Tuesday, February 16, 2010

Seluk-Beluk Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Seluk-Beluk Hukum Perkawinan Islam di Indonesia[1]

Oleh Rifyal Ka’bah

Perkawinan

Perkawinan adalah nuklus sebuah masyarakat yang melahirkan hak dan kewajiban. Karena itu, perkawinan diatur dalam sebuah hukum yang disebut hukum perkawinan.

Hukum perkawinan Islam pada dasarnya adalah sebuah hukum yang bersifat diyâni, tetapi kemudian dikembangkan sebagai hukum yang berseifat qadhâ’î berdasarkan politik hukum Islam atau as-siyâsah asy-syar‘iyyah. Perkawinan diyâni diselenggarakan sesuai nushûsh agama dari Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan perkawinan qadhâ’î diselenggarakan sesuai dengan kebijakan tertentu pemerintah atau peraturan perundang-undangan. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan menggabungkan kedua bentuk hukum tersebut di mana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan berdasarkan keyakinan agama dan perkawinan tersebut dicatat oleh negara melalui lembaga pencatatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam istilah al-Qur’an, perkawinan disebut an-nikâh dan az-zawâj. Kata asal an-nikâh berarti al-’aqd (perjanjian, kontrak), kemudian digunakan untuk menunjukkan pengertian al-jimâ’ (persetubuhan). Sedangkan az-zawâj berarti perpasangan antara jenis laki-laki dan perempuan, atau antara jantan dan betina, atau antara dua jenis yang berbeda, tetapi menyatu dalam fungsi.[2] Dari pengertian ini, maka perkawinan sesama jenis, seperti dilakukan oleh kaum homoseksual dan lesbian, sebenarnya tidak dapat disebut perkawinan. Perkawinan sejenis ini adalah ibarat memakai sepatu yang kedua-duanya kiri atau kedua-duanya kanan sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pasangan yang cocok. Di negara-negara tertentu yang menjalankan politik sekularisasi, perkawinan pasangan berlainan jenis dizinkan oleh undang-undang. Hal itu karena perkawinan di negara-negara hanya diakui sebagai kontrak sekular belaka dan perkawinan secara agama terlepas dari urusan negara. Indonesia mendasarkan perkawinan menurut keyakinan agama penduduk, sementera itu tidak ada agama di negeri ini yang membolehkan perkawinan kaum homoseksual dan lesbian, maka perkawinan sejenis seperti ini tidak mungkin diakui.

Jadi, perkawinan sebenarnya adalah pertemuan dua orang manusia berlainan jenis, yang diikat oleh sebuah perjanjian sehingga menyatu secara fisik dalam bentuk pesetubuhan serta hubungan badan lainnya dan secara batin dalam bentuk ikatan batin untuk mencapai tujuan perkawinan.

Sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak terikat dengan perjanjian atau kontrak sepakat menyatakan akan membina rumah tangga yang bahagia lahir-batin dengan melahirkan anak-cucu sebagai penerus cita-cita mereka. Bila ikatan lahir dan batin tidak lagi dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian kadang-kadang perlu dibatalkan atau paling kurang ditinjau kembali. Bentuk peninjau kembali dapat berupa introspeksi dari masing-masing pihak, atau thalâq raj’î (perceraian yang bisa dirujuki kembali karena masing-masing pihak bersedia memperbaiki diri). Qur’an menyebutkan peninjauan kembali jenis terakhir ini dengan “penahanan dengan ma’rûf atau pelepasan dengan ihsân”.

Perkawinan adalah kebutuhan rohani dan jasmani manusia, karena itu tidak ada orang yang menolak perkawinan bila mendapat pasangan yang cocok. Kebutuhan ini sudah merupakan “build-in” yang ditanamkan Allah dalam setiap diri manusia sewaktu penciptaannya. Karena merupakan kehendak Allah s.w.t., maka perkawinan harus dilaksanakan sesuai sunnah (ketentuan)-Nya. Allah menyatakan di awal surah an-Nisâ’ bahwa di antara tanda kebesaran-Nya, Ia menciptakan manusia berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan, agar masing-masing merasa tenteram dengan pasangannya dan tercipta kasih sayang di antara mereka. Inilah yang menjadi inti tujuan perkawinan yang diserap oleh Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentangt Perkawinan. Karena itu, usaha apa pun hyang dilakukan untuk menjadikan perkawinan sebagai kontrak qadhâ’î semata harus dicegah.

Karena harus sesuai dengan ketentuan Allah, maka perkawinan, hanya mungkin dilakukan antara pasangan yang mempunyai keyakinan yang sama, yaitu sama-sama muslim. Perbedaan keyakinan dalam suatu keluarga dapat mengancam ketenteraman rumah tangga, apa lagi bila sudah ada keturunan. Anak-anak yang belum dewasa akan menjadi bingung melihat keyakinan agama orang tua mereka yang berbeda. Soal beriman atau kafir memang pilihan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, karena ini adalah bahagian dari kemerdekaan memilih agama yang diajarkan Islam, tetapi untuk keluarga, pilihan agama tersebut tidak boleh berbeda antara anggota-anggotanya. Dalam revisi UUP yang akan datang harus dicegah adanya perkawinan beda agama, karena ini tidak sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara dan Pasal 29 ayat (2) dan (2) UUD 1945.

Perkawinan dimulai dari perjanjian antara calon suami dan calon isteri yang disebut kontrak perkawinan (‘aqd an-nikâh). Kontrak ini dilakukan di depan seorang penghulu sebagai pencatat kontrak, mirip seorang notaris dalam perjanjian biasa, disaksikan paling tidak oleh dua orang saksi dan pembayaran mas kawin oleh suami kepada isteri dalam jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Perkawinan dapat disebut sebagai salah satu lembaga masyarakat yang melahirkan berbagai hubungan. Pertama adalah hubungan darah kepada anak cucu. Kedua adalah hubungan semenda kepada keluarga asal kedua belah pihak. Ketiga adalah hubungan kewarisan. Keempat adalah hubungan hak dan kewajiban. Ini tentu di samping hubungan ketetanggaan karena sebuah keluarga hidup salam suatu lingkungan masyarakat. Begitu banyaknya hubungan yang dilahirkan oleh lembaga ini sehingga memerlukan pengaturan yang rinci dari agama dan/atau perundang-undangan negara. Semua hubungan ini diatur dalam sebuah sistem yang disebut sistem perkawinan Islam yang saling mengokohkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Bila ada bagian yang dirusak atau ditinggalkan, atas nama apa pun, ia akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Misalnya dengan merusak hubungan darah, atas nama pembaharuan hukum, maka akan merusak hubungan kewarisan dan selanjutnya merusak hubungan hak dan tanggungjawab, dan seterusnya.

Seorang pengamat menggambarkan sistem hukum Islam bagaikan sebatang pohon yang tumbuh dari bibit yang bernama Islam. Bibit tersebut sejak ditanam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. sekarang telah berurat dalam, berpohon besar, berdahan, beranting, berdaun, berbunga dan berbuah. Bunga atau buahnya bisa dipetik, benalu-benalu yang tumbuh di dahan dan ranting dapat dibuang, daun-daun bisa dirapihkan, tetapi urat tunggang, batang, dahan dan cabang utamanya tidak boleh dipotong, karena tindakan seperti ini akan merusak pohon Islam.[3] Ini juga berlaku untuk hukum perkawinan Islam sebagai sebuah sistem Islam. Perubahan apa pun yang dilakukan terhadap hukum perkawinan Islam tidak boleh memotong dahan-dahan dan cabang-cabang utamanya, apalagi urat tunggang dan pohonnya.

Akhir-akhir ini ada kecenderungan dari kelompok tertentu masyarakat yang ingin mengotak-atik sistem perkawinan Islam dengan memperalat prinsip-prinsip yang asing dari ajaran Islam. Kelompok ini biasanya bertolak dari ajaran demokrasi, kesetaraan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada masalah bila mereka membicarakan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks dari mana prinsip-prinsip tersebut berasal. Permasalahan muncul ketika para pengagas kecenderungan ini mengatasnamakan gagasan mereka sebagai gagasan Islam, pada hal titik tolak mereka tidaklah dari landasan Islam.[4] Kecenderungan ini menurut sementara pengamat adalah buah dari belajar Islam kepada orang Barat atau orang yang tidak meyakini kebenarannya sebagai agama yang berasal dari Allah s.w.t.

Perceraian

Perkawinan sebagai kontrak dalam hubungan perdata dapat dibatalkan, tetapi sebagai perjanjian bermakna keagamaan (mîtsâqan ghalizha) pada dasarkan tidak dapat dibatalkan kecuali karena alasan-alasan pengucualiaan. Hal itu karena perceraian walaupun pada dasarnya dibolehkan, tetapi merupakan suatu perbuatan boleh yang dibenci Allah (abghadh al-halâl). Karena itu, berdasarkan as-siyâsah asy-syar‘iyyah, negara melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan harus berupaya mencegah terjadinya perceraian.

Peningkatan angka perceraian dalam keluarga merupakan salah satu ciri masyarakat modern, tidak terkecuali di Indonesia. Hal itu mungkin berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan keluarga yang sudah mulai bergeser karena pengaruh budaya asing yang masuk secara sadar atau tidak sadar ke dalam rumah tangga masyarakat Indonesia. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah perceraian yang tercatat melalui proses hukum di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Agama, misalnya, yang menangani perkara khusus ummat Islam, perkara perceraian menempati peringkat teratas dari semua perkara yang ditanganinya.

Ini belum lagi berbicara tentang perceraian yang tidak tercatat yang banyak terjadi di seluruh Indonesia, di daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah pedesaan. Masyarakat Indonesia secara umum adalah masyarakat tradisional di mana masalah perkawinan dan perceraian sering dilangsungkan berdasarkan hukum agama semata tanpa mengikutsertakan peraturan negara. Kelompok masyarakat seperti ini seolah berpendapat bahwa masalah perkawinan dan perceraian menyangkut hati nurani dan hubungan pribadi antara anggota masyarakat yang tidak perlu melibatkan pemerintah. Mungkin juga karena masalah biaya, pelayanan yang tidak memadai dan buta hukum telah membuat mereka enggan untuk berhubungan dengan pejabat urusan perkawinan.

Perceraian jenis kedua ini sering terjadi begitu saja secara otomatis, terutama di daerah pedesaan, bila kedua belah pihak atau salah satu pihak merasa tidak cocok lagi meneruskan perkawinan karena sebab atau sebab-sebab tertentu sehingga mereka berpisah secara baik-baik atau berakhir dengan kepedihan. Akibatnya mereka tidak mendapat perlindungan hukum dan sering tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Bila salah satu pasangan atau keduanya meninggal dunia dan muncul sengketa kewarisan, maka sering terjadi, salah satu pihak atau ahli waris mereka menghubungi pengadilan untuk mendapatkan itsbat nikah. Jalan keluar ini berlaku atau sepatutnya hanya berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Baik perceraian tercatat maupun yang tidak tercatat, keduanya sama-sama menimbulkan masalah dalam masyarakat. Perceraian akan memperbanyak jumlah janda dan duda, anak tanpa kasih sayang ayah-ibu yang berpotensi melahirkan masalah kenakalan remaja, keretakan antara keluarga asal, dan segala masalah yang ditimbulkannya seperti penyakit stress, kejahatan sosial dan lain-lain. Tidak mengherankan bila al-Qur’an menyatakan dalam awal surah an-Nisâ’ bahwa perkawinan yang sah melahirkan kasih sayang dan ketenteraman dalam keluarga.

Dari segi jenis gugatan di pengadilan, maka ada (1) gugatan yang murni perceraian dengan semata ingin memutus hubungan perkawinan antara suami-isteri, dan ada juga (2) yang disertai atau diikuti dengan gugutan nafkah masa lalu, nafkah ‘iddah, pemeliharaan anak dan pembagian harta bersama, baik gugatan asal (konvensi) maupun gugatan balik (rekovensi). Gugatan tambahan ini mungkin sekaligus dan mungkin juga gugatan terpisah, dengan menyelesaikan perceraian terlebih dahulu, setelah itu diajukan gugatan kedua menyangkut masalah nafkah, harta bersama, pemeliharaan anak dan lain-lain.

Suasana sidang perceraian di pengadilan kadang-kadang mirip suasana perang karena masing-masing pihak berusaha menyerang pihak lawan sekuat mungkin, kalau perlu dengan membuka seluruh rahasia keluarga (termasuk hubungan di tempat tidur) atau menghadirkan saksi-saksi palsu. Ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam di mana suami-isteri dilarang keras untuk membocorkan rahasia rumah tangga mereka kepada orang lain dan kesaksian palsu diancam dengan hukuman duniawi dan ukhrawi dalam hukum Islam.

Suasana menjadi semakin seru karena para pihak pada umumnya melibatkan para pengacara yang khusus dibayar untuk memenangkan perkara. Kesan yang juga sering tampak dalam semua perkara di pengadilan kita, pengacara (atau dalam bahasa sehari-hari “pembela” yang seharusnya membela pihak yang benar) dapat berubah menjadi pembela untuk yang bayar banyak. Kita juga sering mendengar kasus “persekongkolan” seorang atau beberapa pengacara dengan pengacara lawan untuk kepentingan mereka, tetapi merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang mereka bela sedara resmi. Kita juga mendengar kejaman masyarakat kepada pengadilan yang menuduh hakim, panitera atau pegawai pengadilan berkolusi dengan salah satu pihak agar perkara terentu dimenangkan.

Proses perceraian di pengadilan juga melibatkan orang-orang terdekat dalam keluarga sebagai saksi salah satu pihak atau kedua belah pihak, seperti anak, mertua, saudara dan teman dekat. Orang-orang ini pun harus bekorban banyak, terutama perasaan dan hati nurani, dalam peperangan antara suami-isteri yang ingin bercerai. Mereka harus rela membuka rahasia keluarga mereka atau bahkan berbohong untuk menutup rahasia tersebut atau untuk memenangkan salah satu pihak yang mereka bela.

Pengadilan memang tidak enak untuk pihak-pihak yang berperkara. Hasilnya pasti salah satu dari dua kemungkinan, menang atau kalah. Pepatah mengatakan, kalah di pengadilan menjadi abu, menang menjadi arang; keduanya sama-sama tidak mengenakan. Perceraian memang tidak enak karena menimbulkan berbagai masalah kepada kedua belah pihak, anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Anehnya, justru perbuatan tidak enak dan paling tercela tersebut banyak terjadi dalam masyarakat dan banyak dicari ke pengadilan.

Banyak pelanggaran dan kejahatan yang dapat terjadi sebagai penyebab perceraian atau akibat perceraian setelah proses di pengadilan. Misalnya, salah satu pihak menyakiti atau menganiaya yang lain, memanipulasi harta bersama, tidak membayar kewajiaban tertentu yang ditetapkan pengadilan, seperti mut‘ah, nafkah lalu, nafkah ‘iddah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, hutang dan lain-lain.

Di sinilah urgensi hukum pidana yang memberikan ganjaran kepada pelanggar batas dan para pejahat sehingga hukum dan keamanan dapat selalu tegak dalam masyarakat. Sayang sekali hukum keluarga Indonesia, khususnya hukum Islam yang diberlakukan di negeri ini, belum mengenal sanksi pidana untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam keluarga. Bila terjadi pelanggaran dan kejahatan dalam pekawinan, pihak yang dirugikan harus mencari upaya hukum tambahan ke Pengadilan Negeri. Banyak para ahli melihat bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Islam yang segera akan dibicarakan di DPR dapat memuat pasal-pasal tentang pemidanaan dalam pelanggaran dan kejahatan terhahap keluarga.

Dari kasus-kasus perceraian yang diajukan ke pangadilan, tampak bahwa penyebab perceraian atau alasan-alasan yang digunakan oleh suami atau isteri cukup beragam. Penyebab atau alasan-alasan tersebut biasanya karena (1) perlakuan yang tidak hormat atau apa yang dipandang pelecehan dari satu pihak kepada pihak yang lain; atau (2) kecemburuan salah satu pihak disebabkan kedekatan isteri atau suami dengan pria atau wanita lain; atau (3) masalah anak (baik anak sendiri maupun anak bawaan dari perkawinan sebelumnya); atau (4) campur tangan pihak ketiga (misalnya mertua atau another man or another woman dalam kasus perselingkuhan); atau (5) masalah ekonomi; atau (6) masalah isteri bekerja, dan lain-lain. Ada alasan atau alasan-alasan yang terbukti di persidangan dan ada juga yang bersifat fabrikatif, tetapi salah satu pihak bersikeras untuk bercerai sehingga hakim tidak mempunyai jalan lain kecuali mengabulkan gugatan penggugat.

Dalam melihat penyebab atau alasan pembenar perceraian tersebut, hakim yang menangani perkara harus bersifat ekstra hati-hati dan teliti. Dari perkara-perkara perceraian tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang sampai ke Mahkamah Agung, kadang-kadang terlihat hakim tingkat pertama dan banding sangat gampang dalam mengabulkan gugatan cerai atau talak yang diajukan oleh salah satu pihak. Usaha perdamaian yang dilakukan hakim sering bersifat simbolis tanpa kesungguhan untuk mencegah terjadinya perceraian. Hal ini mungkin karena tidak adanya waktu yang cukup, atau tidak tersedianya mekanisme rinci proses perdamaian, atau karena kurangnya minat hakim untuk menguasahakan perdamaian. Mungkin juga penyebabnya adalah yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gugatan cerai atau talak dapat dikabulkan bila rumah tangga telah pecah, tidak penting lagi siapa yang menjadi penyebabnya. Bisa juga, penyebab perceraian bersifat rekayasa karena maksud-maksud tertentu dari salah satu pihak yang berperkara. Karena itu kehati-hatian dan kesungguhan hakim ang menangani perkara sangat dibutuhkan.

Bila kita lihat poin-poin tersebut di atas jelas semuanya berhubungan dengan perilaku suami-isteri yang tidak bertangungjawab dan menyimpang dari nilai-nilai Islam. Tuntunan Islam meminta agar (1) suami isteri saling menyayangi dan menghormati; (2) menjaga sistem mahram dan melarang pergaulan bebas; (3) anak menjadi titipan Allah kepada kedua orang tuanya; (4) menjaga kesucian hubungan keluarga; (5) berupaya keras mencari rezki halal yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga; (6) tanggung jawab utama suami mencari rezki dan tanggungjawab utama isteri mengatur rumah tangga; dan seterusnya.

Jadi, pelanggaran terhadap nilai-nilai inilah yang membuat perceraian sering terjadi. “Sesat di ujung jalan,” kata pepatah, “kembali lagi ke awal jalan.” Bila pelanggaran terhadap nilai-nilai menjadi penyebab utama perceraian, maka upaya untuk pencegahannya atau penurunan angkanya adalah dengan menggalakkan penghormatan terhadap nilai-nilai yang berasal dari Allah Yang Maha Tahu urusan hamba-Nya, yang dilakukan secara bersama-sama oleh negara, masyarakat dan individu. Bila ini tidak dilakukan, maka keluarga Indonesia akan bertambah kacau dan semakin jauh dari tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga rahmah, sakinah dan mawaddah seperti diamanatkan oleh Allah s.w.t. dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal ini, maka para hakim dan aparat yang berhubungan dengan sengketa perkawinan di lembaga peradilan sepatutnya menjadi contoh tegaknya prinsip-prinsip keluarga sakinah di tengah masyarakat. Para hakim dan penyelenggara pengadilan yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip moral dan agama, tidak hanya akan menjadi teladan pencari keadilan, tetapi sekaligus akan berperan dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan memutus perkara berdasarkan keadilan. Karena itu, bagi aparat pengadilan, tidak hanya penting penegakan judicial code of conduct sesuai etika profesi atau seperti dirumuskan oleh fuqahâ’ sebagai adab al-qâdhî, tetapi berprilaku secara umum sesuai tuntunan Islam.

Perdamaian

Salah satu wacana yang berkembang untuk mengurangi tunggakan perkara di MA adalah membatasi upaya hukum sengketa perkawinan sampai ke pengadilan tingkat banding. Alasan yang dikemukan bahwa sengketa perkawinan di banyak negara hanya sampai ke pengadilan tingkat banding. Pendapat yang tidak setuju dengan usulan ini menyatakan bahwa sebenarnya perkara perkawinan harus mendapat prioritas untuk kasasi dan peninjauan kembali. Alasannya, sengketa keluarga perlu mendapat prioritas karena menyangkut masalah yang sangat penting dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat, dan bila masalah keluarga tidak mendapat keadilan yang maksimal, maka jangan diharap masyarakat akan mendapat keadilan.

Jalan keluar yang dapat diusulkan untuk mengurangi jumlah perkara antara lain adalah upaya damai melalui pembentukan Lembaga Tahkim di Pengadilan Agama.

Perdamaian dalam bahasa Arab disebut shulh dan ishlah yang mengandung paling tidak dua pengertian. Pertama adalah kedamaian, pemecahan masalah dan rekonsiliasi (peace, settlemen, reconciliation), dan kedua adalah melakukan perdamaian atau perjanjian damai (peace making, conclusion of peace). Keduanya melibatkan pihak-pihak bersengketa yang ingin mencari jalan keluar melalui upaya yang disebut perdamaian (izâlat an-nifâr bayn an-nâs).

Kata lain yang berhubungan dengan shulh dan ishlah adalah shalâh (kebaikan), shalâhiyyah (kecocokan) dan mashlahah (kepentingan bersama), yang sering dilawankan dalam Qur’an dengan kata fasâd (kerusakan) dan sayyi’ah (keburukan, kesalahan). Karena itu, perdamaian dalam konteks hukum Islam adalah upaya dan hasil usaha mencari kebaikan, kecocokan dan kepentingan bersama yang intinya membuang kerusakan dan keburukan.

Kata Islam itu sendiri berarti perdamaian (salâm, silm), ketundukan (khudhu‘), ketaatan (thâ‘ah) dan ketenteraman hati (khusyû‘). Dengan demikian, perdamaian dalam hukum Islam bertujuan untuk mencari jalan keluar yang menenteramkan hati bagi pihak-pihak dan harus dihormati sebagai komitmen bersama dalam rangka mentaati Allah. Pihak yang tidak mentaati perjanjian damai tersebut harus dipaksa mentaatinya melalui penegakan hukum. Dalam hal ini, eksekusinya harus dilimpahkan kepada pengadilan melalui aparat yang berwenang. Bahkan dalam kondisi perang, bila pihak musuh sudah cenderung untuk damai, maka pasukan Islam harus mengikuti kecenderung damai tersebut. Ini ditegaskan dengan jelas dalam al-Qur’an surah al-Anfâl 61:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Bila mereka cenderung kepada damai, maka ikutilah kecenderungan tersebut dan berserah dirilah kepada Allah. Ia sesungguhnya Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Kata lain untuk upaya perdamaian adalah tahkîm (arbitrasi), dari kata hukm yang antara lain berarti pengendalian, kebijakan, keputusan, ketetapan dan lain-lain. Dalam tahkîm, maka pihak-pihak yang bersengketa (mutahakkim) mencari orang ketiga (hakam, arbiter, arbitrator) sebagai penengah dan pemutus perkara mereka.

Tahkim itu sendiri berarti “kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa dalam masalah tertentu untuk mengangkat orang yang memutuskan sengketa di antara mereka dengan putusan mengikat berdasarkan syari‘at Islam.” [5] Pihak-pihak tersebut dapat berupa individu-individu dalam sengketa perdata atau negara (atau negara-negara), dalam sengketa internasional. Qur’an memberikan ketentuan-ketentuan dasar mengenai kedua bentuk sengketa ini. Dalam tulisan ini hanya disinggung masalah perdamaian dalam hukum keluarga

Upaya perdamaian dalam sengketa keluarga adalah seperti dijelaskan dalam surah an-Nisâ’ 35 dan 125:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Bila kalian khawatir perpecahan di antara mereka berdua (suami-isteri), maka utuslah seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri. Bila keduanya menginginkan perdamaian (rekonsiliasi), maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Allah sesungguhnya Maha Tahu, Maha Ahli.”

Sengketa keluarga di kalangan ummat, terutama perkawinan, termasuk di Indonesia, sering diselesaikan secara kekeluargaan antara wakil-wakil keluarga isteri dan keluarga suami. Biasanya pihak-pihak yang dekat dengan keluarga kedua belah pihak merasa terpanggil untuk mendamaikan pasangan yang bertikai. Ini terutama terjadi dalam masyarakat pedesaan. Sedangkan dalam masyarakat perkotaan di mana konsep keluarga besar sudah mulai luntur, biasanya sebuah keluarga tidak mau ikut campur dalam urusan keluarga lain dalam lingkup keluarga besar.

Usaha menyelamatkan keutuhan rumah tangga dari perceraian juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut dalam al-Qur’an dengan nama hakam (pendamai, arbiter). Dalam usaha penyelamatan, hakam berasal dari keluarga kedua belah pihak atau yang mewakili keduanya. Hakam sesuai namanya dengan tidak berpihak kepada siapa pun berusaha menghubungkan kembali hubungan yang telah rusak.

Dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia juga terdapat tradisi mengangkat hakam mewakili keluarga isteri dan hakam mewakili keluarga suami sebelum perkara yang mereka ajukan diproses lebih lanjut di peradilan. HIR sebagai hukum acara di peradilan menyebut dalam Pasal 130 dan Pasal 131 tentang upaya perdamaian. Pasal 39 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga berbicara tentang upaya hakim mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Peradilan Agama meminta hakim dalam Pasal 143 untuk berupaya mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Sungguhpun demikian, upaya perdamaian, baik melalui pengadilan (annexed to court) maupun di luar pengadilan, belum banyak berhasil dalam menyatukan kembali hubungan keluarga yang sudah retak atau pecah. Penyebabnya antara lain karena upaya yang tidak masimal dan ketiadaan lembaga tahkim yang profesional. Sepatutnya dalam UU Perkawinan Islam yang akan datang mengatur lebih banyak tentang lembaga tahkim.

Usulan Lembaga Tahkim tersebut dapat berbentuk pasal-pasal seperti berikut:

Bab . . .

Lembaga Tahkim

Pasal . . .

Penyelesaian sengketa para pihak di Pengadilan dapat diupayakan melalui Lembaga Tahkim.

Pasal . . .

Diketuai oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, Lembaga Tahkim beranggotakan paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang. Mereka diangkat oleh Pengadilan dari daftar Nama-Nama Hakam.

Pasal . . .

Pengadilan membuat Daftar Nama-Nama Hakam yang dipilih dari warga senior masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang agama, psikologi dan kemasyarakatan.

Pasal . . .

Ketua dan anggota Lembaga Tahkim memangku jabatan paling lama 1 (satu) bulan, dan bila Ketua Pengadilan memandang perlu, maka masa ini hanya dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali perpanjangan selama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperjang lagi setelah itu.

Pasal . . .

Khusus mengenai sengketa perceraian, Lembaga Tahkim dapat menunjuk 2 (dua) orang hakam keluarga yang terdiri dari atau mewakili keluarga kedua belah pihak. Hakam keluarga berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dan bila tidak berhasil, upaya perdamaian dilanjutkan oleh Lembaga Tahkim.

Pasal . . .

Upaya perdamaian dilakukan di ruangan khusus berbentuk meja bundar yang memungkinkan Lembaga Tahkim berbicara dalam suasana rileks dengan para pihak. Lembaga Tahkim terlebih dahulu memanggil para pihak secara terpisah, kemudian setelah medapatkan informasi yang memadai dari masing-masing pihak tentang sengketa mereka, maka kedua belah pihak dipertemukan dalam sidang meja bundar.

Pasal . . .

Para pihak diberi kebebasan untuk memaparkan permasalahan masing-masing di depan sidang Lembaga Tahkim dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh norma-norma hukum, agama dan sopan santun.

Pasal . . .

Para hakam berusaha maksimal mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan metoda-metoda yang lazim dalam bidang agama, psikologis dan kemasyarakatan sehingga ditemukan jalan keluar yang menjadi kesepatan di antara mereka.

Pasal . . .

Sidang-sidang Lembaga Tahkim bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh Ketua dan anggota-anggota Lembaga Tahkim serta para pihak.

Pasal . . .

Perdamaian melalui Lembaga Tahkim tidak mengikutsertakan jasa pengacara.

Pasal . . .

Kesepakatan dibuat antara pihak-pihak berdasarkan suara bulat tanpa tekanan dari siapa pun.

Pasal , , ,

Kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk penetapan Lembaga Tahkim yang tidak dapat dibanding dan dikuatkan oleh Ketua Pengadilan.

Pasal . . .

Penetapan Lembaga Tahkim mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan.

Pasal ...

Perkara yang telah mendapat penetapan Lembaga Tahkim tidak dapat diajukan ke Pengadilan.

Penutup


Di antara masalah-masalah keadilan yang muncul dalam praktek peradilan yang ada sekarang tentang:

(1) Yurisprudensi MA yang dapat mengabulkan gugatan cerai atau talak bila telah terbukti rumah tangga yang bersangkutan telah pecah, tidak penting siapa yang menjadi penyebab perpecahan tersebut.

(2) Pembagian harta bersama dengan membagi dua harta tersebut bila ia didapatkan dalam masa perkawinan, tidak perlu dipertimbangkan apakah isteri bekerja atau tidak. Kasus Dewi di Pengadilan Agama Jakarta.

(3) Tentang washiyah wajibah yang memberikan bagian dari harta peninggalan seseorang kepada anak angkat. Putusan MA tentang 2 kasus.

(4) Tidak adanya pidana untuk pelanggaran hukum perkawinan.



[1]Makalah ini dikembangkan dari 3 tulisan penulis: (1) “Perkawinan”[Buletin Dakwah, No. 11 Thn. XXII, 18 Maret 2005], (2) “Perdamain di Kalangan Ummat” [Buletin Dakwah, No. 12 Thn. XXXII, 25 Maret 2005], dan (3) “Perceraian” [Buletin Dakwah, No. 31 Thn. XXXII, 5 Agustus 2005].

[2] Ar-Râghib al-Ashfahânî, Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur’ân (Bairut: Dât al-Fikr, t.t.), hlm. 220-221, 526.

[3] Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law, the Methodology of Ijtihad (Kuala Lumpur: the Other Press, 2002), hlm. 52-55.

[4] Rifyal Ka‘bah, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tandingan”, Suara Uldilag, Vol II No. 6m April 2005, hlm. 35-40.

[5] Wahbah az-Zuhaili, Mawsû‘ah al-Fiqh al-Islâmi wa Ushulih: al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, CD-ROM dari naskah buku cetatan keenpat 1418H/1997M (Damascus: Dâr al-Fikr, t.t.), topik “ta‘rîfuhu (at-tahkîm)”.

No comments:

Post a Comment