Tuesday, February 16, 2010

Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam

Sejarah dan Perkembangan Hukum Islamâ

Oleh Rifyal Ka'bah

Buku Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam[1] ini sebenarnya berbicara tentang Târîkh at-Tasyrî‘ al-Islâmî wa Tathawwurih [تاريخ التشريع الإسلامى و تطوره], dan bukan tentang hukum Islam secara khusus dalam pengertian hukum modern seperti dipahami dari kata قانون, recht dan lain-lain. Ini dapat dipahami karena buku ini oleh pengarangnya dimaksudkan sebagai bahan kuliah Târîkh at-Tasyrî‘. Sejak berdirinya Fakultas Syari‘ah di dunia Islam, mata kuliah tersebut memang telah menjadi mata kuliah inti. Pembicaraan biasanya dimulai dari pertumbuhan at-tasyrî‘ al-islâmi di masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi‘in, sampai masa kemunduran di dunia Islam yang sering disebut masa taqlid. Memperhatikan daftar isi, maka sistematika buku mengikuti priodesasi seperti itu. Sebagai kajian sejarah, maka penekanannya adalah pada masa lalu.

Pendahuluan yang diberikan adalah pendahuluan tentang târîkh tasyrî‘ yang mencakup tentang definisi, jenis, kaedah-kaedah usul fiqh tentang hal ini, priodesasi dan manfaat belajar disiplin ini. Metode penulisan yang digunakan persis penulisan buku-buku teks di berbagai fakultas syari‘ah tradisional di seluruh dunia Islam. Tasyrî‘ dalam pengertian legislasi negara tidak dibahas dalam buku ini. Seperti diketahui, hukum yang mengatur kehidupan negara modern berasal dari lembaga tasyrî‘ (legislasi) resmi yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas dalam menetapkan, merevisi dan membatalkan hukum yang berlaku dalam negara. Sementara itu, tasyrî‘ yang dibicarakan dalam buku ini terbatas pada pengetahuan dan budaya hukum dalam sejarah Islam, yang pengaruhnya juga terbatas dalam tasyrî‘ negara-negara dunia Islam saat ini.

Tasyrî‘ islâmi (legislasi Islam) yang dimaksud mengandung dua pengertian. Pertama adalah sebagai ketetapan dari Allah dan Rasul. Kedua adalah sebagai ketetapan berdasarkan interpretasi manusia yang dilakukan oleh para fuqaha’ sepanjang masa sejak zaman sahabat. Tasyrî‘ itu sendiri berarti sinnu ’l-qawânîn [سن القوانين], pembuatan hukum. Pembuat hukum dalam Islam adalah Allah dan Rasul. Karena itu, ketetapan Allah dan Rasul disebut syarî‘ah; yaitu jalan yang digariskan kepada manusia. Hukum sebagai ketetapan Allah dan Rasul tidak boleh berubah, tetapi hukum kehidupan mengikuti perubahan. Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, manusia juga dapat membuat hukum (syarî‘ah) baru berdasarkan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh syari‘ah yang asli. Hukum jenis kedua ini adalah pemahaman manusia terhadap hukum yang disebut fiqh. Dalam perkembangan sejarah Islam, istilah syarî‘ah digunakan untuk kedua bentuk hukum tersebut. Inilah yang disebut sebagai at-tasyrî‘ al-islâmî.

Judul yang tepat untuk buku ini sebenarnya adalah Sejarah dan Perkembangan Legislasi Islam. Tasyrî‘ memang berarti legislasi, tetapi menyebut legislasi menimbulkan masalah baru karena istilah ini dalam konteks hukum modern mengandung pengertian pembuatan undang-undang oleh legislator atau lembaga legislatif. Dalam pada itu, buku secara keseluruhan tidak menyinggung sama sekali legislasi atau hukum di luar yang telah ditetapkan oleh para fuqaha' yang disebut oleh pengarang sebagai hukum Islam. Karena topiknya adalah sejarah hukum (legal history), maka dapat dipahami bila seluruh buku memusatkan pembicaraan pada masa lalu dan tidak menyinggung tentang masa depan menyangkut prospek hukum Islam di dunia modern.

Legislasi di luar konteks fiqh memang belum mendapat tempat yang luas dalam bahasan ilmu hukum Islam, dan dalam buku ini tidak disinggung sama sekali. Karena pembuat hukum (sy-Syârî‘, Lawgiver) dalam legislasi Islam adalah Allah dan Rasul, maka sebagian orang mungkin berpendapat bahwa lembaga legislatif tidak diperlukan dalam sebuah negara Islam. Fathi Osman, misalnya, melihat bahwa pendapat seperti itu tidak benar.[2] Badan legislatif Islam memang tidak dibenarkan membuat undang-undang atau hukum yang sudah ditetapkan oleh Pembuat Undang-Undang/Hukum yang sebenarnya, yaitu Allah dan Rasul, tetapi lapangan masih terbuka luas baginya untuk hal-hal yang disebut al-mubâh (lapangan kebolehan). Badan ini dapat membuat rincian, spesifikasi, aturan pelaksana dan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mewujudkan maqâshid asy-Syarî‘ah (maksud-maksud Syari‘ah) yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, diri pribadi, akal pikiran, keturunan dan harta benda. Selain itu, lembaga legislatif Islam (al-hay’ah at-tasyrî‘yyah al-islâmiyyah) diperlukan sebagai pengawas badan eksekutif yang dapat mencegah kediktatoran pemerintah seperti terjadi di masa silam karena ketiadaan lembaga seperti ini. Lembaga ini juga dapat merupakan pengembangan sistem syura dalam Islam. Untuk pelaksanaan hukum Islam dalam sebuah negara modern, maka tasyrî‘ dalam pengertian lembaga legislasi negara perlu mendapat kajian yang mendalam.

Cakupan yang diambil oleh pengarang memang sangat luas, meliputi perkembangan tasyri‘ islâmi dalam masa lebih kurang lima abad. Untuk cakupan yang begitu luas seorang pengarang tidak mungkin membuat rincian. Tujuan pengarang tampaknya memang bukan untuk memberikan rincian, tetapi menggambarkan secara umum tentang keluasan dan keluesan hukum Islam kepada para mahasiswa sesuai dengan target kurikulum dan pembaca secara umum. Kecuali sistematika berdasarkan priodesasi sejarah yang menjadi ciri khasnya, buku ini mirip dengan Pengantar Hukum Islam oleh Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy.[3]

Selain penuturan sejarah, topik-topik dalam buku ini berkisar tentang sejarah dan kedudukan Qur’an, Hadits atau Sunnah, tayrî‘, ijtihad, fiqh, ushul fiqh, mazhab, ittibâ‘, taqlîd dan lain-lain. Dalam buku ini, para pembaca tidak menemukan definisi yang tegas tentang hukum Islam, padahal judulnya adalah tentang hukum Islam. Juga tidak dijelaskan tentang persamaan dan/atau perbedaan antara fiqh dan syari‘ah serta hubungannya dengan hukum modern.

Seperti disinggung di atas, pembahasan buku berhenti pada priode kemunduran. Buku ini akan menjadi lengkap bila menyertakan perkembangan mutakhir hukum Islam sampai sekarang setelah zaman kemunduran. Itu pun sudah disadari oleh pengarang pada Kata Pengantar.[4] Kecenderungan kepada kompilasi dan kodifikasi hukum Islam, hukum Islam sebagai bagian atau keseluruhan hukum negara atau pelaksanaan syari‘at dalam negara nasional, adalah bagian dari perkembangan hukum Islam di zaman modern.

Di beberapa negara Arab syari‘at Islam bahkan merupakan sumber hukum, tetapi tasyrî‘ negara masih banyak bersumber dari hukum asing. Masalah ini berhubungan dengan sejarah kolonialisasi dan pembentukan negara nasional di dunia Islam. Para penjajah di masa lalu tidak hanya mengeruk kekayaan materi dunia Islam, tetapi juga memaksakan sistem politik, hukum dan budaya mereka terhadap anak negeri.[5] Ummat Islam mendirikan negara berdasarkan konsep-konsep yang berkembang di dunia Barat, termasuk dalam bidang hukum. Syari‘ah dan fiqh memang selalu dipelajari dan diamalkan dalam tingkat kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi tidak dalam konteks hukum modern yang membutuhkan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya..

Dari awal masuknya hukum Barat ke dunia Islam, pengkajian syari‘ah dan fiqh telah terpisah dari pengkajian hukum di dunia Islam. Hukum bagi ulama syari‘ah adalah "pesan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf sebagai suruhan atau larangan" atau "pelaksanaan yang merupakan dampak dari pesan tersebut."[6] Dari sini lahir hukum membebani (al-ahkâm at-taklîfiyyah) berupa wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah, atau dalam bahasa sehari-hari diringkas menjadi masalah halal-haram. Berdasarkan pemahaman ini, maka hukum dalam perkembangan selanjutnya cenderung menjurus kepada fatwa. Para mufti sepanjang masa memberi fatwa dan masyarakat meminta fatwa kepada mereka. Fatwa sebagai keputusan ahli hukum Islam yang bersifat keagamaan tergantung kepada ketaatan individu dan tidak terdapat komitmen dari masyarakat atau negara untuk mentaatinya. Sementara itu, fatwa sebagai keputusan pengadilan pada umumnya berada di tangan ahli hukum yang tidak memahami hukum seperti yang dipahami oleh para mufti. Bagi mereka, hukum sebagai tasyrî‘ adalah hukum positif berupa UUD, UU dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berjalan mengikuti sistem hukum tertentu dalam suatu negara. Halal dan haram bagi mereka adalah apa yang ditetapkan atau diputuskan oleh atau berdasarkan aturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pembuat hukum, pelaksana hukum dan penilai/pemutus hukum dilaksanakan oleh tiga lembaga sesuai teori Trias Politika. Sejarah tasyrî‘ islâmî tidak mengenal pemisahan tiga lembaga seperti ini. Bahkan dalam sejarah Islam, kata hakim mengandung dua pengertian, sebagai pemerintah dan sebagai pengadil (qâdhî) yang memutuskan perkara. Di zaman Nabi Muhammad s.a.w. ketiga lembaga tersebut bahkan berada di tangan Nabi sendiri. Pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif baru mulai dilakukan di zaman para khalifah Nabi. Perkembangan selanjutnya setelah Khulafa’ Rasyidin, kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif juga cenderung dipegang oleh pemerintah. Para fuqaha’ juga bersaham dalam ini karena mereka pada umumnya tidak mau bekerja dengan pemerintah atau menolak diangkat menjadi hakim seperti kasus Imam Abu Hanifah yang disinggung oleh Prof. Juhaya S. Praja dalam Kata Pengantar (hlm. xiii).

Permasalahan sejarah tersebut berdampak terhadap pembentukan hukum dalam negara-negara nasional di dunia modern. Ketika Mesir membangun hukumnya pada tahun 1883, musyarri‘ûn [pembuat tasyri‘ (hukum), legislator] di negeri ini mengalami kebingungan. Di depan mereka ada dua pilihan: hukum Perancis dalam bentuk Kode Napoleon dan hukum Islam yang tersebar di beratus-ratus kitab para fuqaha tanpa kode hukum dan kompilasi/kodifikasi tertentu. Untuk menghemat waktu, mereka akhirnya memilih Kode Napoleon. Dengan pilihan ini, seorang ahli hukum Mesir melihat bahwa mereka sebenarnya tidak lari dari tradisi hukum mereka sendiri dan tidak pula bertentangan dengan syari‘at Islam. Hal itu, karena banyak persamaan antara Hukum Romawi yang menjadi dasar Kode Napoleon dengan Hukum Islam yang pernah berkembang di bekas wilayah Kerajaan Romawi.[7]

Bagaimanapun, di samping kompilasi dan kodifikasi hukum, penerapan hukum Islam di masa depan membutuhkan studi komparatif antara hukum dalam pengertian Barat dan hukum dalam pengertian Islam. Studi kompartif seperti ini tidak ditemukan dalam buku.

Satu hal penting yang tidak dibahas oleh buku ini adalah tentang peradilan Islam. Masyarakat dan ahli hukum modern masih sangat kurang mendapat informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan ini menyangkut hukum acara, putusan peradilan, indepedensi lembaga peradilan, peradilan banding dan lain. Bentuk peradilan Islam yang masih tersisa sampai hari ini di banyak negara dunia Islam adalah Peradilan Agama atau Mahkamah Syar‘iyyah. Negara Khalifah yang berdiri selama berabad-abad, begitu juga berbagai negara Islam kecil yang muncul dalam pentas sejarah di masa lalu, tidak mungkin tanpa sebuah sistem peradilan. Sayang sekali topik ini belum mendapat pengkajian yang memadai di dunia Islam, terlebih lagi di Indonesia.

Peradilan Agama adalah bagian atau salah satu dari sistem peradilan yang ada di dunia Islam sampai saat ini, bahkan di Kerajaan Saudi Arabia. Di Indonesia, dengan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama adalah salah satu dari empat peradilan yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang perlu dijawab oleh ahli hukum dan syari‘ah adalah: Apakah peradilan-peradilan di luar Peradilan Agama bukan (atau juga) termasuk Peradilan Islam?

Buku ini padat dengan bahan-bahan sejarah hukum Islam, tetapi sayang sekali tidak disertai dengan indeks istilah dan tokoh yang dapat memudahkan para peneliti untuk mendalaminya. Selain itu, pengarang juga tidak mencantumkan sistem transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam buku ini. Sungguhpun demikian, beliau memang menggunakan sebuah sistem, tetapi bukan sistem yang sudah dibakukan oleh pemerintah.

Kecuali beberapa catatan kecil di atas, harus diakui bahwa buku ini telah menambah khazanah perpustakaan hukum Islam di Indonesia dengan bahan-bahan yang tidak ternilai dan secara khusus telah dapat mengisi kebutuhan kurikulum IAIN untuk mata kuliah Târîkh at-Tasyrî‘.

.



â Makalah untuk acara bedah buku dengan judul ini di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, Selasa 4 Juli 2000.

[1] Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, cetakan pertama Maret 2000, 190+xxi halaman.

[2] Fathi Osman, "Democracy and the Concept of Shura". Kertas kerja disampaikan untuk sebuah diskusi ilmiah oleh Nadi Jakarta: Middle East-Indonesian Forum, Hotel Ambarawa Jakarta, awal tahun 2000, hlm. 27-29.

[3] Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

[4] Beliau mengatakan: "Pada bagian berikutnya, insya Allah, saya akan menulis tentang kebangkitan hukum Islam, sehingga kita akan memahami hukum Islam versi ulama modernis. Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita saya ini." Ibid., hlm. v-vi.

[5] Sebuah penelitian mutakhir di Mesir oleh seorang ahli hukum Inggeris menyingkapkan tentang konspirasi Barat yang didukung oleh kaum orientalis dalam memojokkan hukum Islam sejak zaman kolonial sampai sekarang. Lihat: John Strawson, "Encountering Islamic Law", disampaikan dalam The Critical Legal Conference, New College, Oxford, 9-12 September, 1993.

[6] [(خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا) (الصفة التى هى أثر ذلك الخطاب)] Muhammad al-Khudari, Ushûl al-Fiqh (Bairut: Dâr al-Fikr, 1988/1409), hlm. 18.

[7] Muhammad Said Al-Ashmawy, "Islamic Law in Contemporary Society", Occasional Papers and Documents, Friedrich-Naumann-Stiftung, Jakarta, April 2000, hlm. 5.

1 comment: