Saturday, February 13, 2010

Studi Banding Hukum Ekonomi Syariah ke Beberapa Negara

Studi Banding Hukum Ekonomi Syariah ke Beberapa Negara

Pendahuluan

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 9/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah. Sungguhpun demikian, negeri ini belum memiliki hukum materiil ekonomi syariah dalam bentuk perundang-undangan negara.

Hukum ekonomi syariah pada umumnya tersedia dalam bentuk fiqh para fuqaha’ dalam kitab-kitab fiqh berbagai mazhar yang menjadi rujukan hukum Islam di seluruh dunia. Dalam hal ini, hukum Islam di samping bersifat nasional sesuai dengan hukum nasional setiap negara muslim, juga merupakan hukum internasional yang berlaku sebagai “common law” untuk semua muslim dan negara muslim di berbagai bagian dunia.

Karena itu, untuk membuat sebuah hukum ekonomi syariah di sebuah negara nasional diperlukan studi banding ke negara nasional lain yang mendasarkan hukumnya dari hukum umum dalam bentuk fiqh para fuqaha’.

Syariah

Ekonomi Syariah adalah ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Syariah itu sendiri berarti jalan yang digariskan oleh Allah s.w.t. untuk kehidupan ummat manusia seperti yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Secara bahasa, syariah atau syariat berarti jalan menuju sumber air. Pada mulanya syariah adalah kata lain untuk menyebut agama Islam itu sendiri sebagai jalan Allah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya, kajian agama Islam mencakup berbagai bidang seperti aqidah, ibadah, akhlak dan lain-lain. Sementara itu, kajian dalam bidang hukum menyangkut masalah halal-haram atau wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah disebut fiqh. Fiqh adalah tentang bagaimana memahami perintah agama yang menyangkut perbuatan manusia. Apa pun yang dilakukan ummat manusia, dari segi hukum, tidak terlepas dari lima kaedah hukum di atas, yaitu wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah, atau dalam bahasa sehari-hari menyangkut masalah halal dan haram. Halal adalah yang boleh dilakukan dan haram adalah yang tidak bolah dilakukan. Karena lima kaedah ini adalah jalan yang harus ditempuh oleh ummat muslim dalam bidang hukum, maka fiqh kemudian juga terkenal sebagai syariah.[1]

Ekonomi Syariah

Karena itu, ekonomi syariah adalah ekonomi berdasarkan fiqh para fuqaha’. Di saat ummat Islam berbagai negara membuat kodifikasi hukum atau memutuskan perkara di pengadilan, maka fiqh inilah yang menjadi sumber utama. Memang sumber syariah adalah al-Qur’an dan as-Sunnah, tetapi fiqh atau syariah dalam pengertian kedua adalah rumusan menyangkut hukum Islam yang dibuat oleh para fuqaha’ ditambah dengan hasil ijtihad mereka sendiri.

Syariat atau fiqh Islam di Indonesia juga dikenal dengan nama hukum Islam. Baik istilah hukum Islam maupun istilah syariat Islam, keduanya digunakan silih-berganti oleh beberapa perundang-undangan dan lembaga Islam di Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi Islam, tetapi di luar Indonesia, baik di dunia yang menggunakan bahasa Ingeris maupun berbahasa Arab hanya dikenal sebagai ekonomi Islam (Islamic economy atau al-iqtishad al-islami).

Pada tahun 1991 berdiri bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya berdiri bank-bank syariah yang lain dan berbagai lembaga keuangan berbasis syariah. Akhirnya istilah ekonomi syariah menjadi popular di Indonesia. Sampai sekarang tercatat puluhan lembaga keuangan syariah di berbagai wilayah Indonesia. Semua lembaga keuangan ini, dari segi syariah diatur menurut prinsip-prinsip syariah atau fiqh para fuqaha’ atau tepatnya fatwa para ulama. Karena Indonesia tidak mempunyai lembaga fatwa resmi negara, maka disepakati fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijadikan sebagai rujukan dalam bidang ekonomi syariah. Karena MUI tidak hanya menerbitkan fatwa, maka untuk fokusnya pekerjaan, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi khusus menerbitkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan dalam mengelola lembaga-lembaga ekonomi berdasarkan syariah. MUI juga membentuk Dewan Pengawas Syariah (BPS) untuk mengawasi lembaga-lembaga ekonomi syariah berjalan sesuai dengan fatwa DSN. Untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi antara pihak-pihak dalam bidang ekonomi syariah, MUI bekerja sama dengan berbagai pihak membentuk Badan Arbitrase Syariah atau Basyarnas.

Sengketa Ekonomi Syariah

Rupanya sengketa tentang ekonomi syariah juga perlu diselesaikan melalui pengadilan, khususnya bila pihak-pihak tidak puas dengan penyelesaikan melalui perdamaian, mediasi dan arbitrase atau untuk mengantisipasi klause penyelesaikan sengketa yang diancumkan dalam aqad atau kontrak yang dibuat di antara pihak-pihak. Sesuai UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama sebagaimna diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan dalam Pasal 49 bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Kewenangan tersebut mencakup 11 item, yaitu bank syariah, lembaga keuangan makro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangnan syariah, dan bisnis syariah.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi negara menyadari bahwa hukum materil ekonomi syariah belum tersedia dalam bentuk perundang-undangan negara. Karena itu, Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 menunjuk sebuah tim pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi ini diharapkan dapat membantu para hakim menyelesaikan sengkea ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Di samping meneliti berbagai fatwa ulama dan fiqh para fuqaha’ dalam bidang ini, tim juga meneliti praktek peradilan di negara-negara yang menerapkan ekonomi syariah dan tentang hukum materil yang digunakan di negara-negara tersebut. Untuk keperluan itu, tim MA dalam bidang ini telah dikirim ke Malaysia, Pakistan, Ingeris, Sudan dan Mesir.

Malaysia

Kunjungan ke Malaysia berlangsung tanggal 16-20 November 2006, yaitu ke Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, International Islamic University, Insuransi Takaful Malaysia, dan beberapa lembaga keuangan, antara lain Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan dari Bank Central Malaysia.

Lembaga keuangan syariah cukup berkembang di negeri ini, bahkan telah mempunyai UU tentang Perbankan Islam dan UU Takaful Islam. Sungguhpun demikian, tidak ditemukan sebuah badan resmi negara yang khusus menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Di Malaysia, masalah agama ditangani oleh negara bagian. Karena itu, Mahkamah Syar’iyah dengan kewenangan utama dalam bidang hukum keluarga terdapat di negara bagian. Sementara itu, pengadilan tingkat pusat, sama sekali tidak mempunyai kewenangan memutus perkara yang berhubungan dengan hukum Islam. Menurut beberapa ahli hukum yang ditemui di Kuala Lumpur, bila sengketa hukum ekonomi syariah harus diselesaikan di pengadilan tingkat pusat, maka diperlukan perubahan konstitusi Malaysia.

Pakistan

Kunjungan ke Pakistan dilakukan di Islamabad dari 25-27 Juni 2006. Lembaga-lembaga yang dikunjungi untuk mendapatkan informasi tentang sengketa ekonomi syariah adalah Internasional Islamic University Pakistan (IIUP), Shariah Federal Court, Mizan Islamic Bank dan lain-lain.

Kajian ekonomi syariah cukup maju di Pakistan. Ini terlihat dari banyaknya jumlah ahli ekonomi syariah yang berasal dari negara ini dan banyaknya lembaga keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Negara sendiri yang beridiologi Islam, antara lain mendirikan IIUP untuk mengkaji Islam dari segala aspek, termasuk aspek hukum. Dari segi hukum ekonomi, bunga atau rente dinyatakan terlarang di Pakistan. Pelarangan bunga juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Federal Syariah (Shariah Federal Court) yang merupakan pengadilan tertinggi negara untuk masalah hukum Islam. Sungguhpun demikian, pengaturan yang dibuat oleh negara dalam bidang ekonomi syariah masih sangat terbatas. Negara ini, misalnya, belum mempunyai undang-undang perbankan syariah atau undang-undang asuransi syariah. Pengaturan segi syariah pada umumnya berasal dari fatwa ulama yang berasal dari sebuah lembaga di Karachi. Sengketa ekonomi syariah pada umumnya diselesaikan melalui sebuah lembaga mediasi di Bank Central Pakistan.

Pertanyaan dari Tim MA yang berkunjung ke Pakistan: Apa saja yang menghambat perkembangan pengaturan lembaga ekonomi syariah di negeri ini? Dari diskusi tim dengan beberapa orang guru besar di IIUP dapat disimbulkan bahwa itu semua tergantung kepada political will. Dengan kata lain, praktek ekonomi syariah cukup berkembang dalam negeri, tetapi negara tidak begitu serius mengembangkan peraturan perundang-undang yang terkait. Ketika tim sampai di Ingerís pada bulan Agustus, kesimpulan yang sama dimintakan konfirmasi kepada seorang ekonom terkenal Pakistan di Ingeris, yaitu Prof. Khurshid Ahmad. Beliau membenarkan kesimpulan yang kami dapatkan di Islamabad.

Ingeris

Penelitian tentang ekonomi syariah di Ingeris bertempat di Markfield Institute of Higher Education (MIHE) di Leicester dan cabang Islamic Bank of Britain di kota yang sama. Di MIHE lebih merupakan short court tentang ekonomi syariah di bawah supervisi beberapa ahli ekonomi yang ada di Ingeris yang disertai diskusi yang intens. Sedangkan di Islamic Bank of Britain, waktu lebih banyak dihabiskan untuk mempelajari praktek perbankan Islam di negeri yang non muslim. Ternyata negeri ini tidak mempunyai lembaga khusus penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Memang terdapat beberapa Shariah Council (Dewan Syariah) di Ingeris, tetapi merupakan lembaga swasta yang menjadi rujukan bagi masyarakat Islam dalam bidang hukum Islam secara umum. Sengketa ekonomi syariah yang ada biasanya diselasikan melalui mediasi yang ada di Bank of England.

Short course di MIHE antara lain mendiskusi kasus-kasus ekonomi syariah di Ingeris. Salah satu kasus yang menarik adalah sebuah akad transaksi syariah antara sebuah lembaga keuangan Islam di Dubai (Emirat Arab) dan sebuah perusahaan farmasi di Bangladesh. Intinya, lembaga keuangan tersebut membiyai pembelian sejumlah alat farmasi untuk perusahaan farmasi Bangladesh. Dalam akad atau kontrak disebut bahwa kontrak ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Setelah kontrak ini berjalan beberapa bulan, perusahan farmasi kemudian tidak mau melunasi ansurannya ke lembaga keuangan Islam di Dubai. Alasannya adalah karena dalam praktek berjalan ternyata transaksi syariah tersebut masih menggunakan bunga berselubung. Karena adanya persangkaan bunga tersebut, maka transaksi dianggap batal demi hukum.

Walaupun kontrak berdasarkan prinsip syariah, tetapi anehnya dalam klause akhir disebutkan bahwa bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka diselesaikan di Pengadilan Ingeris. Pengadilan di London yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Pengadilan Ingeris tidak mengenal hukum syariah, tetapi pengadilan tidak dapat menolak sengketa yang diajukan kepadanya. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan penggugat (lembaga keuangan di Dubai) dengan pertimbangan bahwa hukum yang dipakai adalah hukum umum. Intinya, orang yang berhutang berkewajiban membayar hutangnya. Amar putusan menetapkan bahwa tergugat diharuskan melunasi semua hutang-hutangnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad. Mengingat hubungan yang kuat antara sesama negara common law, maka eksekusi putusan dimintakan kepada otoritas yang ada di Bangladesh. Persoalan selesai.

Sudan

Kunjungan ke Sudan dan Mesir berlangsung di minggu pertama dan kedua di bulan Juli 2008. Lembaga yang ditemui di Khartoum dan Ummu Durban adalah Mahkamah Agung, Dewan Syariah Sudan, Pengadilan Hukum Keluarga, Pengadilan Perdagangan, Lembaga Penelitian Hukum Islam dan lain-lain.

Ternyata semua lembaga negara di Sudan berjalan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan amanat konstitusi bahwa perundang-undangan negara berdasarkan syariat Islam.[2] Sebuah lembaga yang cukup penting di negara ini adalah Hay’ah ar-Riqabah Syar’iyah (Lembaga Pengawas Syariah) yang dibentuk berdasarkan udang-undang. Tugas utamanya adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan syariah. Lembaga ini juga dapat mengusulkan kepada parlemen dan pemerintah untuk perubahan undang-undang tertentu yang tidak señalan dengan syariah.

Bidang-bidang yang belum tercakup oleh peraturan perundang-undangan yang ada dilengkapi dengan fatwa Majma’ al-Fiqh al-Islami (Lembaga Kajian Hukum Islam) yang juga dibentuk berdasarkan undang-undang. Lembaga ini tidak hanya beranggotakan para ulama, tetapi juga ahli hukum dalam berbagai bidang, termasuk 7 orang hakim agung Sudan.

Sengketa ekonomi syariah di Sudan diselesaikan melalui Pengadilan Perdagangan yang memeriksa semua perkara ekonomi. Sudan telah merevisi hampir semua perundang-undangan zaman Mesir-Ingeris yang tidak señalan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk hukum acara peradilan.

Mesir

Penelitian di Mesir dilakukan di Faisal Islamic Bank of Egypt, sebuah perusahaan asuransi syariah, Markaz Ahmad Kamil li al-Iqtishad al-Islami (Pusat Ekonomi Islam Ahmad Kamil) yang merupakan sebuah lembaga penelitian Universitas al-Azhar dan lain-lain. Markaz Ahmad Kamil melakukan perbagai penelitian ekonomi syariah, menyelenggarkan berbagai seminar internasional, menerbitkan berbagai publikasi, menyelenggarkan perpustakaan konvensional dan elektronik tentang ekonomi syariah, mengadakan kerja sama internasional dan lain-lain.

Pusat kajian ini pernah merancang sebuah RUU tentang ekonomi syariah dengan judul al-Qawanin al-Iqtishadiyah min ManzhurIslami (Perundang-Undangan Ekonomi Dari Sadut Pandang Islam). Konon kabarnya RUU ini dirancang atas permintaan sebuah negara muslim bekas wilayah Uni Soviet.

Pertanyaan yang muncul di Mesir: Kenapa sebuah lembaga ekonomi syariah milik resmi negara seperti Markaz ini tidak merancang RUU yang mirip untuk Mesir sendiri? Jawaban pertanyaan ini sama dengan jawaban pertanyaan di Pakistan: No political will.

Satu-satunya aturan resmi lembaga keuangan syariah di Mesir adalah undang-undang khusus pendirian Faisal Islamic Bank of Egypt. Jadi, belum ada undang-undang bank syariah yang lain, asuransi, pasar modal dan lain-lain. Berbeda dengan sistem perbankan pada umumnya, bank Islam ini dibenarkan berdasarkan undang-undang khususnya membuat unit-unit usaha ekonomi non-bank. Karena itu, konsentrasi usahanya adalah dalam bidang investasi.

Di Mesir terdapat beberapa lembaga mediasi, arbitrasi dan lain-lain tetapi tidak tersedia lembaga penyelesaian sengketa atau peradilan khusus untuk ekonomi syariah. Sengketa perbankan dan lain-lain selama ini diselesaikan di Pengadilan Perdata biasa. Selama di Mesir, kami mendengar bahwa negara ini baru saja mengesahkan sebuah undang-undang pendirian Pengadilan Ekonomi.

Hasil studi banding ke beberapa negara ini diintegrasikan untuk menyempurnakan draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sudah disusun oleh Tim khusus MA. Akhirnya pada tanggal 10 September 2008 terbit Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penutup

Studi banding ekonomi syariah sesuai namanya bertujuan membandingkan praktek hukum ekonomi syariah di negara-negara yang dikunjungi dengan praktek yang sedang dan akan berlaku di Indonesia. Secara teoritis hukum syariah mempunyai sumber yang sama di seluruh dunia, tetapi dalam praktek yang berlaku di negara-negara nasional terdapat perbedaan-perbedaan dalam rincian sesuai dengan faktor-faktor lokal yang mempengaruhinya. Perbedaan-perbedaan kecil tersebut merupakan dinamika hukum Islam dan sekaligus menunjukkan elektisitasnya (as-sa``ah wa al-murunah).

Hasil studi tersebut telah bersaham dalam memperkaya KHES. Setelah penerapannya di Pengadilan Agama, diharapkan KHES akan berkembang sesuai semangat hukum Islam mengikuti perkembangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf Islam.

Jakarta, 14 November 2008

&



[1] Situs MSA, sebuah organisasi Islam di Amerika Utara menyatakan: “The Shari'ah is the revealed and the canonical laws of the religion of Islam. The legislative power in the government lies in the hands of legislative assembly. The legislators are to make rules and regulations within the scope and dimensions of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet (s.a.w.). These rules constitute the Shari'ah.” (Syariah adalah hukum-hukum diwahyukan dan kanonikal agama Islam. Kekuasaan legislatif dalam pemerintahan berada di tangan majelis legislatif (permusyawaratan rakyat). Tugas legislator adalah membuat aturan-aturan dan regulasi-regulasi dalam skop dan dimensi al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Muhammad) s.a.w. Aturan-aturan ini merupakan syariah.) http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/ glossary/ term.SHARIAH.html.

[2] Rifyal Ka’bah, “Sistem Peradilan Sudan” dalam Bagir Manan: Ilmuwan & Peneak Hukum (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), dalam hal. 255-264,

No comments:

Post a Comment