Saturday, February 13, 2010

Sistem Peradilan Saudi Arabia

Sistem Peradilan Saudi Arabia

Pendahuluan

Peradilan Saudi Arabia dapat menjadi salah satu opsi sistem peradilan di zaman modern dan menarik untuk dipelajari karena berberapa hal. Pertama di negeri ini lahir Nabi Muhammad s.a.w. dan agama Islam yang menjadi anutan ummat seluruh dunia, tetapi mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara muslim yang lain. Kedua, dari segi tradisi hukum, Saudi Arabia tidak dapat digolongkan sebagai tradisi civil law atau common law, tetapi proses penegakan hukum berjalan dengan tertib.

Ketiga, sistem pemerintahan Saudi tidak mengenal pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif seperti di negara-negara demokrasi Barat, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai sebuah sistem otoriter. Masing-masing kekuasan berjalan harmonis di bawah Raja dengan berpedoman kepada Syari’at Islam, konsensus para ulama terkemuka dan Majlis Syura. Sementara itu, kekuasaan yudikatif berdiri sendiri tanpa intervensi lembaga lain menjalankan Syari’at Islam dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Syari’at Islam.

Keempat, Saudi Arabia mengalami modernisasi yang luar biasa dalam segala bidang, tetapi tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tradisi lama.

Konstitusi Saudi Arabia

Asal usul Saudi Arabia kembali ke tahun 1750 ketika Muhammad bin Sa’ud, seorang penguasa lokal di jantung Arabia, menggabungkan pasukan dengan Muhammad Abd al-Wahab, sebagai seorang pembaharu agama, untuk membentuk sebuah negara.[1] Sedangkan Kerajaan Saudi Arabia modern muncul ketika ‘Abd al-Aziz ibn Sa’ud berhasil menguasai wilayah Hijaz (wilayah Barat Saudi Arabia sekarang) pada tahun 1924. Sebagai pendiri kerajaan dan raja pertama, ia menerapkan ajaran Islam dalam kebijakan publik, sistem peradilan dan lapangan kehidupan yang lain.

Kerajaan tidak mengenal partai-partai politik. Kebijakan negara tergantung kepada Raja dan Raja harus berjalan sesuai dengan ketentuan Syari’at dan tradisi kerajaan. Kekuasaan Raja bukan tidak terbatas. Kebijakannya harus memperolah konsensus dari keluarga kerajaan, para ulama dan unsur-unsur lain dalam masyarakat. Anggota keluarga kerajaan memilih raja dari kalangan mereka sendiri, tetapi harus mendapat dukungan dari para ulama.[2] Karena itu, Raja, Syari’at Islam, para ulama dan tradisi Saudi adalah bagian yang tidak terpisah dalam sistem Kerajaan Saudi Arabia.

Pada bulan Agustus 1926, Raja ‘Abd al-‘Aziz mengesahkan sebuah konstitusi yang disebut at-Ta’limat al-Asasiyyah (Pengaturan Dasar) untuk wilayah Hijaz. Pengaturan Dasar yang mirip dengan konstitusi negara modern ini terdiri dari sembilan bab dan tujuh puluh sembilan pasal. Semuanya berhubungan dengan masalah-masalah konstitusional seperti sistem pemerintahan, tanggungjawab administrasi, urusan Kerajaan Hijaz, departemen akutansi, inspektur jenderal, kepegawaian kerajaan, dewan jenderal balai kota, dan komite administrasi balai kota. Pasal empat dokumen ini berbicara tentang Majelis Syura, Majelis Administrasi, Majelis Wilayah dan Majelis Desa dan Suku (kabilah).[3]

Pada tahun 1927 dibentuk Komisi Inspeksi dan Reformasi dengan tujuan untuk mereformasi sistem pemerintahan. Komisi ini mengusulkan kepada Raja ‘Abd al-‘Aziz pembentukan Majelis Syura yang disetujui oleh Raja pada bulan Juli 1927. Atas usul komisi ini, maka pada bulan Januari 1932 dibentuk Majelis Perwakilan (Majlis al-Wukala’). Pada bulan September 1932 seluruh wilayah Saudi Arabia berhasil disatukan. Majelis ini berfungsi selama 23 tahun sebagai kabinet kecil wilayah Hijaz sampai terbentuknya Dewan Menteri sesungguhnya yang mencakup semua wilayah Saudi Arabia sekarang pada bulan September 1953.[4]

Dewan Menteri dipilih oleh Raja dan bertanggungjawab kepada Raja. Dewan Menteri terdiri dari Perdana Menteri, Deputi I Perdana Menteri, Deputi II Perdana Menteri dan beberapa Menteri. Menteri Pertahanan merangkat sebagai Deputi I Perdana Menteri. Dalam Dewan ada beberapa menteri negara, sejumlah penasehat dan beberapa kepala organisasi otonom. Kerajaan terbagi kepada 13 propinsi, masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh Raja dari kalangan keluarga kerajaan atau kerabat Raja.[5]

Pada tahun 1958, Faisal ibn ‘Abd al-Aziz sebagai Putera Mahkota dan Perdana Menteri merubah Dewan Menteri menjadi badan legislatif, eksekutif dan administratif. Legislasi dibuat berdasarkan resolusi Dewan Menteri dan diterbitkan berdasarkan al-Marsum al-Malaki (Royal Degree atau Titah Raja). Legislasi Saudi biasanya tidak disebut Undang-Undang (Qanun), tetapi Nizham, dimaksudkan untuk menunjukan pengaturan yang tidak bertentangan dengan Syari’at dan tidak seperti Qanun di negara-negara muslim yang lain yang dapat bertentangan dengan Syari’at.

Kebanyakan dasar-dasar konstitusional Kerajaan terhimpun dalam Nizham Majlis al-Wuzara’ (Undang-Undang Dewan Menteri). Undang-Undang Dewan Menteri ini telah direvisi beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Raja Faisal dari tahun 1959 sampai 1960 berusaha serius untuk menciptakan sebuah konstitusi baru Saudi Arabia, tetapi belum berhasil. Dalam masa pemerintahannya (1964-1975), Faisal banyak melakukan perubahan, antara lain mendirikan Kementerian Kehakiman (Wizarah al-‘Adl) pada tahun 1970 sebagai induk kekuasaan yudikatif. Dalam masa pemerintahan Raja Khalid ibn ‘Abd al-‘Aziz (1975-1982), pengganti Faisal, juga ada upaya untuk membuat sebuah konstitusi baru.

Melalui berbagai musyawarah, Raja Fahd ibn ‘Abd al-Aziz (1982-2005) melanjutkan upaya pembaharuan konstitusi. Fahd pada tanggal 27 Sya’ban 1412 H menerbitkan al-Marsum al-Malaki (Titah Raja) No. A/90 Tentang Basic Law of Government yang terdiri dari sembilan bab dan 83 pasal. Kedelapan Bab tersebut adalah mengenai (1) Prinsip-Prinsip Umum, (2) Sistem Pemerintahan, (3) Nilai-Nilai Masyarakat Saudi, (4) Prinsip-Prinsip Ekonomi, (5) Hak dan Kewajiban, (6) Kekuasaan Negara, (7) Urusan Keuangan, (8) Lembaga Audit, dan (9) Penutup.

Basic Law of Government tak ubahnya sebuah konstitusi. Pasal 1 Bab I menyatakan: “Kerajaan Saudi Arabia adalah sebuah Negara Islam berdaulat. Agamanya Islam. Konstitusinya adalah Kitab Allah, al-Qur’an al-Karim, dan Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Bahasa Arab adalah bahasa Kerajaan. Kota Riyadh menjadi ibu kota negara.”

Pasal 6 Bab II menyatakan: “Didukung oleh Kitab Allah dan Sunnah Rasul s.a.w., warga negara melakukan bay’ah (sumpah setia) kepada Raja mengaku loyal sepanjang masa dalam suka dan duka.”[6] Pasal 7 Bab II: “Pemerintah Saudi Arabia mendasarkan kekuasaannya atas Kitab Allah dan Sunnah Nabi, yang merupakan sumber tertinggi rujukan hukum dari Hukum Dasar Pemerintahan ini dan hukum-hukum yang lain.” Pasal 8 Bab II: “Pemerintahan Saudi Arabia berdasarkan keadilan, syura (konsultasi) dan persamaan sesuai Syari’at Islam.”

Bab VI Tentang Kekuasaan Negara antara lain menyatakan, Pasal 44: “Kekuasaan Negara terdiri dari Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Regulatif. Tiga kekuasaan ini akan bekerjasama dalam menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan Hukum Dasar Pemerintahan ini dan hukum-hukum yang lain.”

Pasal 45: “Al-Qur’an al Karim dan Sunnah Rasulullah s.a.w. menjadi sumber fatwa. Undang-Undang akan merinci hirarki administrasi komposisi Majelis Ulama Senior, Administrasi Penelitian, dan Kantor Mufti beserta fungsi-fungsinya.”

Pasal 46: “Peradilan adalah sebuah kekuasan independen. Putusan para hakim tidak akan tunduk kepada kekuasaan lain selain kekuasaan Syari’at Islam.”

Pasal 48: “Pengadilan-pengadilan menerapkan Syari’at Islam terhadap perkara-perkara yang dibawa kepadanya sesuai al-Qur’an al-Karim dan Sunnah, dan undang-undang yang didekritkan oleh dekrit pemerintah yang sejalan dengan al-Qur’an al-Karim dan Sunnah.”

Peradilan Saudi Arabia

Sebelum berdirinya Kerajaan Saudi Arabia, di wilayah ini terdapat tiga jenis peradilan.[7] Pertama di wilayah Hijaz yang mempunyai sistem yang lebih baik dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Ini antara lain karena pembaharuan yang pernah dilakukan oleh Kerajaan Turki Usmani pada tahun 1830, 1856 dan 1876, tetapi sayang sekali penguasa Hijaz Syarif Husain membatalkan pembaharuan ini pada awal abad keduapuluh.[8] Kedua, di wilayah Nejed (sekitar Riyadh) mengikuti sistem tradisional turun temurun berdasarkan tradisi yang berlaku dan hukum agama. Sistem ini tidak pernah mengalami pembaharuan. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh hakim dan amir (raja atau keturunannya yang menjadi penguasa) untuk kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Biasanya eksekusi putusan hakim dimintakan kepada amir.[9] Ketiga, di luar dua wilayah di atas, penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kebiasan di kabilah-kabilah tertentu yang lebih bersifat arbitrase (tahkm).[10]

Setelah Kerajaan Saudi Arabia berdiri, ketiga sistem di atas dihapuskan. Berdasarkan Titah Raja (al-Marsum al-Malaki) tanggal 4 Shafar 1346H/1927M maka semua peradilan dirombak menjadi satu sistem. Pasal 24 titah ini menyatakan bahwa peradilan di Saudi Arabia terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu Peradilan Segera (al-mahakim al-musta’jilah), Peradilan Syar’iyah (al-mahakim asy-syar’iyyah) dan Badan Pengawas Peradilan (Hay’ah al-Muraqabah al-Qadha’iyyah). Sesuai dengan peraturan baru ini, maka dibentuk tiga peradilan di Jeddah, Makkah dan Madinah. Sedangkan kota-kota yang lain mempunyai sistem tersendiri yang juga diatur dengan peraturan tersendiri.[11]

Peradilan Segera mempunyai kewenangan dalam bidang perdata dan pidana. Kewenangan pidana menyangkut kejahatan yang menimbulkan luka, qishash, pelanggaran ta’zir tertentu dan hudud. Kewenangan perdata menyangkut masalah keuangan yang tidak lebih dari 300 riyal dan putusannya tidak bisa dibanding kecuali putusan yang menyalahi nushush (teks agama) dan ijma’ (kensensus ahli hukum Islam).

Sedangkan Pengadilan Syar’iyyah menangani selain wewenang Peradilan Segera dalam berbagai bidang sesuai kompetensinya. Putusan diberikan berdasarkan ijma’ atau suara terbanyak. Perkara pidana berat hukuman potong dan mati mengharuskan sidang pleno peradilan.

Sementara itu Badan Pengawas Peradilan berpusat di Makkah dan juga dinamakan Peradilan Syari’at Agung (al-mahkamah asy-syari’iyyah al-kubra) yang terdiri dari tiga hakim. Ini merupakan peradilan banding untuk peradilan yang ada di bawahnya dan sekaligus mengendalikan administrasi dan pengawasan peradilan. Selain itu, Peradilan Syari’at Agung juga menerbitkan fatwa-fatwa yang dimintakan kepadanya, mengawasi pendidikan dan kurikulum pendidikan serta supervisi terhadap lembaga-lembaga Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur masalah peradilan antara lain adalah:

1. Undang-Undang Konsentrasi Pertanggungjawaban Peradilan Syar’iyyah (Nizham Tarkiz Mas’liyat al-Qadha’ asy-Syar’i) tanggal 4 Muharram 1357H/1938M.

2. Undang-Undang Masalah Keadilan (Nizham Kitab al-‘Adl) 19.8.1364H/1945M.

3. Undang-Undang Konsentrasi Pertanggungjawaban Peradilan Syar’iyyah (Nizham Tarkiz Mas’uliyat al-Qadha’ asy-Syar’i) tahun 1732H/1952M.

4. Undang-Undang Peradilan (Nizham al-Qadha’) 1395H/1975M.

5. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Nizham as-Sulthah al-Qadha’iyyah) No. 64 tanggal 14.7.1395H/1975.

6. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Nizham as-Sulthah al-Qadha’iyyah) Tahun 2007.

Pada masa awal berdirinya Kerajaan Saudi Arabia, peradilan berhubungan langsung dengan Raja. Rajalah yang mensupervisi peradilan dan putusan-putusan penting diserahkan kepadanya, tetapi kemudian ia mendelegasikan kewenangan ini secara bertahap kepada hakim-hakim khusus serta membentuk badan-badan yang dibutuhkan di bawah supervisi Raja. Pengaturan peradilan menjadi semakin rapih, khususnya ketika Raja Faisal mendirikan Kementerian Kehakiman pada tahun 1962 dan mengangkat Menteri Kehakiman pada tahun 1970. Sebelum ini, urusan peradilan berada di bawah kantor Mufti Agung atau Dewan Mufti, tetapi setelah berdirinya Kementerian Kehakiman, peradilan langsung berada di bawah kementerian ini, dan jabatan Mufti digabungkan ke dalam Dewan Tertinggi Peradilan (al-Majlis al-A’la li al-Qadha’) atau Mahkamah Agung Saudi, yang berdiri kemudian.[12] Dari sini, maka peradilan terbagi kepada dua bagian besar. Pertama adalah beberapa lembaga peradilan berdiri sendiri yang bersifat peradilan administratif. Kedua adalah peradilan syar’i atau syar’iyyah (Peradilan Syari’at Islam) yang langsung berada di bawah Kementerian Kehakiman.

Peradilan Berdiri Sendiri

1. Diwan al-Mazhalim (literal: Dewan Ketidakadilan).

2. Hai’ah Muhakamah al-Wuzara’ (Lembaga Peradilan Kabinet).

3. Al-Hai’at al-Mukhtashshah bi Ta’dib al-Muwazhzhafin (Lembaga Khusus Pendisiplinan Pegawai).

4. Lajnah Qadhaya at-Tazwir (Komite Perkara-Perkara Pemalsuan).

5. Hai’ah Hasm an-Niza’at at-Tijariyyah (Lembaga Penyelesaian Sengketa Dagang).

6. Al-Lujan al-Markaziyyah liqadhaya al-Ghisy at-Tijari (Komite Pusat Perkara-Perkara Penipuan Dagang).

7. Al-Ghuraf at-Tijariyyah wa ash-Shina’iyyah (Kamar Dagang dan Industri).

8. Al-Mahkamah at-Tijariyyah (Peradilan Perdagangan).

9. Lajnah Taswiyah Qadhaya al-‘Ummal (Komite Penyelesaian Perkara Buruh),

10. Al-Majalis at-Ta’dibiyyah al-‘Askariyyah (Majelis Pendisiplinan Militer).

11. Al-Majalis at-Ta’dibiyyah li al-Amn ad-Dakhili (Majelis Pendisiplinan Keamanan Dalam Negeri).

Lembaga peradilan berdiri sendiri yang disebut di atas adalah semacam peradilan ad.hoc yang tidak berketerusan. Ia ada bila diperlukan yang mengadili perkara-perkara tertentu dan tidak mempunyai hakim dan aparat peradilan yang tetap. Bagaimanapun jenis pertama, yaitu Peradilan Syar’iyah, atau kedua, yaitu Peradilan Berdiri Sendiri masih termasuk dalam empat jenis peradilan yang disebutkan oleh para fuqaha’ yaitu Peradilan Biasa (al-Qadha’ al-‘Adiyah), Peradilan Diwan al-Mazhalim (Qadha’ al-Mazhalim), Peradilan Perhitungan (Qadha’ al-Hisbiyyah), dan Peradilan Militer (al-Qadha’ al-‘Askari).[13] Kecuali Peradilan Syar’iyah, maka semua Peradilan Berdiri Sendiri, termasuk jenis kedua, ketiga dan keempat. Dalam perkembangan selanjutnya, maka peradilan utama adalah Peradilan Syar’iyyah sebagai peradilan umum yang berada di bawah Kementerain Kehakiman dan Peradilan Diwan al-Mazhalim sebagai peradilan administrasi yang berada di bawah Raja.

Diwan al-Mazhalim

Pengadilan Mazhalim pada mulanya di zaman Raja ‘Abd al-‘Aziz merupakan tanggapan terhadap keluhan masyarakat tentang ketidakadilan yang diterima rakyat. Raja menyediakan waktu tertentu dalam sebulan untuk mendengarkan keluhan masyarakat, lalu ia mencarikan jalan keluarnya. Ketika keluhan masyarakat semakin banyak dan jenisnya juga semakin beragam, akhirnya pada tanggal 12.6.1373H/1954M dibentuk sebuah badan resmi negara dengan nama Diwan al-Mazhalim langsung di bawah Kantor Perdana Menteri. Badan inilah yang menangani keluhan masyarakat secara profesional. Keluhan yang ditangani termasuk kesalahan yang dilakukan oleh para hakim, pejabat pemerintah dan kontrak-kontrak yang dilakukan warga negara yang melibatkan pihak asing atau lembaga pemerintah. Lembaga ini juga menangani keluhan masalah distribusi barang-barang, perwakilan-perwakilan perdagangan, sengketa maritim dan semua sengketa perdagangan selain bank.

Kewenangan lembaga ini semakin berkembang menjadi tiga divisi, yaitu administratif, perdagangan dan pidana. Di sini juga terdapat sebuah Panel Audit (Audit Panels) berfungsi sebagai peradilan banding. Keluhan disampaikan kepada Ketua Dewan yang selanjutnya akan membentuk sebuah tim panel yang akan membicarakan kasus tersebut dan salah seorang anggotanya harus pengacara atau ahli hukum. Putusan biasanya diambil dengan suara terbanyak beberapa minggu setelah keluhan disampaikan. Tim dapat menolak keluhan tersebut atau mengabulkannya. Bila putusan telah diambil, keberatan hanya dapat diajukan ke Kabinet atau Dewan Menteri. Pemohon mengajukan keberatannya ke Kantor Raja atau Kantor Putera Mahkota, yang kemudian meneruskannya ke Kantor Hukum Raja atau Putera Mahkota. Selanjutnya jawaban akan diberikan kepada Diwan al-Mazhalim. Bila putusan telah ditandatangani oleh Raja, maka putusan tersebut bersifat final. Berbeda dengan putusan Peradilan Syar’iyyah, maka putusan Panel Audit dalam bidang hukum administrasi dapat menjadi preseden bagi Diwan al-Mazhalim.[14]

Salah satu fungsi penting Diwan al-Mazhalim adalah melaksanakan putusan lembaga luar negeri baik peradilan maupun arbitrase. Permohonan dengan melampirkan putusan yang sudah dilegalisasi disampaikan melalui Kantor Hukum Menteri Luar Negeri yang selanjutnya menyampaikan kepada Diwan. Putusan yang dimohonkan harus telah bersifat final dan negara dari pengadilan tempat perkara itu diputus mempunyai perjanjian eksekusi dengan Saudi Arabia. Dalam kasus-kasus tertentu, perkaranya kadang-kadang diperiksa lagi oleh peradilan Saudi.

Dari segi hukum materil dan hukum acara, maka Peradilan Syar’iyyah sepenuhnya menerapkan hukum Syari’at dan Peradilan Berdiri Sendiri, tidak secara khusus berdasarkan hukum Syari’at, tetapi tidak bertentangan dengan Syari’at atau mengambil jiwa Syari’at secara umum. Sebuah situs kedutaan Saudi Arabia menyatakan:

Di samping sistem hukum Syari’at, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehakiman, pemerintah Saudi juga menerapkan regulasi-regulasi dan membangun lembaga-lembaga untuk menangani kasus-kasus yang tidak dicakup oleh Syari’at. Ini dirancang supaya sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’at dan melengkapinya dan bukan menggantinya. Hasilnya adalah sebuah sistem hukum ganda, yang satu seluruhnya berdasarkan Syari’at dan yang lain bersifat otonomi, tetapi tidak terlepas dari Syari’at. . . [15]

Peradilan Syar’iyyah

Sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1975, maka peradilan negara tertinggi adalah al-Majlis al-A’la li al-Qadha’ (Majelis Tertinggi Peradilan/MA). Di bawahnya terdapat dua peradilan banding di Makkah dan peradilan banding di Riyadh. Di bawah peradilan banding adalah beberapa peradilan tingkat pertama yang terdiri dari peradilan biasa atau umum dan peradilan segera. Lihat Figure 1.

Figure 1

Reformasi Sistem Peradilan[16]

Raja ‘Abdullah bin ‘Abd al-‘Aziz pada tanggal 1 Oktober 2007 menerbitkan Royal Order (Titah Raja) tentang pembaharuan peradilan. Pelaksanaannya diperkirakan berjalan dalam dua sampai tiga tahun. Untuk pembaharuan ini, Pemerintah menyiapkan dana sebesar tujuh miliar riyal atau sekitar 1,8 milyar dolar AS yang digunakan untuk pembangunan sarana, prasarana, termasuk pelatihan hakim dan aparat peradilan yang baru, dan lain-lain. Intinya adalah pembaharuan Peradilan Syari’at yang telah berjalan lebih kurang 30 tahun dan Peradilan Diwan al-Mazhalim.yang telah berjalan lebih kurang 25 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan 2007 ini, maka Majelis Tertinggi Peradilan tidak lagi berperan sebagai Mahkamah Agung, tetapi sebagai pusat administrasi peradilan. Di antara tugasnya adalah:

· Menerbitkan regulasi berhubungan dengan tugas-tugas para hakim dengan persetujuan Raja.

· Menerbitkan regulasi-regulasi pengawasan peradilan, pendirian peradilan baru, penggabungan dan penghapusan peradilan.

· Menetapkan wilayah yurisdiksi dan pembentukan tim majlis.

· Menetapkan ketua-ketua peradilan banding.

· Menerbitkan aturan-aturan tentang fungsi dan kekuasan ketua-ketua pengadilan dan wakil-wakilnya.

· Menerbitkan aturan-aturan tentang metode pemilihan hakim.

· Mengatur tugas para pembantu hakim, dan lain-lain.

Berdasarkan aturan baru ini, maka hirarki Pengadilan Syari’at menjadi tiga tingkat. Pertama adalah Pengadilan Tinggi sebagai Mahkamah Agung. Kedua adalah Pengadilan Tingkat Bandlng yang terdiri dari 1. Pengadilan Perdata, 2. Pengadilan Pidana, 3. Pengadilan Hukum Keluarga, 4. Pengadilan Perdagangan, dan 5. Pengadilan Perburuhan. Ketiga adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri dari 1. Pengadilan Umum, 2. Pengadilan Pidana, 3. Pengadilan Hukum Keluarga, 4. Pengadilan Perdagangan, dan 5. Pengadilan Perburuhan. Lihat Figure 2:

Figure 2

Sementara itu, sesuai aturan baru Pengadilan Diwan al-Mazhalim berubah menjadi Badan Peradilan Administratif (Board of Administrative Court) yang mempunyai hirarki mirip dengan hirarki Pengadilan Syari’at yang terdiri dari Pengadilan Tinggi Administratif, Pengadilan Bamding Administrasi, dan Pengadilan Tingkat Pertama Administratif. Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Administratif terdiri dari 1. Bidang Pendisiplinan, 2. Bidang Administratif, 3. Bidang Subsider, dan 4. Bidang Spesialisasi yang lain. Lihat Figure 3:

Figure 3

Penutup

Saudi Arabia adalah sebuah negara padang pasir yang terdiri suku-suku atau kabilah-kabilah. Sejak zaman sebelum Islam, suku-suku ini sudah saling berebut pengaruh. Dengan kedatangan Islam, konflik di antar suku berhasil dikurangi. Selanjutnya di awal abad kedelapan belas, Muhammad Sa’ud sebagai mewakili tradisi kabilah berusaha membuat sebuah tradisi baru dengan Muhammad ‘Abd al-Wahhab yang mewakili tradisi agama. Kekompakan antara pemuka suku dan pemuka agama ini masih menjadi ciri Kerajaan Saudi Arabia sampai sekarang.

Penggabungan dua tradisi ini juga tampak dalam sistem peradilan Saudi Arabia. Intinya adalah bahwa sengketa diselesaikan berdasarkan senioritas, musyawarah dan Syari’at Islam. Sistem peradilan di negara ini sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tetapi tradisi Saudi masih tampak dalam wajah peradilan dan hukum yang berlaku tidak pernah berubah, yaitu Syari’at Islam.

Dalam reformasi peradilan yang berjalan sejak 2007, Saudi Arabia berusaha keras menuju sebuah peradilan modern yang dapat menjawab tantangan zaman dan sekaligus tidak ingin lepas dari tradisi lama dan Syari’at Islam. Keberhasilan atau kegagalannya akan tampak dalam beberapa dekade mendatang.

Jakarta, 1 Muharram 1430 Hijriyah/29 Desember 2008.

&



[1] http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=2712&InNewsItemID=42325.

[3]Abdullah F. Ansary, A Brief Overview of the Saudi Arabia Legal System,http://www.nyulawglobal.org/globalex/Saudi_Arabia.htm, hal. 4.

[4] Ibid., hal. 4.

[6] Pasal 4 UU No. A/13 Tanggal 3/3/1414 H Tentang Dewan Menteri menyatakan: “Sebelum memangku jabatan, para menteri mengucapkan sumpah berikut di depan Raja: Saya bersumpah demi Allah Ta’ala akan setia kepada agama saya, kemudian kepada Raja dan negara saya. Saya bersumpah tidak akan membocorkan rahasia negara, menjaga kepentingannya dan peraturan perundang-undangan, dan akan melaksanakan tugas-tugas saya dengan ikhlas, integritas dan adil.”

[7] http://www.saudinf.com/main/c22.htm.

[8] Muhammad az-Zuhaili, at-Tanzhim al-Qadha’I fi al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1423H/2002), hal 218.

[9] Ibid., hal. 218-219.

[10] Ibid., hal. 219.

[11] Ibid., hal. 220.

[13] Muhammad az-Zuhaili, op.cit., hal. 223.

[15] “In addition to the Shari’ah legal system, which is administered by the Ministry of Justice, the Saudi government has implemented regulations, built institutions and established committees to deal with cases not covered by the Shari’ah. These are designed to conform to Shari’ah principles and to supplement, rather than replace, it. The result is a dual legal system, one entirely based on the Shari’ah and another that is autonomous but not independent from it. . .”http://www.saudiembassy.net/Publications/ MagFall00/Judicial.htm, hal. 3.

No comments:

Post a Comment