Tuesday, February 16, 2010

Syari‘at Islam dan Konstitusionalisme

Syari‘at Islam dan Konstitusionalisme

Oleh Rifyal Ka‘bah

Topik di atas dalam konteks keindonesiaan paling tidak memerlukan uraian tentang tiga hal menyangkut konstitusionalisme, syari‘at Islam dan UUD 1945. Tulisan ini, selain menyinggung permasalahan konstitusionalisme secara umum, juga berusaha menempatkan posisi syari‘at Islam dalam pembicaraan tersebut, termasuk penerapan syari‘at di Daerah Istimewa Aceh.

Konstitusionalisme

Salah satu perbedaan mendasar antara a nation-state dalam pengertian modern dengan sebuah negara atau kerajaan di masa lalu adalah karena keterikatan negara modern kepada sebuah konstitusi yang jelas. Kedaulatan hukum di masa silam bukanlah di tangan rakyat yang dijamin dalam konstitusi, tetapi di tangan raja yang memandang rakyat sebagai wajib patuh kepadanya. Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal istilah seperti “daulat Tuanku” dan “sabdo Pandito Ratu”, yang memandang raja mempunyai kedaulatan untuk menetapkan hukum. Sehubungan dengan ini, Moh. Hatta pada tahun tiga puluhan mengatakan bahwa dalam alam Indonesia merdeka, kekuasaan tidaklah berada di tangan “daulat tuanku”, tetapi di tangan rakyat yang ditetapkan melalui konstitusi.[1]

Konstitusi antara lain didefinisikan sebagai “the organic and fundamental law of a nation or state; establishing the character and conception of its government, organizing such government, and regulating, distributing, and limiting the functions of its different departments, and prescribing the extent and manner of the exercise of sovereign powers.”[2] Sedangkan konstitusionalisme adalah teori atau prinsip pemerintahan konstitusional atau keterikatan kepada teori tersebut. Lebih jelasnya, konstitusionalisme adalah “both the practice of politics according to ‘rule of game’ which insure effective restraints upon governmental and other political action, and the theory—explanatory and justificatory—of the practice.”[3]

Konstitusionalisme antara lain dapat digambarkan dengan piramida Hans Kelson dalam Pure Theory of Law.[4] Pada ujung paling atas terdapat grundnorm (norma dasar) berupa UUD yang mengilhami tangga-tangga peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. yaitu Tap MPR, Perpu, PP, Kepres dan Perda. UU. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sistem seperti ini berlaku hampir di semua nation-state yang berdasarkan konstitusi dan kedaulatan hukum, termasuk Negara Republik Indonesia, sesuai rincian pasal-pasal yang ditetapkan oleh masing-masing konstitusi. Membicarakan syari‘at Islam di Aceh tidak terlepas dari piramida tersebut yang berjalan sesuai dengan konstitusi Indonesia dan UU No. 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh yang berasal dari inisiatif DPR-RI.

Pembicaraan konstitusioanalisme Islam sering dihubungkan kepada Piagam Madinah yang mengatur prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan Islam untuk warga negara yang tidak hanya terdiri dari ummat Islam.[5] Berbagai ummat beragama dalam Piagam ini dipandang sebagai ummat dengan ciri sendiri di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad s.a.w. Piagam ini memungkinkan hukum Islam berlaku untuk ummat Islam, hukum Yahudi untuk ummat Yahudi, dan hukum Kristen (bila ada) untuk ummat Kristen. Sayang sekali Piagam Madinah tidak berjalan lama karena pembatalan secara sepihak oleh ummat Yahudi.

Mengingat konstitusi dan konstitusionalisme baru ada sejak berdirinya nation-state, maka Piagam Madinah sebenarnya bukanlah sebuah konstitusi dalam pengertian modern. Bila dapat dikatakan, maka ia baru merupakan sebuah naskah pra-konstitusi yang mengatur dengan sangat ringkas prinsip-prinsip umum pemerintahan negara. Pasal-pasalnya tidak memuat secara rinci tentang bagaimana UUD dan UU dibuat setelah kematian Nabi, pembagian kekuasaan, sistem peradilan dan lain-lain seperti lazimnya diatur dalam sebuah konstitusi negara bangsa.

Sungguhpun demikian, gagasan umum konstitusi, UU dan peraturan perundang-undangan Islam terangkum dalam teks-teks Qur’an dan Hadits serta hasil ijtihad para fuqaha’ muslim sepanjang zaman yang berusaha merumuskan prinsip-prinsip konstitusional, hukum dan peraturan yang disarikan dari inti dan semangat wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Konstitusionalisme Islam juga dapat dilihat dari konstitusi nation-state negara-negara Islam/berpenduduk mayoritas muslim seperti Pakistan, Iran, Sudan dan bahkan Mesir dan Indonesia. Bagaimanapun, konstitusi-konstitusi tersebut adalah cerminan atau bagian dari cerminan konstitusionalisme Islam dalam kondisi dan situasi lokal negara-negara ini.

Syari‘at Islam

Pengertian syari‘at Islam sering disamakan dengan pengertian fiqh dan hukum Islam. Ketiganya memang sama-sama merupakan jalan yang berasal dari Allah, tetapi dari perkembangan sejarah Islam, ketiganya telah mengalami differensiasi makna.[6] Syari‘at Islam secara umum adalah keseluruhan teks Qur’an dan Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia. ‘Abdullah Yusuf ‘Ali menyebutnya sebagai “the right Way of Religion” (jalan agama yang benar).”[7] Sebagian dari jalan tersebut menyangkut hubungan khusus antara individu dan Allah dan sebagian lagi menyangkut pengaturan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Bagian yang kedua, sebagiannya memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya dan sebagian lagi menyangkut norma akhlak, etiket dan lain-lain yang diserahkan kepada ketaatan individu.

Sebagian teks agama diterangkan oleh teks yang lain. Misalnya sebuah ayat Qur’an diterangkan oleh ayat yang lain atau diterangkan oleh Hadits Nabi. Sebagian teks agama tidak mempunyai penjelasan dari teks yang lain, tetapi ia memerlukan sebuah keterangan untuk pemahaman lebih lanjut. Karena itu, para penafsir atau fuqaha’ menafsirkan sendiri teks-teks agama dan membuat formulasi baru sesuai dengan maksud-maksud syari‘at Islam (maqâshid asy-syarî‘ah) secara umum. Jadi, sebuah perintah, larangan atau pernyataan teks memerlukan sebuah pemahaman untuk dapat dilaksanakan sebagai jalan hidup. Selain itu, peristiwa-peristiwa baru yang belum ditetapkan oleh teks-teks agama juga memerlukan formulasi hukum untuk memastikan pandangan Islam mengenai hal itu. Kedua segi inilah yang disebut fiqh (pemahaman hukum).

Pemahaman syari‘at yang telah diformulasikan dalam bentuk teks hukum berupa konstitusi, undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat warga negara dapat disebut hukum Islam. Ia adalah hukum negara atau bagian dari hukum negara, dan sebagai ilmu, maka ia mempunyai cabang-cabang seperti ilmu hukum umum yang terdiri dari hukum konstitusional, hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi dan seterusnya.

Berbagai permasalahan sering muncul sehubungan dengan tuntutan pelaksanaan syari‘at Islam dalam suatu negara berpenduduk mayoritas muslim. Syari‘at Islam memang jalan hidup ummat Islam secara keseluruhan tanpa melihat batas negara, dan karena itu ia dapat menjadi dasar hukum negara. Bahkan seorang ahli hukum Sudan yang hijrah ke Amerika Utara dengan tegas menyatakan di awal bukunya bahwa “ummat Islam di dunia berhak melaksanakan hak kelektif mereka yang sah untuk menentukan nasib sendiri dalam hal identitas Islam, termasuk pelaksanaan hukum Islam, bila mereka menginginkan demikian. . .”[8] Sayang sekali, syari‘at Islam yang ia harapkan menjadi hukum publik di dunia Islam tidaklah syari‘at dalam konteks yang dipahami oleh fuqaha’ dan ahli hukum Islam selama ini, tetapi syari‘at yang telah mengalami reformasi total supaya dapat sejalan dengan konstitusionalisme modern. Dengan kata lain, demi menyesuaikan diri dengan gagasan-gagasan konstitusionalisme yang berasal dari Barat, menurutnya, pemahaman syari‘at seperti yang dipahami oleh para pendahulu perlu dirubah dan disesuaikan dengan keperluan masa sekarang.

Bagaimanapun, berbagai permasalahan menyangkut syari‘at Islam dalam pembahasan konstitusionalisme harus dipecahkan. Salah satunya menyangkut pemahaman tentang syari‘at itu sendiri. Bila berbicara syari‘at Islam dalam konteks hukum negara di dunia Islam, baik konstitusional ataupun yang lain, maka yang dimaksud syari‘at secara umum adalah fiqh. Sementara itu, fiqh tidak mungkin secara langsung menjadi hukum negara, karena semua mazhab dalam Islam melahirkan fiqh tidak untuk menjadi hukum negara, tetapi sebagai hukum yang disarikan dari syari‘at, mencakup bidang yang lebih luas dari hukum negara. Bahkan ada di antara fuqaha’ yang enggan menuliskan mazhabnya untuk dijadikan hukum negara. Jalan keluar yang ditempuh antara lain adalah membuat kompilasi atau kodifikasi hukum Islam. Kodifikasi yang terkenal adalah Kodifikasi al-Majallah yang dilakukan di Turki pada abad yang lalu. Sejak Republik Turki mempunyai konstitusi berdasarkan sekularisme, kodifikasi ini tidak lagi berlaku di Turki, tetapi menjadi dasar berbagai kompilasi dan undang-undang di beberapa negara di Timur Tengah. Jauh sebelum itu, di beberapa daerah di Negara Malaysia yang sekarang juga pernah dilakukan kodifikasi. Belanda sendiri di Indonesia juga membuat beberapa kompilasi untuk pedoman para hakim dalam memutuskan perkara sesuai hukum Islam. Kita mengenal Mogharraer Code untuk daerah Semarang [1747], Compedium Freijer [1761] dan lain-lain. Indonesia yang merdeka juga membuat Kompilasi Hukum Islam Indonesia pada tahun 1989 untuk diberlakukan di Pengadilan Agama.[9] Akhir-akhir ini malah juga ada suara di Indonesia agar membuat Kompilasi Hukum Mu‘amalat atau UU Muamalat untuk menyelesaikan sengketa hukum Islam yang belum terjawab oleh UU dan kompilasi yang sudah ada.

Permasalahan lainnya berhubungan dengan gagasan yang salah tentang syari‘at dan hukum yang berlaku di negara-negara muslim pada waktu ini. Kesalahan itu datang dari kedua belah pihak, pendukung syari‘at dan pendukung hukum. Satu pihak mengatakan bahwa hukum yang berlaku sekarang tidak islami dan karena itu harus diganti dengan syari‘at Islam. Pihak lain mengatakan bahwa syari‘at itu sudah sangat tua dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum negara modern yang komplek. Kekeliruan itu antara lain karena tidak adanya perbedaan yang tegas antara syari‘at, fiqh dan hukum dan tidak tersedianya studi komparatif yang memadai antara syari‘at dan hukum. Misalnya, salah satu hasil kompilasi hukum Islam dari warisan fiqh tradisional di Mesir membuktikan bahwa inti dari kompilasi itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari hukum yang sudah berlaku di Mesir.[10] Dengan demikian, tidak terbukti klaim tidak islami yang sering dituduhkan kepada hukum yang berlaku di Mesir selama ini. Kecuali hukum pidana, sebagian besar hukum yang berlaku di negara itu tidak bertentangan dengan syari‘at. Bahkan salah seorang ahli hukum kita berpendapat dalam hal pelaksanaan hukum Islam ini, antara Mesir dan Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda.[11] Akhirnya kebijakan yang diambil di negara itu, seperti juga di Indonesia, adalah mengganti secara bertahap bagian-bagian hukum yang belum berjalan sesuai dengan syari‘at, dan itu dilakukan tanpa pengumuman pemberlakuan syari‘at Islam secara resmi atau tanpa menambahkan kata Islam kepada nama negara.

UUD 1945

Prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam UUD 1945. Banyak ahli tata negara Indonesia sampai hari ini memandang UUD 1945 sebagai konstitusi darurat. Ia dikatakan demikian karena disusun dalam masa waktu yang sangat singkat, dengan masa kerja panita yang efektif hanya selama lebih kurang dua puluh hari. Soekarno menyebutnya sebagai UUD kilat dan semua berharap bahwa setelah MPR hasil pemilihan umum nanti di alam kemerdekaan, konstitusi kilat tersebut dapat diganti dengan UUD-Tetap. Sayang sekali penggantian atau paling tidak perubahan konstitusi yang menjadi harapan para pendiri Republik tersebut belum terlaksana sampai ke masa Orde Baru. Kebijakan yang ditempuh malah mensakralkan konstitusi tersebut demi mempertahankan kekuasaan dan membuat berbagai trick agar tetap dalam bentuknya yang asli tidak berubah.

Pikiran-pikiran yang mensakralkan UUD 1945 itu dalam era reformasi ini tidak lagi menjadi trend umum. Kasus-kasus KKN oleh banyak ahli bahkan dihubungkan kepada berbagai pasal UDD 1945 itu, misalnya tentang masa jabatan Presiden, kekuasaan Presiden yang besar dan lain-lain. Partai-partai era reformasi dan tim pemerintah menyiapkan berbagai draft amandemen konstitusi atau draft konsitusi baru Indonesia. Sampai hari ini telah dilakukan tiga kali amendemen terhadap UUD 1945.

Berbicara tentang syari‘at Islam dalam konteks UUD 1945, maka sejak awal sudah terdapat permulaan yang baik, seperti terlihat dalam Piagam Jakarta yang mendahului Pembukaan UUD 1945. Sekalipun terdapat kontroversi dan pencoretan yang dipertanyakan terhadap “tujuh kata”, tetapi oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta diakui menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari konstitusi, yaitu dekrit yang memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit itu sendiri oleh ahli tata negara dipandang tidak konstitusional karena peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yaitu dekrit sebagai keputusan Presiden, tidak dapat memberlakukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu konstitusi. Sungguhpun demikian, kesahan sebuah produk perundang-undangan juga ditentukan oleh penerimaan masyarakat. Dalam kenyataannya, selama empat puluh tahun sampai sekarang, tidak terjadi penolakan terhadap dekrit tersebut.[12] Ini berarti bahwa bangsa Indonesia menerima Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan juga menerima Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari UUD 1945.

Tidak mengherankan bila sejak Republik ini berdiri, Indonesia telah menghasilkan berbagai UU dan PP yang berujung kepada syari‘at Islam yang wajib dijalankan oleh warga masyarakat beragama Islam. Misalnya adalah UU No. 1/1974 yang mengatur sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama (bagi ummat Islam adalah syari‘at Islam); UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama (Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia); PP No. 70 dan 72/1992 yang menjelaskan bank bagi hasil dalam UU No. No. 7/1992 sebagai bank berdasarkan syari‘at; UU No. 10/1998 tentang Perbankan yang melegitimasi perbankan syari‘at; UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; UU No. 23/1999 tentang BI yang memberi mandat pembentukan bank atau cabang bank syari‘ah pemerintah; UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya adalah UU No. 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh, yang juga menyangkut tentang pelaksanaan syari‘at Islam. Terakhir sekali adalah UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Isitimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang melaksanakan syari‘at Islam melalui Mahkamah Syarìyah. Semua itu adalah buah dari syari‘at Islam yang menjiwai dan merupakan bagian tidak terpisah dari konstitusi Indonesia.

Penutup

Kesinambungan syari‘at Islam harus tetap dipertahankan dalam amandemen-amandemen selanjutnya terhadap UUD 1945 atau UUD RI yang akan datang. Selain bagian dari kesadaran hukum masyarakat, wujud syari‘at Islam dalam konstitusi baru atau yang diperbaharui akan meredam dan memperkecil pemberontakan terhadap Negara Republik Indonesia dengan klaim negara Islam. Di masa lalu terdapat usaha-usaha untuk membangun DI/TII, NII dan lain-lain karena ketidakpuasan dengan pelaksanaan UUD 1945, dan pada masa sekarang ada tuntunan Aceh merdeka. Semua itu dapat diredam dan disalurkan bila konstitusi Indonesia menjamin pelaksanaan syari‘at Islam yang merupakan ketentuan agama yang wajib jalan bagi ummat Islam Indonesia. UU yang khusus mengenai Aceh adalah bagian dari constutional treatment untuk mencegah disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, pakar hukum seperti Prof. Hazairin telah membahas panjang lebar tentang keterikatan ummat dengan syari‘at Islam sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia.[13] Keterikatan tersebut perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan konstitusionalisme. Khusus mengenai Aceh, pelaksanaan syari‘at sesuai dengan kondisi dan situasi lokal di wilayah ini dapat diatur lebih lanjut dengan UU dan PP sebagai penjabaran UU.

.



[1] Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hl. 123-137.

[2] “Hukum organik dan dasar dari sebuah bangsa atau negara, tertulis atau tidak tertulis, yang menegakkan karakter dan konsep pemerintahan, membentangkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan kehidupan internal bangsa atau negara tersebut, mengorganisir pemerintahan, dan mengatur, mendistribusikan dan membatasi fungsi-fungsi berbagai departemen serta menjelaskan cakupan dan bentuk pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan yang berdaulat.” Henry Campbell Black, M.A., Black’s Law Dictionary (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1999, reprint 1997), hlm. 311.

[3] “(1) praktek ilmu politik menurut ‘aturan permainan’ yang menjamin kontrol yang efektif terhadap sikap pemerintah serta aksi politik lainnya, dan (2) teori yang menjelaskan dan membenarkan praktek ini.” Carl J. Friedrich, "Constitution and Constitutionalism" dalam International Encyclopedia of Social Sciences, Volume 3 (New York: The Macmillan Company & The Free Press, reprint edition, 1972), hlm. 319-320.

[4] Hans Kelsen, “Law, State, and Justice in the Pure Theory of Law” dalam What Is Justice? (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1957), hlm. 288-302.

[5] Penelitian sebuah disertasi doktor di Indonesia menyimpulkan adanya kesejalanan dan kesamaan antara UUD 1945 dan Piagam Madinah. Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: UI-PRESS, 1995), hlm. 178.

[6] Rifyal Ka‘bah, “Islamic Law” dalam majalah triwulan Muslim Executive & Expatriate, Jakarta, Muharram 1, 1420 H, hlm. 19.

[7] ‘Abdullah Yusuf ‘Ali, The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary (Brendwood, Maryland: Amana Corporation, 1409/1989), hlm. 1297.

[8] “The Muslim peoples of the world are entitled to exercise their legitimate collective right to self-determination in terms of an Islamic identity, including the application of the Islamic law, if they wish to do so. . .” Abdullahi Ahmed An-Na‘im, Toward Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Syracuse, New York: Syracuse Universitty Press, 1996), hlm. 1.

[9] Rifyal Ka‘bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 51-56.

[10] M.S. al-‘Isymâwî, asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah wa al-Qanûn al-Mish(Cairo: Maktabah Madbûlî ash-Shaghîr, 1416/1996), hlm. 11-12.

[11] Ismail Suny, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum” dalam Islam dan Kebudayaan Indonesia (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993), hlm. 217.

[12] Prof. Baqir Manan dalam makalah yang belum diterbitkan (Oktober 1998), "Pembaharun UUD 1945”, hlm. 5, antara lain menyatakan: “Namun demikian, tidak berarti tidak ada dasar yang membenarkan Dekrit yaitu atas dasar keadaan darurat negara dan demi keselamatan bangsa dan negara dari ancaman disintegrasi dan lain sebagainya. Jadi semacam pembentukan hukum secara tidak normal (abnormale rechvorming).”

[13] Hazairin, Demokrasi Pancasila (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990), hlm. 75.

No comments:

Post a Comment