Saturday, February 13, 2010

Sistem Peradilan Sudan

Sistem Peradilan Sudan

Oleh Prof. Dr. Rifyal Ka`bah

Pendahuluan

Upaya Indonesia dalam membangun peradilan nasional mempunyai kemiripan dengan upaya yang dilakukan oleh beberapa negara sahabat, antara lain Republik Sudan. Kemiripan pertama adalah tentang keberlakuan hukum Islam sebelum kedatangan penjajah Barat. Pada Indonesia adalah penjajah Belanda yang berusaha menerapkan sistem Civil Law dan pada Sudan, terutama sekali adalah penjajah Inggeris yang berusaha menerapkan sistem Common Law. Motifnya juga mirip, yaitu memarjinalkan peranan hukum Islam dan menggantinya dengan hukum kaum penjajah. Kemudian, ketika muncul kesadaran nasional, kedua negara berusaha membangun sistem hukum tersendiri dengan menjaga hubungan yang baik antara hukum warisan kolonial dan hukum Islam warisan nasional.

Sebelum Tahun 1956

Sistem peradilan Sudan yang ada sekarang merupakan puncak dari sejarah hukum yang dilalui oleh negeri ini. Akarnya dimulai sejak abad pertengahan, bahkan jauh sebelum itu. Perkembangan tersebut dimulai dari masa Kerajaan Funji, disebut juga Kesultanan Islam Sennar (1504-1820), dilanjutnya dengan masa pemerintahan penjajahan Turki (1880-1899), pemerintahan al-Mahdi (1821-1885), dan masa pemerintahan Inggeris-Mesir (1899-1956).[1] Peradilan nasional dimulai sejak 1 Januari 1956 ketika Sudan menyatakan diri terlepas dari kekuasaan Inggeris-Mesir.

Pada masa Kesultanan Islam Sennar, pengadilan tertinggi disebut Mahkamah al-‘Umum (Court of Common) dan pengadilan yang berada di bawahnya disebut Mahkamah Syar’iyah. Hukum Islam yang diterapkan adalah mengikuti mazhab Maliki. Di antara hakim-hakim yang terkenal pada masa ini tersebut nama Hakim Dishin dan Hakim Alaraki.

Di zaman pemerintahan Turki, Mahkamah Agung masih disebut Mahkamah al-‘Umum, tetapi hukum yang diterapkan mengikuti mazhab Hanafi sesuai mazhab yang berlaku di seluruh wilayah Turki Usmani. Selain itu, ibukota negara dipindahkan dari Sennar ke Wad Madani, dan akhirnya Khartoum.

Selanjutnya dalam pertempuran Skekan, Muhammad Ahmad al-Mahdi (meninggal 1885) berhasil mengusir pemerintahan Turki. Al-Mahdi memulai pemerintahan baru garis keras dengan mengumumkan Syari’at Islam sebagai hukum negara. Ia membuat kompilasi hukum yang disebut al-Mansyurat al-Mahdiyyah (The Mahdi Circular) serta memindahkan ibukota dari Khartoum ke Omdurman. Mahkamah Agung disebut Mahkamah al-Islam dan peradilan di bawahnya mempunyai kompetensi tertentu seperti Pengadilan Pasar dan Pengadilan Militer. Al-Mahdi sebagai kepala negara mengangkat dan memberhentikan hakim. Di zamannya, al-Mahdi telah mengangkat dua Ketua Mahkamah Agung berturut-turut. Pertama adalah Qadhi al-Islam (Ketua MA) Ahmad Ali yang menjabat selama 12 tahun. Setelah meninggal di penjara, ia digantikan oleh Hussain Wad Zahra.[2]

Masa Inggeris-Mesir disebut sebagai pemerintahan bilateral berdasarkan kesepatakan antara kedua negara Inggeris dan Mesir pada tanggal 19 Januari 1899 yang disebut Condominium Agreement. Di antara isi perjanjian tersebut dinyatakan bahwa hukum Mesir tidak akan diberlakukan di Sudan dan syari’at Islam priode al-Mahdi dinyatakan tidak berlaku. Untuk mengisi kekosongan, pemerintah jajahan mengimpor hukum Inggeris yang berlaku di anak benua India, baik perdata maupun pidana.

Pengadilan di zaman Inggeris-Mesir terbagi dua. Pertama adalah Bagian Sipil dan yang kedua Bagian Syariah.[3] Bagian Sipil terdiri dari perdata dan pidana dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung berkebangsaan Inggeris sampai tahun 1956. Bagian Sipil menerapkan hukum acara perdata dan pidana Inggeris di India dan hukum substantif menerapkan murni hukum Inggeris.

Sedangkan Bagian Syariah diketuai oleh the Grand Qadhi atau Qadhi al-Qudhat yang diisi oleh orang Mesir sampai tahun 1947. Kewenangannya terbatas dalam bidang Hukum Pribadi (al-Ahwal ash-Shakhshiyyah) berdasarkan mazhab Hanafi. Istilah Hukum Pribadi, menurut Syekh Mustafa

Zarqa’ dari Suria, tidak berasal dari perbendaharaan hukum Islam, tetapi dari hukum Perancis. Kewenangannya menyangkut masalah perkawinan, perceraian, keturunan, penyusuan, hadhanah, perwalian, warisan dan sejenisnya. Hukum acaranya diatur berdasarkan Ordonansi Hukum Islam Tahun 1902 (The Mohammadan Law Court Odinance of 1902). Kedua bagian pengadilan ini berada di bawah Sekretaris Hukum yang merupakan salah seorang anggota Majelis Gubernur-Jendral (Governor-General’s Council) yang memerintah Sudan. Dewan ini dibentuk pada tahun 1910. Gubernur Jendral mempunyai tiga orang sekretaris. Sekretaris pertama menangani masalah sipil, sekretaris kedua masalah keuangan, dan sekretaris ketiga masalah hukum.

Sekretaris I bertugas dalam bidang pelayanan administrasi seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, kehutanan, pemerintahan daerah, administrasi bumi putera, polisi, penjara polisi, penerbangan sipil dan perburuhan. Sekretaris II menangani auditing, pabean, irigasi, perkeretaapian dan lain-lain. Sedangkan Sekretaris III mengurus masalah legislasi, peradilan, pertanahan dan pencatatan tanah.[4] Ketiga sekretaris ini berperan seolah-olah menteri koordinator dalam sebuah kabinet yang dipimpin oleh Gubernur Jeneral. Kekuasaan penuh Gubernur-Jenerral adalah berdasarkan Perjanjian Kondominium (Condominium Agreement) 19 Januari 1899 yang memberi kuasa Inggerís untuk menunjuk seorang perwira Inggeris sebagai Gubernur-Jendral yang memegang kepemimpinan militer dan politik serta mengendalikan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan Pasal 5 Ordonansi Peradilan Sipil Tahun 1900 (The Civil Judiciary Ordinance of 1900), maka urutan Peradilan Sipil terdiri Pengadilan Komisioner (Courts of the Judicial Commissioner) sebagai Mahkamah Agung, Pengadilan Kelas I Magistrate, Pengadilan Kelas II Magistrate, dan Pengadilan Kelas III Magistrate.

Dengan kekuasaan yang diberikan oleh Gubernur-Jendral, Pengadilan Komisioner berwenang mengatur hukum acara peradilan, membentuk peradilan khusus, menggugat para pihak, menentukan biaya perkara, mengangkat pengacara, menetapkan saksi-saksi dan lain-lain.

Pada tahun 1906, Sir Auction Colvin, penguasa tertinggi Inggeris di Mesir, menjadikan Pengadilan Komissioner menjadi Departemen Para Hakim Sipil (the Departement of Civil Judges) sebagai pengadilan banding. Ketua Mahkamah Agung disebut Chief Judge (Ketua Hakim). Berdasarkan Ordonansi Tahun 1915, Mahkamah Agung (High Court) terdiri dari Pengadilan Banding (Court of Appeal) dan Pengadilan Tingkat Pertama (Court of the Original Jurdisdiction). Dengan demikian, Pengadilan Komisioner dan Pengadilan Kelas I, II, dan III Magistrate dinyatakan hapus. Ketua Mahkmah Agung (High Court) disebut Chief-Justice.

Pada masa kolonial, hakim yang diangkat Pemerintah pada umumnya adalah hakim darurat berasal dari profesi militer atau administrarif, dan sedikit sekali yang merupakan hakim profesional.

Setelah Tahun 1956

Sistem peninggalan Inggeris-Mesir berlanjut sampai ke masa kemerdekaan tahun 1956 dengan berbagai penyesuaian penting, antara lain melalui proses sudanisasi dan islamisasi di Sudan. Proses sudanisasi, intinya adalah mengganti aparat peradilan, terutama hakim, dengan tenaga-tenaga asli Sudan dan mengganti administrasi peradilan dengan yang lebih berciri Sudan serta menggunakan bahasa Arab. Sedangkan proses islamisasi adalah memperbaiki sistem dan perundang-undangan sehingga lebih sejalan dengan syari`at Islam.

Dalam Konstitusi Sementara Sudan yang diberlakukan oleh Majelis Komando Revolusi pada bulan Agustus 1973 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah badan yang independen dan terpisah dari badan eksekutif dan legislatif. Lembaga peradilan berada di bawah kekuasaan Ketua Mahkamah Agung. Hal yang mirip juga dicantumkan dalam Konstitusi Transisi Sudan Tahun 1985, Konstitusi Sudan Tahun 1998, dan Konstitusi Sudan Tahun 2005.

Peradilan Sipil (Perdata), diatur dalam Ordonansi Peradilan Sipil, mempunyai satu Pengadilan Tinggi (High Court of Justice, Mahkamah Agung) dan beberapa Pengadilan Propinsi (Provincial Courts). Sedangkan Peradilan Pidana dengan KHUP dan KUHAPidana mempunyai beberapa Pengadilan Besar (Major Courts), Pengadilan Kecil (Minor Courts) dan Pengadilan Magistrate (Magistratrate’s Courts).

Sementara itu masalah hukum personal atau keluarga warga beragama Islam dilaksanakan oleh Mahâkim Syar’iyyah yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Sudan. Setelah UU Hukum Personal atau Keluarga Tahun 1991, Mahâkim Syar’iyyah (Mahkamah Syar’iyah) disebut sebagai Mahakim al-Ahwal ash-Shakhshiyyah (Pengadilan Hukum Personal atau Keluarga) karena kewenangannya yang menyangkut masalah personal atau keluarga. Pengadilan Hukum Personal atau Keluarga terdiri dari sebuah Mahkamah Banding (Court of Appeal), beberapa Pengadilan Tinggi (High Courts) dan Pengadilan Qadhi (Qâdhi Courts). Pengadilan ini berada di bawah seorang dhî al-Qudhât (Grand Qâdhi).[5]

Selain itu, Sudan juga pernah mengenal jabatan Mufti yang merangkap sebagai hakim agung. Dalam keadaan Qadhi al-Qudhat berhalangan, maka Mufti menggantikan peranan Qadhi al-Qudhat. Tugasnya adalah menerbitkan fatwa (legal oponion) berdasarkan hukum Islam untuk kepentingan negara dan masyarakat.[6] Jabatan Mufti berlanjut sampai tahun 1991, ketika disahkan UU Hukum Pribadi atau Keluarga.[7] Fungsi Mufti kemudian digantikan oleh Lembaga Hukum Islam (Majma’ al-Fiqh al-Islami) yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan UU Pokok-Pokok Kahakiman (The Judiciary Act) 1986, UU Hukum Acara Perdata (The Civil Procedure Act) 1983, dan UU Hukum Acara Pidana (The Criminal Procedure Act) 1991, Ketua Mahkamah Agung Sudan mengepalai dua lembaga sekaligus, yaitu Mahkamah Agung/The Supreme Court, dan Majelis Tinggi Peradilan/The Supreme Council of Judiciary sebagai Komisi Yudisial. Ketua Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dengan mengepalai peradilan, bidang administrasi dan bidang keuangan.[8]

Mahkamah Agung mempunyai 70 hakim agung. Majelis Hakim Agung bersidang dengan tiga hakim. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Putusan yang sudah diambil tidak dapat direvisi, kecuali bila Ketua Mahkamah Agung melihat sesuatu menyangkut hukum syari`at sehingga dibentuk majelis baru beranggotakan 5 orang hakim agung yang meninjau kembali putusan yang sudah diambil.

Hakim Agung diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Majelis Tinggi Peradilan yang dipilih dari kalangan hakim tinggi dan profesi lainnya dengan kualifikasi serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

Majelis Tinggi Peradilan yang diketahui KMA beranggotakan Wakil-Wakil KMA, 2 orang ketua pengadilan, Menteri Kehakiman dan Keuangan mewakili eksekutif, dan 2 orang pejabat tinggi yang menangangi fungsi keuangan dan peradilan. Sekretaris Majelis adalah salah seorang hakim agung. Majelis Tinggi Peradilan mempunyai empat devisi, yaitu kesekretariatan, inspeksi peradilan, statistik peradilan dan personalia.[9]

Islamisasi Hukum

Penerapan hukum Islam di luar hukum keluarga dimulai pada masa pemerintahan Presiden Numeiri yang mengumumkan pemberlakuan hukum pidana Islam pada bulan September 1983 menyangkut hudûd.[10] Untuk itu Numeiri membentuk sebuah komite yang mempersiapkan UU Hukum Pidana 1983, UU Hukum Perdata, UU Hukum Personal atau Keluarga dan beberapa UU Hukum Acara.[11] Berbagai UU ini kemudian dinyatakan berlaku, merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

Setelah diterapkan selama satu tahun atau lebih ternyata menimbulkan berbagai kritikan dari kalangan penantang dan pendukung pidana Islam. Kritikan tersebut pada dasarnya karena sifat ketergesa-gesaan pembuatan perundang-undangan, minimnya penelitian ilmiah yang memadai,[12] sumber daya yang terbatas dan lain-lain. Kritikan dari pihak penantang, terutama dari pihak Gereja di wilayah Selatan dan kekuatan Barat, dengan berbagai dalih, antara lain karena Sudan pada dasarnya adalah sebuah negara multi agama dan budaya, khususnya di wilayah Selatan yang lama bergolak sampai akhirnya dicapai perjanjian perdamaian.[13]

Fase kedua penerapan hukum Islam dalam bentuk yang lebih luas dilakukan pada tahun 1991 di bawah kepemimpinan Presiden ’Umar Basyir dengan merevisi beberapa pasal berbagai undang-undang yang diundangkan selama Presiden Numeiri. Penekanan pada fase revisi ini tidak hanya dalam bidang penengakan hukum, tetapi lebih-lebih lagi dalam bidang pendidikan dan ekonomi, dengan tujuan membentuk warga negara yang berkemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan ekonomi sehingga pada masa depan tidak ada alasan untuk menangguhkan pelaksanaan hukum pidana hudud.[14]

Perkembangan Mutakhir

Sudan terus merevisi perundang-undangan warisan kolonialnya, terutama untuk menserasikannya dengan syari`at Islam sesuai perintah berbagai UUD. Selain KUHP, KUHPidana dan KUHEkonomi, Sudan juga menjalankan sistem perbankan syariah. Sengketa ekonomi syariah di Sudan, termasuk perbankan, diselesaikan melalui Pengadilan Perdagangan (al-Mahkamah at-Tijariyyah).

Perkembangan lain adalah berdirinya beberapa lembaga baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Salah satunya adalah Hay’ah ar-Riqabah asy-Syar’iyah (Lembaga Pengawasan Syari’ah) yang berkedudukan di tingkat pusat dan pada lembaga-lembaga ekonomi. Di samping pengawasan syari’ah, lembaga ini juga bertugas meneliti peraturan perundang-undangan dan mengusulkan revisinya agar lebih sesuai dengan syari’ah. Misalnya dalam bidang keuangan syari’ah, bila dalam pratek sebuah lembaga keuangan masih ditemukan riba atau bunga uang, maka riba atau bunga tersebut tidak dibayarkan kepada pihak-pihak, tetapi disimpan dalam kas yang akan digunakan untuk kebutuhan sosial sesuai perintah undang-undang. Bila lembaga menemukan ada celah dalam peraturan perundang-undangan yang sehingga melahirkan riba atau bunga, maka diusulkan perubahannya ke lembaga-lembaga terkait pembuat undang-undang.

Lembaga lain yang cukup strategis adalah Majma’ al-Fikh al-Islami (Lembaga Kajian Hukum Islam). Lembaga ini berkeanggotaan ganda di bidang ilmu-ilmu syari’ah konvensial dan ilmu-ilmu teoritis dan terapan modern. Lembaga ini juga beranggotakan beberapa hakim agung Sudan. Tugas utamanya adalah meneliti segi-segi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam dan memberikan legal opinion kepada negara dan masyarakat. Sebagai lembaga ilmiah, ia melakukan berbagai penelitian, menyelenggarakan seminar, penyuluhan, dan menerbitkan berbagai publikasi.

Suatu yang patut dicatat dari perkembangan sistem peradilan Sudan sebagai sebuah negara yang berusaha menerapkan syari`at Islam adalah peran wanita di lembaga peradilan. Sekarang tercatat tidak kurang dari tujuh orang hakim agung wanita di Mahkamah Agung Sudan. Khusus mengenai Pengadilan Hukum Pribadi atau Keluarga, maka posisi hakim, panitera dan aparat peradilan lainnya banyak dipegang oleh kaum wanita. Dibanding dengan negara tetangganya Mesir yang sering dipandang lebih maju dari Sudan, maka di sana tidak ditemukan hakim wanita, di semua jajaran peradilan kecuali satu orang hakim konstitusi akhir-akhir ini. Keadaan di negara-negara Arab yang lain juga tidak jauh berbeda.

Setelah perjanjian perdamaian dengan gerakan pemberontakan di selatan, dan sesuai dengan perintah UUD Transisi 2005, maka peraturan-perundangan syari’at Islam hanya diberlakukan di wilayah utara Sudan yang mayoritas beragama Islam. Sedangkan untuk wilayah selatan yang minoritas muslim, maka tidak diberlakukan pasal-pasal menyangkut hukum Islam. Sesuai perjanjian perdamaian, di wilayah selatan akan diadakan referendum untuk menentukan apakah wilayah ini akan tetap merupakan bagian dari Republik Sudan ataukah akan berdiri sendiri sebagai negara berdaulat.

Penutup

Selain kemiripan-kemiripan antara sistem Indonesia dan Sudan yang disinggung pada Pendahuluan, juga terdapat perbedaan-perbedaan kecil antara kedua negara. Pada konstitusi Sudan disebutkan bahwa syari`at Islam adalah sumber utama legislasi dan karena itu negara ini berusaha merevisi peraturan perundang-undangannya yang tidak sesesuai dengan syari`at. Sementara itu pasal seperti itu tidak ditemukan dalam UUD 1945, walaupun di beberapa paeraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa syari`at atau hukum Islam adalah salah sumber hukum nasional.

Di Sudan Utara yang mayoritas beragama Islam diberlakukan syari`at Islam melalui perundang-undangan, sementara itu di Sudan Selatan yang mayoritas non-muslim tidak diberlakukan syari`at tersebut. Pada pihak lain, Propinsi Aceh sebagai propinsi otonomi khusus di Indonesia memberlakukan syari`at Islam secara terbatas berdasarkan Qanun Aceh melebihi hukum Islam yang diterapkan melalui Peradilan Agama yang ada.

Di Indonesia, syari`at Islam diterapkan melalui kewenangan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, sementara itu di Sudan diterapkan melalui Peradilan Hukum Keluarga, Peradilan Hukum Perdata dan Peradilan Hukum Pidana, dengan pengecualian di wialayah Selatan.

Segi lain adalah, Ketua Mahkamah Agung Sudan yang merangkat sebagai Ketua Komisi Yudisial (Majelis Tinggi Peradilan), yang berbeda dengan Indonesia di mana Komisi Yudisial berdiri terpisah dari Mahkamah Agung.

Jakarta, 20 Agustus 2008

® ﴿



Ò Tulisan ini dibuat untuk Buku Kenangan Prof. Dr. Baqir Manan, S.H., M.C.L. yang memasuki masa pensiun sebagai Ketua Mahkamah Agung RI pada bulan November 2008. Beliau telah menugasi penulis beberapa kali dalam perjalanan dinas ke luar negeri,dan yang terakhir adalah ke Republik Sudan awal Juli 2008 yang lalu.

[1] Mohammed Khalifa Hamid, Sudan & Pakistan Judicial System (Khartoum: n.p., 2007), hal.27-30,

[2] Ibid., hal. 29-39.

[3] Mohamed Ibrahim Mohamed, History of Sudan Judiciary Between Two Eras 1899-2006 (Khartoum: The National Judiciary, the Republic of Sudan, 2008), hal. 39.

[4] Ibid, hal. 15.

[5] Inamullah Khan (Editor in Chief), Muslim World Gazetter (Karachi: Umma Publication, 1975 Edition), hal. 759.

[6] Mohamed Ibrahim Mohmamed, op.cit., hal. 49.

[7] Ibid., hal. 48.

[8] http://www.sudanjudiciary.org/judiciariye3n/16.htm

[9] Passim.

[10] Rifyal Ka’bah, “Penerapan Syari’at Islam di Sudan”, dalam majalah Panji Masyarakat No. 414 Tahun 1983, hal. 46-47; “Dr. at-Turabi dan Hukum Islam di Sudan” dalam majalah Panji Masyarakat No. 420, Tahun 1984, hal. 42-45; “Mengapa Langkah Sudan Tidak Diikuti di Mesir” dalam majalah Panji Masyarakat No. 463 Tahun 1984, hal. 53-54.

[11] Muhammad Khair Hassab el-Rasoul Ahmed, “Current Development of Shariah Law in Sudan” dalam Najm, Muhammad Amin M.M.A. Najim, al-Qadhâ’ wa Syurûth al-Qadhâ’ wa Atsaru Tathbîqihi fi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Sa‘udiyyah, tanpa tahun dan tanpa penebit, hal. 11.

[12] Ibid., hal. 45-46.

[13] Carolyn Fluehr-Lobban, “Sudan” dalam John L. Esposity (Editor in Chief), The Oxford Encyclopeida of the Modern Islamic World, Vol. 4 (Oxford, New York: Oxford University Press, 1995), hal. 101.

[14] Muhammad Khair Hassab el-Rasoul Ahmed, op.cit., hal. 47.

No comments:

Post a Comment