Tuesday, February 16, 2010

Prospek Islamisasi Ilmu Hukum di Indonesia

Prospek Islamisasi Ilmu Hukum di Indonesia

Oleh Rifyal Ka'bah

Pendahuluan

Kajian tentang hukum Islam di Indonesia lebih bayak dilakukan oleh kaum orientalis daripada peneliti muslim sendiri. Di zaman lampau terkenal nama seperti Van Vallenhoven dan C.L. van den Berg dan di zaman sekarang antara lain John Ball dan Daniel S. Lev. Beberapa tahun yang lalu, seorang bernama Martin von Bruinessen menghimpun dan meneliti hampir semua buku klasik yang dipakai di pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam dan Thailand selatan. Sementara itu, kajian-kajian dari sarjana-sarjana muslim sendiri masih belum dapat mengimbangi penelitian yang dilakukan oleh kaum orientalis. Salah satu hambatan yang dirasakan adalah kurangnya sumber daya manusia muslim yang memahami kajian hukum modern dan kajian syari‘ah. Jumlah ahli hukum, begitu juga ahli syari‘ah, yang beragama Islam dapat dikatakan memadai, tetapi sedikit sekali yang menguasai kedua disiplin ilmu sekaligus.

Makalah ini berusaha melihat prospek islamisasi ilmu hukum di Indonesia dari tinjauan hukum dan syari‘ah. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum tentang kedudukan dan keadaan hukum Islam di Indonesia pada saat ini, dan karena itu analisisnya lebih bersifat deskriptif.

Hukum Islam dalam Sejarah Indonesia

Kata “hukum” dan yang berhubungan dengan hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Kecuali kata hukum dari bahasa Arab, dalam bahasa-bahasa daerah yang tumbuh di Indonesia tidak ditemukan kata yang tepat yang dapat mewakili pengertian kata Inggeris law, kata Belanda dan Jerman recht atau kata Latin ius.[1]

Dalam perbendaharaan hukum Indonesia terdapat kata “hukum”, “hukuman”, “orang hukuman”, “penegak hukum”, “terhukum”, “hakim”, “kehakiman”, “berhakim”, “menghakimi”, “mahkamah”, “memahkamah-kan” dan lain-lain. Semuanya berasal dari kata Arab hukm. Begitu juga kata “adil”, “keadilan”, “mengadili”, “peradilan”, “pra-pradilan”, “pengadilan” dan lain-lain, yang erat hubungannya dengan hukum dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar Arab ‘adl.

Kata-kata Arab masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia melalui penyebaran agama Islam. Bila abad ketiga dan keempat Hijrah (9-11 Masehi) dapat dipandang sebagai permulaan masuknya Islam ke wilayah Indonesia,[2] sejak masa itu sudah mulai diperkenalkan kata-kata Arab ke dalam bahasa-bahasa daerah di kepulauan Nusantara dan secara khusus ke dalam bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia modern. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia untuk waktu yang cukup lama ditulis dengan menggunakan aksara Arab. Setiap muslim yang menjalankan agamanya, sekalipun untuk bidang-bidang yang sangat terbatas sekali, pasti mengenal kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Pertama sekali, kalimah syahadah diucapkan dalam bahasa Arab. Setelah itu, bacaan salat, do’a dan zikir juga diucapkan dalam bahasa Arab. Selain itu, Qur’an yang berbahasa Arab mendapatkan pahala membacanya. Dari sejak awal, pengetahuan mengenai Islam tentu saja diperoleh dari buku-buku berbahasa Arab. Semua itu mendorong ummat Islam Indonesia untuk menguasai kata-kata Arab dan mempelajarinya untuk kepentingan agama. Bahkan pada periode selanjutnya, para pengarang Indonesia juga menulis buku-buku berbahasa Arab dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Tulisan-tulisan pada beberapa nisan makam orang-orang penting di masa lulu juga menggunakana bahasa Arab. Misalnya pada nisan makam Sultan Malik ash-Shalih yang wafat pada abad ketujuh Hijrah tertulis kata-kata seperti berikut: [هذا القبر للمرحوم المغفور التقى الناصح الحسيب النسيب الكريم العابد الفاتح الملقب بسلطان مالك الصالح الذى انتقل من رمضان سنة ست و تسعين وستمائة من انتقال النبوية]. Malik ash-Shalih adalah seorang raja Kerajaan Pasai (Aceh). Nama kecilnya adalah Meurah Silu.[3]

Dengan pertumbuhan pusat-pusat pendidikan Islam melalui lembaga-lembaga seperti surau, langgar, masjid, pesantren dan madrasah membuat bahasa Arab semakin dikenal di wilayah Nusantara. Sebelum kedatangan penjajah bangsa Eropah, pusat-pusat pendidikan Islam ini merupakan sumber utama informasi dan penyuluhan masyarakat. Malah pada perkembangan di abad kesembilan belas dan kedua puluh ditemukan warga muslim Indonesia yang menulis buku dalam bahasa Arab, dan sebagiannya bahkan tidak pernah mengunjungi negara Arab sebelum mereka menulis.[4] Jadi tidak mengherankan bila kata-kata Arab banyak sekali memperkaya bahasa Indonesia.

Sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam sebenarnya telah mempunyai kedudukan tersendiri di Indonesia.[5] Hal itu terbukti dari beberapa fakta. Misalnya, Sultan Malikul Zahir dari Samudera Pasai adalah salah seorang ahli agama dan hukum Islam terkenal pada pertengahan abad ke XIV Masehi. Melalui kerajaan ini, hukum Islam mazhab Syafi‘i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di kepulauan Nusantara. Bahkan para ahli hukum dari Kerajaan Malaka (1400-1500) sering datang ke Samudera Pasai untuk mencari kata putus tentang permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di Malaka.[6] Selanjutnya, berbagai ahli hukum Islam di Nusantara menulis buku-buku panduan tentang hukum Islam untuk masyarakat. Naruddin ar-Raniri menulis buku hukum Islam berjudul as-Sirâth al-Mustaqîm pada tahun 1628. Buku ini merupakan buku hukum Islam pertama yang disebarluaskan ke seluruh Nusantara. Syekh Arsyad Banjar memperluas uraian buku ini dengan judul baru, Sabîl al-Muhtadîn, untuk dijadikan sebagai pegangan menyelesaikan sengketa di Kesultanan Banjar. Syekh ‘Abd ar-Ra’ûf Singkel menulis buku Mirât ath-Thullâb berdasarkan mazhab Syafi‘î sesuai permintaan Ratu Aceh Shafiyat ad-Din [1641-1675].[7] Di Kesultanan Palembang dan Banten juga pernah diterbitkan beberapa buku hukum sebagai pegangan masyarakat dan para qadhi dalam memutuskan perkara di pengadilan. Hal yang sama juga berlaku untuk penduduk di kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Mataram.

Selain itu, buku-buku fiqh mazhab Syafi‘i juga banyak dipakai di Indonesia sebagai rujukan dan pedoman masyarakat. Misalnya adalah kitab Muharrar karangan Abû Qâsim ar-Rafi‘i, kitab Minhaj ath-Thâlibîn karangan Muhyi ’d-Din Abû Zakariyyâ bin Syarîf an-Nawawi,[8] kitab an-Nihâyah karangan Ahmad ar-Ramli, kitab Mughnî al-Muhtâj dan kitab al-Iqnâ’ karangan asy-Syarbinî, kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar, kitab Mukhtashâr karangan Abu Suja’, Hâsyiyah Fathu al-Qarîb karangan al-Bajuri, al-Muhazzab karangan asy-Syairazi dan lain-lain.[9] Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden RI pada tahun 1991 antara lain berpedoman kepada buku-buku ini.[10]

Malah hukum dalam pengertian sehari-hari di Indonesia, terutama di kalangan ummat Islam, sampai hari ini masih berhubungan dengan ketetapan hukum Islam.[11] Mereka, misalnya, sering menanyakan tentang hukum mengawini wanita yang masih dalam masa ‘iddah cerai; hukum jual-beli berdasarkan ribâ’ atau bunga bank; hukum berbohong demi kebenaran; hukum hakim yang tidak memutuskan perkara berdasarkan keadilan, dan lain-lain. Dengan menyebut hukum dalam contoh-contoh seperti di atas, mereka sebenarnya memaksudkan ketentuan pasti dari ajaran Islam berupa hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum bagi mereka lebih banyak seperti yang dipahami oleh fuqaha’ dan ushuliyyun, yaitu sebagai "pesan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf sebagai suruhan atau larangan" atau "pelaksanaan yang merupakan dampak dari pesan tersebut."[12] Dari sini lahir hukum membebani (al-ahkâm at-taklîfiyyah) berupa wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah, atau dalam bahasa sehari-hari diringkas menjadi masalah halal-haram.

Dengan tersebarnya Islam ke berbagai persada Nusantara, terjadi proses islamisasi secara damai dan kerajaan-kerajaan Islam mulai menggantikan tempat kerajaan-kerajaan sebelumnya. Perpindahan agama dalam Islam biasanya dimulai dengan perpindahan keyakinan dari agama lama kepada agama baru, kemudian diikuti oleh perpindahan sikap. Hukum adalah suatu yang esensial dalam Islam yang mengendalikan sikap hidup ummatnya. Bila seseorang masuk Islam, maka secara otomatis ia mengakui hukum Islam dan ia diminta untuk melaksanakannya dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Dalam bidang hukum kemasyarakatan, bagaimanapun sederhananya masyarakat Islam, individu-individu dalam masyarakat tersebut paling tidak pasti berusaha melaksanakan hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Dalam bidang kemasyarakatan ini, Islam memperkenalkan tradisi hukum baru di Indonesia. Ia menawarkan dasar-dasar tingkah laku sosial baru yang lebih sama rata dibanding dengan yang berlaku sebelumnya. Di samping itu, Islam juga menyumbangkan konsepsi baru hukum untuk Indonesia. Ia telah merubah ikatan yang bersifat kesukuan dan kedaerahan menjadi ikatan yang bersifat universal. Mengutip Daniel S. Lev, Islam telah membentuk sebuah konsepsi sosial politik supralokal sebelum Belanda dapat menyatukan Nusantara dalam sebuah administrasi pemerintahan.[13]

Penelitian mengenai hukum di Indonesia belum banyak menyingkapkan bentuk-bentuk penerapan hukum Islam dalam kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara sebelum kedatangan penjajah Belanda, tetapi dari gelar-gelar yang diberikan kepada beberapa raja Islam, seperti adipati ing alogo sayyidin panotogomo, dapat dipastikan bahwa peranan hukum Islam cukup besar dalam kerajaan-kerajaan ini.[14] Sebuah penelitian tentang mistik Islam menyebutkan bahwa beberapa raja dan sultan di Nusantara berusaha memasyarakatkan ajaran Islam.[15] Beberapa orang raja juga meminta para fuqaha’ untuk menulis buku hukum Islam bagi kepentingan pengadilan. Hukum Islam dalam masa ini merupakan sebuah fase penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu/Budha berarti untuk pertama kalinya Hukum Islam telah ada di Indonesia sebagai hukum positif.[16]

Kenyataan ini kemudian diakui oleh Belanda setelah melihat berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah jajahan di berbagai wilayah Nusantara. Misalnya adalah perlawanan rakyat terhadap Belanda dalam Perang Diponegoro, yang ternyata merupakan perlawanan untuk menegakkan hukum Islam. Seorang Letnan Kolonel Belanda pada masa Perang Diponegoro (1825-1830)[17] mengisahkan dalam sebuah buku memoir bahwa tujuan perlawanan orang Jawa terhadap Belanda sebenarnya adalah agar hukum Islam tetap berlaku untuk orang Jawa.[18]

Diceritakan dalam buku itu bahwa Belanda mengirim delegasi ke pedalaman Salatiga di bawah pimpinan William Stavers untuk berunding dengan Pangeran Diponegoro dan para pembantunya. Delegasi yang membawa surat dari Gubernur General Hendrik Markus de Kock ini tidak diterima oleh Pangeran Diponegoro, tetapi oleh Kiai Modjo, Ali Basa dan lain-lain. Wakil Belanda dalam pertemuan itu meminta peperangan segera dihentikan agar tidak terjadi pertumpahan darah lebih lanjut. Kiai Modjo menjawab bahwa perang tidak dapat dihentikan sebelum tuntutan mereka terpenuhi. Pihak Diponegoro dalam perundingan ini juga menggunakan ungkapan dalam bahasa Arab yang berbunyi: (لا موت إلا بلأجل) “Tidak ajal berpantang mati.”[19] Kiai Modjo juga menggunakan ungkapan Raja Sulaiman yang ditujukan kepada Ratu Bilqis seperti dinukilkan dalam Qur’an agar memenuhi tuntutan mereka: (أن لا تعلوا على و أتونى مسلمين) “Jangan kalian bersikap arogan terhadapku dan datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri!” [an-Naml 27:31]. Ketika ditanyakan apa yang dimaksud dengan ungkapan (أن لا تعلوا على وأتونى مسلمين), Kiai Modjo menjawab: “Komt gij allen tot mijnen Vorst, en gaat langs het pad der regtvaardigheid.”[20] (Supaya kalian semua datang menemui Pangeranku dan berjalanlah melalui jalan keadilan). Ia tidak memaksudkan supaya orang Eropah menjadi muslim, tetapi bila mereka ingin memeluk Islam, maka ummat Islam tidak memaksa. Ia mengatakan bahwa ia hanya menginginkan agar hukum Islam seluruhnya berlaku untuk orang Jawa. Sedangkan persengketaan antara orang Jawa dan orang Eropah diputuskan berdasarkan hukum Islam dan persengketaan antara orang Eropah dan orang Eropah, dengan persetujuan Sultan, diputuskan berdasarkan hukum Eropah.

Sejak zaman VOC, Belanda sebenarnya telah mengakui hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya Regerings Reglemen, mulai tahun 1855 Belanda mempertegas pengakuannya terhadap Hukum Islam di Indonesia. Pengakuan ini setelah itu diperkuat oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg yang mengemukakan teori Receptio in Complexu. Teori ini pada intinya menyatakan bahwa untuk orang Islam berlaku Hukum Islam, sekalipun terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Ini berarti bahwa hukum Islam berlaku secara keseluruhan untuk ummat Islam.[21] Sungguhpun demikian, teori ini sekurang-kurangnya dapat bertahan selama abad kesembilan belas Masehi. Kemudian atas rekomendasi Snouck Hurgronje, pemerintah Belanda memberlakukan teori receptie, yang menegaskan bahwa Hukum Islam hanya bisa diperlakukan untuk orang Indonesia bila ia telah diterima oleh hukum adat.[22] Istilah adat recht digunakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya De Atjehers untuk menunjukkan hukum yang mengendalikan kehidupan masyarakat Aceh; yaitu adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Istilah ini kemudian dipungut oleh Van Vallenhoven dan sarjana-sarjana Belanda yang lain untuk menunjukkan hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.[23] Jelas sekali bahwa hukum adat ini merupakan rekayasa Belanda. Di berbagai negara di dunia Islam, seperti di India, Malaysia dan Filipina, memang terdapat berbagai adat istiadat lokal, tetapi tidak ditemukan hukum adat seperti yang diperkenalkan Belanda di Indonesia.[24] Teori receptie ini disebut oleh Hazairin sebagai teori iblis[25] dan menurut Sutan Takdir Alisjahbana telah "membawa pertumbuhan hukum Indonesia maupun jalan hukum Indonesia kepada liku-liku yang ruwet dan berbelit-belit."[26]

Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini

Hukum Islam dalam banyak bidang sebenarnya berlaku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Landasan awal penerapan hukum Islam terdapat dalam dasar negara berupa Ketuhanan Yang Maha Esa di mana menurut Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Penerapan hukum agama bagi ummat Islam merupakan usaha ibadat kepada Allah di mana setiap muslim selalu menegaskan bahwa sesungguhnya salat dan ibadat yang dilakukan serta hidup dan mati diserahkan kepada Allah sebagai Tuhan seluruh alam [Quran al-Anâm 162]. Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD 1945 juga memuat klausal tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi ummat Islam. Sekalipun ketujuh kata itu dicoret dengan alasan-alasan yang tidak jelas, piagam ini sesuai Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari UUD tersebut. Sebagai jiwa yang memberi kehidupan kepada konstitusi, maka ia tidak kelihatan dalam bentuk teks-teks terlulis, tetapi tetap dirasakan keberadaannya dalam Pembukaan dan Batang Tubuh.

Ketetapan MPR Tahun 1999 menegaskan bahwa amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 menjelang bulan Agustus tahun 2000 hanya untuk Batang Tubuh dan tidak berlaku untuk Pembukaan. Dengan demikian, Pembukaan UUD yang memuat grundnorm bagi bangsa Indonesia masih merupakan bagian yang tidak terpisah dari Piagam Jakarta.

Sekarang ini klausal pelaksanaan syari‘at Islam seperti yang dimuat dalam Piagam Jakarta sedang diusahakan oleh wakil-wakil ummat Islam di Panitia Ad Hoc BP MPR agar dapat masuk ke ayat (1) Pasal 29 UUD 1945. Ayat yang berbunyi "Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa" akan menjadi "Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari‘at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" atau paling tidak menjadi "Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi bagi masing-masing pemeluknya". Bila opsi-opsi ini dapat gol dalam sidang tahunan MPR pada bulan Agusutus 2000, maka pelaksanaan hukum Islam bagi warga beragama Islam tidak lagi menjadi perintah tersirat dalam konstitusi seperti dipahami sebelumnya, tetapi telah menjadi dasar hukum yang kuat.

Keberadaan hukum Islam dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lahir sejak Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Misalnya adalah UU No. 1/1974 yang mengatur sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama (bagi ummat Islam adalah hukum Islam); UU No. 7/189 tentang Peradilan Agama (Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia); PP No. 70 dan 72/1992 yang menjelaskan bank bagi hasil dalam UU No. No. 7/1992 sebagai bank berdasarkan syari‘at; UU No. 10/1998 tentang Perbankan yang melegitimasi perbankan syari‘at; UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; UU No. 23/1999 tentang BI yang memberi mandat pembentukan bank atau cabang bank syari‘ah pemerintah; UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terakhir sekali adalah UU No. 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh, yang juga menyangkut tentang pelaksanaan hukum Islam sebagai bagian dari budaya dan agama rakyat Aceh.

Syariat Islam sebagai jalan atau hukum yang berasal dari Allah mempunyai tiga pengertian. Pertama adalah syariat sebagai keseluruhan teks Qur'an dan Hadits sahih sebagai jalan hidup manusia menuju keselamatan. Ia tidak lain dari agama Islam itu sendiri yang diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali sebagai the right way of religion[27] (jalan agama yang benar). Kedua adalah syariat sebagai pemahaman (fiqh) para fuqaha' (ahli hukum Islam) terhadap teks-teks agama yang menyangkut afal al-mukallafîn (perbuatan orang yang sudah dibebani tanggungjawab hukum). Paling tidak pada waktu ini dunia Islam Sunni mempunyai empat pemahaman (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali). Sebagian pemahaman tersebut menyangkut hukum yang bersifat keagamaan (diyânî) dan sebagian lagi bersifat hukum positif (qadhâî).[28] Ketiga adalah syariat sebagai hukum positif yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Syariat dalam pengertian ini menyangkut penegakan hukum dan keadilan dalam suatu negara. Syariat Islam dalam konteks hukum modern adalah menurut pengertian yang terakhir ini. Ia menyangkut konstitusi, undang-undang, kompilasi, hukum pidana, perdata, acara dan lain-lain yang menjamin ketertiban dalam masyarakat.

Islamisasi Ilmu Hukum

Penegakan hukum Islam juga membutuhkan pembudayaan melalui usaha-usaha formal dan non formal. Di samping pembenahan perangkat hukum sehingga sesuai dengan tuntunan Islam, juga dibutuhkan pengembangan kurikulum sekolah dan perguruan tinggi berdasarkan islamisasi ilmu hukum.

Ilmu hukum sebagai fiqh telah lama dikenal di Indonesia, tetapi dalam pengertian modern baru ada sejak Belanda mulai memberlakukan hukumnya di Hindia Belanda lebih kurang 3 abad yang lalu. Melalui politik etis yang dilakukan pada awal abad ini, Belanda mengirim beberapa orang Indonesia untuk belajar hukum di Negeri Belanda, yang kemudian disusul dengan pendirian sekolah hukum pertama di Indonesia dan kemudian Fakultas Hukum di Jakarta.[29] Inilah yang menjadi cikal bakal fakultas-fakultas hukum yang ada sekarang di seluruh Indonesia.

Sementara itu ilmu hukum sebagai fiqh diajarkan di madrasah-madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Lalu di awal tahun lima puluhan, pemerintah mendirikan Sekolah Hakim Agama, yang diikuti dengan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta dan kemudian Institut Agama Islam Negeri di beberapa kota besar di mana salah satu fakultasnya adalah Syariah. Beberapa universitas dan perguruan tinggi swasta juga membuka fakultas syari‘ah dengan kurikulum yang mirip dengan kurikulum Fakultas Syari‘ah IAIN.

Kedua Fakultas Hukum dan Syariah untuk waktu yang cukup lama dan sampai saat ini berjalan sendiri-sendiri. Fakultas Hukum mensuplai semua kebutuhan negara kepada ahli dan praktisi hukum sementara itu Fakultas Syariah menusplai ahli syariah untuk jabatan-jabatan yang ada di Peradilan Agama dan Departemen Agama secara umum. Bagaimanapun seluruh kurikulum yang dikembangkan di Fakultas Syariah tidaklah membicarakan hukum sebagai sesuatu yang akan diterapkan dalam negara, tetapi lebih banyak sebagai hukum diyânî yang tidak membutuhkan kekuasaan negara untuk penerapannya.

Hukum Islam yang menjadi wewenang kekuasaan negara lebih banyak mendapat perhatian di berbagai fakultas hukum negeri dan swasta di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hukum Islam di fakultas ini merupakan salah satu mata kuliah di samping berbagai mata kuliah yang lazim di sebuah fakultas hukum. Hukum Islam mendapat porsi yang sangat kecil sesuai dengan kebutuhan penerapan perundang-undangan Islam yang sudah merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia, yaitu perdata khusus yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibbah, waqaf dan shadaqah. Islam. Sementara itu, hukum Islam di luar perdata khusus seperti pidana, kontrak, hubungan internasional dan lain-lain belum mendapat tempat.

Dengan adanya beberapa undang-undang seperti perkawinan, peradilan agama, perbankan syari`ah, haji dan zakat memacu fakultas-fakultas hukum untuk mengembangkan mata kuliah hukum Islam yang sudah ada dan fakultas-fakultas syariah untuk mengembangkan mata-mata kuliah hukum yang sudah ada. Akhirnya, kedua jenis fakultas sama-sama merasakan kebutuhan kepada islamisasi ilmu hukum. Tantangan besar yang dihadapi oleh kedua jenis fakultas adalah kurangnya buku-buku teks dan sumber daya manusia dari kalangan dosen dan peneliti. Satu dua universitas sudah mulai berusaha untuk menghadapi tantangan ini, tetapi jalan kepada islamisasi ilmu hukum masih panjang di Indonesia. Di Universitas Yarsi Jakarta, misalnya, sejak berdirinya lebih kurang tiga dekade yang lalu, telah mengharuskan penulisan skripsi yang menggabungkan bidang ilmu yang didalami dengan hukum Islam. Penelitian S1 yang lebih banyak adalah di Fakultas Kedokteran yang merupakan fakultas tertua di lingkungan Yarsi. Beratus-ratus skripsi yang menghubungkan ilmu kedokteran dan hukum Islam telah dihasilkan oleh dokter-dokter muda Yarsi sejak dua dekade yang lalu. Khusus di Fakultas Hukum Yarsi yang relatif lebih muda, maka skripsi yang menggabungkan ilmu hukum umum dengan hukum Islam masih sangat terbatas. Sungguhpun demikian, apa yang dilakukaan di universitas ini merupakan salah satu aset pengembangan islamisasi ilmu di masa depan.

Prakarsa islamisasi buku-buku teks universitas pertama kali diambil oleh Departemen Agama di bawah judul IDI (Islam untuk Disiplin Ilmu). Sebuah tim penulis dari berbagai ahli disiplin ilmu dengan tambahan ilmu agama dibentuk untuk membuat buku-buku pengantar islamisasi ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu, termasuk dalam bidang ilmu hukum, dimaksudkan sebagai buku pengantar mata kuliah agama Islam di fakultas-fakultas umum. Buku-buku ini baru berbicara tentang filsafat ilmu, hubungan Islam dengan disiplin tertentu dan beberapa prinsip umum, tetapi belum merinci silabus. Setelah terbit pertama kali pada tahun 1986, buku-buku ini memang dicetak ulang, tetapi tidak pernah direvisi dan dikembangkan lebih lanjut.

Salah satu sumber penting islamisasi ilmu hukum pada waktu ini di Indonesia adalah skripsi, tesis dan desertasi yang dihasilkan oleh berbagai fakultas syari‘ah, terutama di lingkungan IAIN di seluruh Indonesia, dan fakultas-fakultas hukum yang mempunyai jurusan hukum Islam. Sebagian tesis dan disertasi telah diterbitkan dalam bentuk buku dan beredar di masyarakat. Beratus-ratus tesis dan berpuluh-puluh disertasi telah dihasilkan dalam bidang ini. Sampai saat ini belum ada penelitian dari perpektif islamisasi ilmu hukum terhadap berbagai skripsi, tesis dan disertasi yang berhubungan dengan syari‘ah dan hukum ini.

Penutup

Dari penuturaan di atas dapat disipulkan beberapa hal.

Pertama, hukum Islam mempunyai akar yang terhunjam dalam sejarah dan budaya hukum Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu faktor hukum Islam merupakan bagian dari hukum nasional pada waktu ini. Untuk dapat mendominasi hukum nasional diperlukan transformasi dari budaya hukum fiqh tradisional kepada hukum positif.

Kedua, langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah melalui penelitian terhadap pratek-praktek hukum positif yang pernah berlaku di kerajaan-kerajaan Islam di masa lalu, terutama di bumi Nusantara, dan penyatuan kajian syari‘ah dengan kajian hukum. Hal-hal menyangkut penegakan hukum, hukum acara dan sistem peradilan Islam belum mendapat kajian yang memadai sampai sekarang. Kalangan universitas dan lembaga penelitian Islam sangat dibutuhkan untuk mendukung usaha ini. IAIN, misalnya, diharapkan menjadi universitas yang mengembangkan kurikulum dan penelitian islamisasi ilmu, dan fakultas hukum terkenal seperti Fakultas Hukum UI dan Fakultas Hukum Gajah Mada mengintegrasikan kajian syari‘ah ke dalam kajian hukum. Ini tentu saja di samping usaha-usaha politik untuk melahirkan legislasi Islam sebanyak mungkin melalui MPR dan DPR.



[1] John Ball, Indonesian Legal History 1602-1848 (Sydney: Oughtershaw Press, 1982), hlm. 64.

[2] N.A. Baloch, Advent of Islam in Indonesia (Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research, 1980), hlm. 56-57. Seminar Masuknya Islam Ke Indonesia di Medan pada tahun 1963 antara lain berkesimpulan “bahwa Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (abad ketujuh/kedelapan Masehi) dan langsung dari Arab.” A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam Di Indonesia (Bandung: PT Alma‘arif, 1981), hlm. 7. Dengan demikian, sejak awal abad Islam kata-kata Arab sudah mulai diperkenalkan di bumi Nusantara.

[3] Teuku Ibrahim Alfian, Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), hlm. 49.

[4] Beberapa nama dari daerah Sumatera Barat dapat dijadikan contoh. Misalnya adalah ‘Abd al-Hamid Hakim yang menulis buku fiqh berbahasa Arab dalam lima jilid, berjudul al-Mu‘în al-Mubîn dan buku usul fiqh berjudul al-Bayân; Mawardi Muhammad yang menulis buku Musthalah al-Hadîth dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia; dan lain-lain.

[5] Mohammad Daud Ali, “Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional: Suatu Analisa Terhadap RUU Peradilan Agama" dalam Hukum dan Pembangunan, No. 6, Tahun Ke-XIX, Desember 1989, hlm. 528.

[6] Ibid., hlm. 527.

[7] Penoh Daly, Hukum Nikah, Talak, Rujuk, Hadanah dan Nafkah Kerabat dalam Naskah Mir’ât ath-Thullab Karya ‘Abd ar-Raa’ûf Singkel, Disertaasi Doktor Hukum Islam, Fakultas Syari‘ah IAIN Jaakarta, 1982, hlm. 26.

[8] Untuk kebutuhan akademis, orientalis Belanda L.W.C. van Den Berg menerjemahkan buku ini ke bahasa Perancis, kemudian diterjemaahkan lagi ke bahasa Inggeris oleh E.C. Howard. Lihat: Mihâj-et-Tabilin: A Mannual of Muhammadan Law According to the School of Shafi‘I . Lahore: Law Publishing Company, n.d..

[9] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 191.

[10] Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1995/1996), hlm. 124.

[11] Lev menyimpulkan: “Di Indonesia pengertian-pengertian hukum, keadilan, adat, hak, atau hakim itu sendiri, diambil dari bahasa Arab. Di beberapa tempat kata hukum itu sendiri masih tetap bermakna hukum Islam, dan di berbagai tempat kata itu juga bermakna hukum nasional yang dilawankan dengan adat setempat. Dalam kedua hal di atas jelas bahwa hukum bersifat supralokal.” Daniel S. Lev, hlm. 123-124.

[12][(خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا) (الصفة التى هى أثر ذلك الخطاب)] Muhammad al-Khudari, Ushûl al-Fiqh (Bairut: Dâr al-Fikr, 1988/1409), hlm. 18.

[13] Daniel S. Lev, hlm. 122-123.

[14] Agus Triyana, “Prospek Hukum Islam di Indonesia” dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, No. 8 Vol. 5, 1997, hlm. 2.

[15] Simuh, Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ronggowarsito (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 12.

[16] Moh. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 38.

[17] Belanda menamakan perang ini sebagai Perang Jawa (Orloog op Java).

[18] F.V.A. Ridder de Stuers, Gedenkschrift van den Orloog op Java (Amsterdam: Johannes Müller, 1847), hlm. 286-288.

[19] Ibid., hlm. 288.

[20] Ibid., hlm. 287.

[21] Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.35.

[22]John Ball, hlm. 117-122; Busthanul Arifin, hlm. 35-36.

[23] John Ball, hlm. 67.

[24] Busthanul Arifin, hlm. 72.

[25] Hazairin, Demokrasi Pancasila (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990), hlm. 97.

[26] S. Takdir Alisjahbana, Kebudaayaan Sebagai Perjuangan (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1988), hlm. 11.

[27]Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur'ân: Text, Translation and Commentary (Brendwood, Maryland: Amana Corporation, 1409 H/1989 H), hlm. 1297, cacatan kaki no. 4756.

[28]Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 60-65.

[29] Busthanul Arifin, "Membangun Ilmu Hukum Indonesia" dalam Rifyal Ka‘bah, hlm. xi-xiii.

No comments:

Post a Comment