat), dan ini menyangkut aparat pembuat, pelaksana dan penilai undang-undang kita, sampai di mana pemahaman mereka tentang keadilan hukum Islam Dengan kata lain, untuk mendapatkan yang terbaik diperlukan kualitas prima dalam berbagai bidang (terutama bidang hukum Islam) dari para penentu di lembaga legislatif, eksekutif dan legislatif yang merupakan penyelenggara negara.

Teori utilitarianisme Bentham mirip dengan teori mashlahah dalam hukum Islam sebagai lawan dari mafsadah (hal-hal yang merusak) terhadap (1) agama, (2) akal pikiran, (3) diri pribadi, (4) keturunan, (5) harta benda.

IV. Pengalaman Negara Lain dalam Penerapan Pidana Islam

Untuk bahan perbandingan, di sini disinggung pelaksanaan pidana Islam di tiga negara muslim, yaitu Malaysia, Nigeria dan Sudan.

1. Pengalaman Malaysia

Badan Legislatif Negara Bagian Klantan Malaysia pada tanggal November 1993 mensahkan RUU Kitab Undang-Undang Pidana Syari‘ah (The Shari‘ah Criminal Code (II) Bill 1993) menjadi undang-undang. UU ini terdiri dari 72 pasal, 5 lampiran dan terbagi 6 bagian, yaitu kejahatan hudud, qishash, pembuktian, eksekusi hukuman, ketentuan umum dan Mahkamah Syar‘iyah. Dari hari pertama disahkan telah dinyatakan oleh Menteri Besar (Gubernur) Kelantan bahwa UU ini tidak dapat dilaksanakan sebelum diadakan amandemen terhadap Konstitusi Federal Malaysia. Jadi, terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari kajian Prof. M. Hashim Kamali,[11] UU ini telah melahirkan beberapa masalah. Pertama sekali bertentangan dengan konstitusi dan tumbang-tindih dengan KUHP Negara Federal Malaysia. Masalah kedua, Malaysia akan dikendalikan dua jenis hukum, yaitu untuk muslim dan satu lagi untuk non-muslim. Ini persis seperti kasus pemberlakuan syari‘at Islam di PNAD. Ketiga UU ini sangat literal dalam menerapkan Hukum Pidana Islam, dan tidak memberikan kemungkinan untuk melakukn iftihad.

2. Pengalaman Nigeria

Negara-negara bagian Nigeria yang berpenduduk muslim mayoritas di bagian utara negara tersebut juga telah mempunyai KUHP Islam yang disarikan dari fiqh para fuqaha’. Inti dari berbagai KUHP itu sama, yaitu berssumber dari fiqh, tetapi dengan rincian dan redaksi yang sedikit berbeda.

KHUP Syari‘ah pertama (The Shari‘a Penal Code) diberlakukan pada tanggal 27 Januari 2000 untuk Negara Bagian Zamfara. Langkah ini kemudian diikuti oleh sembilan negara bagian lainnya di Negeria. Berbagai KUHP Islam, paling tidak bagi penduduk beragama Islam, menggantikan KUHP yang diberlakukan sejak tahun 1960. Pelaksanakan pidana Islam akan mendapat supervisi dari Majelis Ulama seperti diamanatkan oleh The Shari‘a Courts Establishment Law 1999. Majelis Ulama antara lain diberi kuasa untuk “monitor and assess progress on the implementation of Islamic Law in the State where necessary to render corrective advice.” KUHP Islam mengatur tiga unsur pidana Islam: hudûd, qishâsh dan ta‘zîr.

Menurut pengamat hukum Islam di Negeria, Ibraheem Sulaiman, ada lima pertanyaan umum tentang pelaksanaan hukum pidana Islam di negara ini.

1. Bagaimana keberlakuan hukum Islam terhadap warga non-muslim.

2. Apakah syarat-syarat umum pertanggungjawaban pidana di bawah hukum pidana Islam.

3. Apakah diperlukan kondisi moral, social dan ekonomi tertentu untuk pelaksnaan hukuman hudud secara penuh.

4. Mekanisme apa saja yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hukum pidana dilakukan baik kepada orang kuat maupun orang lemah, orang kaya maupun orang miskin.[12]

Sebenarnya, kata Ibrahim Sulaiman, tidak banyak masalah dalam penerapan pidana Islam di wilayah utara Nigeria, kecuali masalah pidana hudud. Kasus terkenal yang mendapat peliputan luas dari media massa adalah kasus Saffiatu Husaini yang dituduh melakukan kejahatan zina dengan Yakubu Abubakar. Saffiatu ditemukan hamil dan melahirkahn seoang anak perempuan, sedang ia seorang janda. Polisi melakukan investigasi ke rumah Saffiatu dan ternyata terbukti melakukan kejahatan tersebut berdasarkan pengakuannya. Sementara itu, Yakubu menolak tuduhan tersebut dan tidak ada bukti-bukti lain yang membuktikan tuduhan tersebut. Akhirnya Majelis Hakim The Upper Shari‘a Court di Negara Bagian Sokoto, yang terdiri dari empat orang, pada tanggal 31 Juli 2001 menyatakan terkwa terbukti melakukan kejahatan yang ditutuduhkan kepada wanita tersebut dan Yakubu tidak dinyatakan bersalah. Wanita itu naik banding ke The Shari‘a Court of Appeal dan Grand Kadi Negara Bagian Sokoko menerima permohonan bandingnya dengan pertimbangan hukum bahwa negara menurut ketentuan hukum syari‘at tidak diberi kekuasaan untuk melakukan investigasi wanita hamil ke ramahnya sendiri, bagaimana pun bentuk kehamilannya.[13]

Pertanyaan yang tidak terjawab dalam KUHP Islam di negara tersebut, antara lain, apakah semata kehamilan wanita dapat dijadikan bukti bahwa wanita tersebut telah berbuat zina, dan apakah pengadilan dapat menolak pengakuan sebagai bukti satu-satunya?

3. Pengalaman Sudan

Sudan sebelum kedatangan penjajah Inggeris menerapkan hukum Islam, tetapi selama penjajahan Inggeris, para penjajah telah menggantinya dengan hukum Inggeris atau hukum India yang berada di bawah penjajahan Inggeris. Setelah penjajah meninggalkan Sudan, mulai dilakukan usaha-usaha untuk menata hukum agar sesuai dengan syari‘at. Usaha yang dilakukan antara lain di zaman Presiden Numeiri pada tahun 1983 yang membuat berbagai praturan perundang-undangan yang sesuai dengan syari‘at Islam.

Pembaharuan yang dilakukan Numeiri terrmasuk dalam struktur dan acara peradilan dengan tujuan membangun sebuah sistem peradilan Islam. Proses selanjutnya diikuti dengan pengesahan KUHP yang berasal dari syari‘at Islam. Pada tahun 1984 sebuah KUHPerdata berdasarkan syari‘ah juga disahkan. Kemudian juga lahir UU Zakat dan UU Amar Ma‘ruf Nahi Mungkar.

Untuk hukum Islam yang belum diatur melalui perundang-undangan yang ada, maka hakim memutus perkara berdasarkan hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Ini persis seperti pemberlakuan hukum keluarga Islam di Mesir, dalam hal hakim tidak menemukan pasal-pasal dalam UU Hukum Keluarga, para hakim dapat mengambil pendapat terkuat dalam mazhab Imam Abu Hanfiah. Selama pelaksanaan hukum Islam di Sudan, terutama pidana, dirasakan beberapa kejanggalan. Penerapan hukum Islam di mana pun mengundang kecaman, tantangan dan penolakan,

Pada tahun 1988, Jaksa Agung Hasan Turabi, mengajukan sebuah RUU KUHPidana berdasarkan syari‘at dalam rangka menjawab tantangan dan penyempurnaan pelaksanaan hukum Islam di Sudan. Sepuluh tahun kemudian, Dewan Rakyat (DPR) mensahkan Konstitusi Sudan yang diratifikasi melalui sebuah referendum. Konstitusi 1998 memayungi UU yang lahir kemudian, seperti UU Hukum Acara Pidana, UU Pembuktian dan lain-lain, yang memberi jalan bagi pelaksanaan sistem peradilan yang lebih sempurna.

Salah satu pengalaman Sudan yang patut menjadi pelajaran bagi negara-negara yang berusaha menerapkan pidana Islam adalah tentang putusan Pengadilan Pidana Sudan yang menghukum mati Mahmoud Mohamed Taha karena terbukti telah murtad dari agamanya. Teorinya yang paling terkenal dalam bidang hukum Islam, sementara ia sendiri adalah seorang insinyur, tentang masalah nasikh-mansukh. Ia berkeyakinan bahwa ketentuan hukum yang diturunkan di Madinah harus dinasikhkan (dihapuskan) dengan ketentuan hukum yang diturunkan di Makkah. Hal itu karena ayat-ayat Makkah yang universal lebih cocok dengan hak-hak asasi manusia, hukum internasional dan lain-lain.[14] Ia juga mengklaim bisa hidup selama-lamanya. Tetapi setelah ia dieksekusi mati karena murtad melalui putusan pengadilan, timbul wacana baru yang melihat yang tersangkutan tidak normal alias gila dan lain-lain. Prinsip umum dalam hukum pidana Islam, hukuman hudud tidak bisa dilaksananakan bila ada sedikit keraguan tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam kasus ini, terdakwa diragukan berakal sehat karena tidak ada manusia sehat yang mengklaim ia tidak akan mati.[15]

V. Beberapa Permasalahan

Ada beberapa permasalahan menyangkut pelaksanaan syari‘at Islam di PNAD, antara lain dari segi perundang-undangan.

Pasal 25 UU No. 18 Tahun 2001 menyatakan:

(1) Peradilan Syari‘at Islam di PNAD sebagai bagian dari peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar‘iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.

(2) Kewenangan Mahkamah Syar‘iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas syari‘at Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun PNAD.

Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perda (setelah terbitnya UU No. 18 Tahun 2001 disebut Qanun) No. 5 Tahun 2000 yang terbit terlebih dahulu, menyatakan bahwa syari‘at Islam yang akan dilaksanakan di PNAD meliputi 13 (tiga belas) bidang: (a) aqidah, (b) ibadah, (c) mu‘amalah, (d) akhlak, (e) pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma‘ruf nahi mungkar, (f) baitulmal, (g) kemasyarakatan, (h), syiar Islam, (i) pembelaan Islam, (j) qadha, (k) jinayat, (l) munakahat, dan (m) mawaris.

Pertanyaan: Apakah Perda (Qanun) yang terbit terlebih dahulu dapat menjadi penjelasan terhadap UU yang terbit belakangan? Bila jawabannya ‘tidak’, maka Perda (Qanun) tersebut tidak berlaku. Bila jawabannya ‘ia’, maka Perda (Qanun) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, yaitu Kepres No. 11 Tahun 2003 yang menyatakan kewenangan Mahkamah Syar‘iyah sebagai pelaksanaan syari‘at Islam dalam konteks hukum nasional hanya mencakup kewenangan PA (perkawinan, kewarisan dan kewaqafan) ditambah dengan kewenangan dalam bidang ibadah dan syi‘ar Islam.

Dalam Qanun No. 10 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh adalah dalam bidang ahwa shakhshiyyah, muamalah dan jinayah dan dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 menetapkan pelaksanaan syari‘at Islam dalam bidang aqidah, ibadah dan syi‘ar Islam. Dengan demikian, dua Qanun ini menambahkan tiga bidang, yaitu ahwal shakhshiyyah, aqidah, muamalah dan jinayah, di luar yang telah ditetapkan oleh Keppres.

Apakah pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dibenarkan, karena dalam Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2001 dinyatakan:

Qanun PNAD adalah Perda PNAD, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundangan-undangan yang lain dengan mengikut asas lex spesialis derogaat lex generalis dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.

Pertanyaan lagi: Apakah asas lex zpesialis derogaat lex generalis untuk dua atau lebih peraturan perundang-undangan pada level yang sama (UU dengan UU atau Perda dengan Perda), atau berlaku juga untuk dua peraturan perundang-undangan atau lebih pada level yang berbeda (misalnya Perda/Qanun dengan UU)?

Bila jawabnya yang pertama, maka Perda (Qanun) tersebut tidak berlaku, tetapi bila yang kedua, maka Perda (Qanun) tersebut berlaku, sehingga pelaksanaan syari‘at Islam di PNAD tidak hanya bidang ibadah dan syi‘ar Islam saja, tetapi ketigabelas bidang seperti yang ditetapkan oleh Perda/Qanun No. 5 Tahun 200 tersebut. Alasan yang dikemukakan juga untuk jawaban yang kedua ini, karena Perda (Qanun) di PNAD lahir sebagai akibat PNAD sebagai otonomi khusus yang harus berbeda dengan otonomi biasa.[16]

Pelaksanaan syari‘at Islam melalui Mahkamah Syar‘iyah sampai saat ini baru pada perubahan nama dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syar‘iyah. Pelaksanaannya masih menunggu peraturan perundang-undangan lebih lanjut menyangku kewenangan penuntutan, polisi dan lain-lain.

Perkembangan baru dalam bidang ini dapat dilihat (1) dari penyebutan wewenang kejaksaan terhadap Mahkamah Syar‘iyah dalam Undang-Untang Kejaksaan yang baru; (2) Keputusan Bersama antara berbagai instansi di Aceh, Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar‘iyah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM PNAD tanggal 9 Agustus 2004, menyangkut pelaksanaan syari‘at Islam di PNAD; dan (3) Keputusan KMA RI No. KMA/070/SK/Xl2004 Tentqnt Pelimpahan Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syari‘iyah di Propinsi NAD, tanggal 6 Oktober 2004.

Permasalahan lain menyangkut dualisme peradilan Islam antara PNAD dan propinsi-propins yang lain, dan dualisme antara peradilan dan hukum khusus untuk orang Islam dan peradilan dan hukum khusus untuk non muslim dalam sebuah negara nasional. Dualisme ini telah dimulai sejak Rancangan UUD 1945 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, dan bahkan sejak zaman penjajahan dengan adanya gerakan politik yang berbasis kebangsaan Islam dan berbasis kebangsaan sekular dan dilanjutkan dengan beberapa perundang-undangan Islam di zaman kemerdekaan.

Dualisme ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di semua negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Pakistan, Mesir, Malaysia, Sudan dan Nigeria. Permasalahan dualisme ini membutuhkan penelitian tersediri.

Dualisme antara lain menimbulkan penyeludukan hukum yang memungkan seorang warga beragama Islam menjadi murtad atau pura-pura murtad untuk menghindai tuntutan hukum kepadanya. Di segi lain dualisme ini dapat menimbulkan pilih kasih dalam penerapan hukum.

Juga permasalahan dalam penegakan hukum pidana Islam, adalah tentang kemungkinan pertentangannya dengan undang-undang atau konvensi internasional dan/atau nasional tentang hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan hukum mati (hukuman pancung dan rajam), hukum qishash, hukuman potong tangan/dan kaki, cambuk, hukum disalib dan lain-laian akan mendapat tantangan dari organisasi atau individu pembela hak-hak asasi manusia dan para penantang hukum mati atau hukuman badan tertentu. Masalah ini juga memerlukan penelitian khusus.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua hal:

(1) Sebagai perkembangan baru, penerapan syari‘at Islam masih menemukan berbagai kendala di PNAD, antara lain dari segi harmonisasi perundang-undangan, kesiapan aparat penegak hukum, sumber daya manusia dan political will, baik dari pemerintah pusat, mapun dari unsur pemerintah daerah.

(2) Keberhasilan PNAD dalam menyeselasikan berbagai kendala ini akan memberikan sebuah model bagaimana hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam sebuah negara modern yang berpenduduk mayoritas Islam. Model Indonesia akan melengkapi model-model yang sedang diupayakan di bagian dunia Islam yang lain seperti di Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Nigeria dan Sudan.

&



Ò Dipresentasikan dalam Pokja Peradilan Agama di Rakernas Mahkamah Agung RI di Semarang, 27-30 September 2004.

[1] Stuart Hendry, “Crime” dalam Eugen McLaughlin and John Muncie (eds.), The Sage Dictionary of Criminology (London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications Ltd., 2001), hal. 59.

[2] ‘Abd al-Qâdir ‘Awdah, at-Tasyrî‘ al-Jinâ’î al-Islâmî, Jilid I (Bairut: Mu’assasah ar-Risâlah, 1989/1409), hal. 67.

[3] Muhammad Iqbal Siddiqi, The Penal law of Islam (Lahore: Kazi Publications, April 1985), pp. 51-52.

[4] Lihat: Wayne Morrison, Jurisprudence: From Greeks to Post Modernism (London/Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1997, reprinted 2000), hlm. 192-193.

[5] Muhammad Iqbal Siddiqi menyimpulkan 4 ciri khas hukum pidana Islam, yaitu (1) penghukuman diberikan sebagai upaya akhir setelah upaya-upaya lain gagal, (2) penghukuman dimaksudkan sebagai pelajaran bagi orang lain, (3) penghukuman bersifat reformatif, dan (3) penghukuman bersifat retributif. Muhammad Iqbal Siddiqi, hal. 13-25. Menurut Ahmad Fathi Bahnasi, penghukuman dalam hukum pidana Islam mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah menimbulkan kepedihan kepada terpidana sehingga ia tidak melakukan kembali kejahatan tersebut dan menghambat orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk menjaga kepentingan-kepentingan jama‘ah (kelompok). Ahmad Fathi Bahnasi, al-‘Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmî (Cairo/Bairut: Dâr asy-Syurûq, 1989/1409), hal. 2.

[6] Zainal Azam bin Abd. Rahman, “Islamic Criminal Law in Post-Independence Muslim States: A General Survey” 25-27 Ausgust 2003, International Seminar “Islamic Criminal Justice”, jointly organized by State Government of Johor and Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM), p. 28.

[7] Hafiz el-Sheikh el-Zaki, “The Development of Islamic Criminal Law: The Experience of Sudan”, International Seminar “Islamic Criminal Justice System”, jointly organized by State Government of Johor dan Institute of Islamic Undestanding Malaysia (IKIM), 25-27 August 2003, Puteri Pan Pacific, Johor Bahru, Malaysia., hal. 6.

[8] Nuktah ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dilahirkan oleh Perda beberapa daerah sehingga memudahkan terjadinya korupsi di kalangan pejabat daerah.

[9] Penjelasan (1. Umum) UU No. 18 Tahun 2001.

[10] Taufik Abdullah, “Ruh Islam dalam Budaya Bangsa”, majalah Ummat No. 3/Tahun II, 15 Agustus 1996, hal. 94-95.

[11] Http://www.thefiqh.org/article.php?id=18.

[12] Ibraheem Sulaiman, “Problems and Challenges in the Application of Shari‘a Penal Code in Nigeria”, International Seminar “Islamic Criminal Justice System”, jointly organized by State Government of Johor dan Institute of Islamic Undestanding Malaysia (IKIM), 25-27 August 2003, Puteri Pan Pacific, Johor Bahru, Malaysia., hal. 23.

[13] Ibid., hal. 20-21.

[14] Lebih lanjut dapat dibaca: Mahmoud Mohamed Taga, The Second Message of Islam. Diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh Abdullahi Ahmed an-Na‘im. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1867.

[15] Muhamed Khair Hassab el-Rasul Ahmed, “Current Development of Islamic Law in Sudan” dalam Zainal Azam Abd. Rahman (ed.), Islamic Law in the Contemporary World (Kuala Lumpir: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 2003), hal. 48-49.

[16] Rifyal Ka‘bah, Penegakan Syari‘at Islam di Indonesia (Jakarta: Penerbit Khairul-Bayang, 2003), hlm. 10-35.

No comments:

Post a Comment